TINTAKALTIM.COM-Operator fery yang melintas di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau dari Balikpapan ke Penajam Paser Utara (PPU) atau sebaliknya, belum ada mengubah atau membuat kesepakatan baru kaitan operasional kapal.
“Kita belum melakukan perubahan pola. Masih pola 10-8 dan ada rencana ke pola lain, tetapi masih melihat kondisi dan kesepakatan operator,” kata Ketua Indonesia National Ferry Owner Association (INFA) Balikpapan Yanuar Supriyadi di sela rapat koordinasi (rakor) dengan Balai Pengelola Transporati Darat (BPTD) XVII Wilayah Kaltim-Kaltara, operator ferry, PT Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Putra dan lainnya di salah satu rumah makan bilangan Jalan Ahmad Yani, belum lama ini.
Rapat itu bersifat internal. Hanya, hasilnya untuk menunjang sisi perekonomian daerah yakni menjamin kelancaran, keamanan, ketertiban dan keselamatan berlayar di Pelabuhan Kariangau dan sebaliknya.
Sejumlah pihak yang hadir yakni, Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Kaltim-Kaltara Octavioano Rachman Achirman S Ap, Ketua Gapasdap Balikpapan Dody HS, Heriyawan (BPTD Kaltim-Kaltara), Ulumiddin (Tranship), Bramantyo (Jasa Raharja), Mohammad Islamuddin (Pascadana Sundari), Rahmat (ASDP), Andri Irawan (Dharma Lautan Utama), Amsari (Jembatan Nusantara), Yari Rizky S (Jembatan Nusantara), Nurjatim (PT Sadena), Irvan DL (Jasaraharja Putra), Sudarmaji (Jasaraharja Putra), Tuti Susilawati (Jasa Raharja Putra), Hilal (PT Tranship), Eko (PT Bahtera Samudera), Taufik (INFA) dan Arif Budiman (ASDP)
Menurut Yanuar, peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa terkait dengan kepastian waktu dan pemenuhan standar pelayanan minimal sangat diperlukan. Karena, rapat mengurai berbagai hal kaitan pelayanan itu.
“Perubahan pola penting. Karena ini terkait dengan frekuensi keberangkatan dan kedatangan serta pengaturan jadwal optimal ferry. Orientasinya revenue operator. Tetapi, belum ada kesepakatan baru,” urai Yanuar.
Dalam rapat itu juga dipertanyakan kaitan perbaikan jalan askes keluar-masuk oleh Dishub Kaltim. Karena, sekarang terjadi penyempitan bidang jalan. Sehingga, hanya satu akses. Rentan terjadi antrean dan mempengaruhi proses pengangkutan ke ferry.
Bahkan kata Yanuar, telah terjadi kecelakaan mobil terguling dan semua itu mengalami hambatan kaitan muatan ke kapal. “Mohon solusi agar proses perbaikan jalan dan muatan yang akan menuju ferry tidak terganggu. Bagaimana BPTD menyikapi,” ungkap Yanuar.
Tak hanya Yanuar, dalam rapat itu juga dilontarkan usulan kaitan penambahan petugas loket. Sebab, di saat kondisi peak season, seperti kendaraan roda dua antreannya sangat panjang. “Kalau hanya 1-2 kendaraan tak masalah. Ini sudah mencapai 30 kendaraan. Tentu sangat memangkas waktu menuju kapal,” kata Andri dari Dharma Lautan Utama.
Kaitan kendaraan terguling, Andri mengusulkan agar BPTD memiliki Personal In Charge (PIC) kaitan truk forklipt atau mobil derek. Karena, jika ada mobil terguling di tanjakan, tentu sulit untuk dipindahkan karena membawa muatan. “Hanya forklipt atau derek yang bisa menggesernya. Harusnya akses masuk dikerjakan dulu sebab kondisi jalannya parah,” kata Andri.
Hal lain yang muncul di rapat itu terkait pula dengan petugas movable bridge (MB) atau jembatan gerak yang menghubungkan kapal dengan fasilitas darat agar dapat dilalui kendaraan dengan melihat tinggi permukaan air laut. “Terkadang petugas MB dari BPTD kurang. Sehingga, sering dibantu oleh petugas dari operator. Ini sering menghambat kapal sandar. Terlebih jika air surut,” jelas Yanuar.
LOAD FACTOR RENDAH
Sementara itu menurut Octavioano Rachman Achirman S Ap, BPTD terus melakukan evaluasi di dalam memberikan pengawasan di lapangan. “Kaitan perubahan pola saya ingin sampaikan, sekarang kondisi load factor penyeberangan di bawah 20 persen. Nah, silakan kesepakatan teman-teman apa tetap pola 10-8 atau 6-12. Silakan dianalisa,” kata Octavioano atau biasa disapa Nano.
Menurut Nano, analisa perubahan itu diserahkan sepenuhnya kepada operator. Karena, kondisi normal, padat dan sangat padat itu sangat tergantung bagaimana pola diterapkan. “Apalagi Balikpapan sudah memasuki level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga permintaan jasa transportasi penyeberangan bisa saja meningkat. Potensi lonjakan kendaraan bisa terjadi,” ulas Nano.
Nano berpesan, BPTD Kaltim-Kaltara akan selalu sinergi dengan operator, karena memang itu sudah masuk tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Hanya, jika ingin mengubah pola diperhitungkan maksimal data produksi, jumlah trip dan variabel kapasitas muatan. “BPTD hanya memfasilitasi. Apa yang dianggap baik oleh operator, kita setuju,” kata Nano.
Disebutkan Nano, perubahan pola atau tetap intinya bertujuan meningkatkan kebutuhan kapal untuk melayani angkutan penumpang dan kendaraan di lintas Balikpapan-PPU dan sebaliknya. Dan, tidak ada trip yang dimonopoli operator. “Adil dalam penerapan itu penting. Pola itu akan mengatur demikian. Sehingga, operator yang punya 4, 3 atau 1 kapal harus sepakat dulu,” ujarnya.
BPTD juga mengakomodir masukan kaitan berbagai hal yang berkembang di rapat. Termasuk terkait penambahan personel penjaga loket. “Kami sudah usulkan ke pusat. Sejujurnya mohon maaf, memang idealnya ada 4 shift. Tetapi, kami belum mendapat persetujuan penambahan SDM,” kata Nano.
Kaitan pola ini pengurus INFA lainnya Taufiq juga menilai, harus dianalisa maksimal. Sebenarnya perubahan pola itu tak akan merugikan operator. “Kita ingin menitikberatkan peningkatan pelayanan pengguna jasa angkutan. Selain profit oriented, tetapi pengguna jasa juga harus dipikirkan maksimal. Sebab, jangan sampai lama menunggu antrean ferry menyeberang,” katanya.
Taufik juga mengingatkan kontraktor yang mengerjakan perbaikan jalan akses masuk dan keluarg pelabuhan untuk berkonsultasi dengan BPTD atau pihak INFA dan Gapasdab. Karena, proses perbaikan juga erat kaitannya dengan lalu-lintas pengguna jasa penyeberangan. “Harusnya sejak awal sebelum pekerjaan konsultan pelaksana konsultasi dengan sejumlah pihak. Sehingga, skala prioritas pekerjaan mana dulu yang harus dilakukan,” pungkas Taufiq.
Sedang Rahmat, berkali-kali mengingatkan agar selain revenue yang dicari oleh operator, proses peningkatan pelayanan pengguna jasa pelabuhan ferry juga sangat krusial. “Intinya jangan abaikan pelayanan. BPTD perlu mendukung maksimal,” ujar Rahmat. (gt)
