BALIKPAPAN-TINTKALTIM.com-Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Drs Budi Setyadi MSi mengatakan, dirinya meminta Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud untuk bersurat atau mengajukan permohonan kepada dirinya terkait sarana dan prasarana penyeberangan dari PPU ke Balikpapan atau sebaliknya.
Karena saat ini kondisi Pelabuhan Penyeberangan khususnya klotok yang menghubungkan dua daerah Balikpapan-PPU itu sudah tidak representatif dan perlu dibenahi. “Saya pasti bantu kalau untuk pengembangan PPU, apalagi dermaga tanggung jawab kita juga,” kata Dirjen menjawab pertanyaan dari pengurus Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) PPU Muhammad Aksa saat mengajukan pertanyaan di acara bimbingan teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Peraturan Bidang Transportasi Darat Tahun 2019 di Hotel Harris Samarinda, 24-26 Juli.
Acara yang dibuka Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Salman Lumoindong mewakili Gubernur Isran Noor dan dihadiri ratusan peserta dari Provinsi Kaltim-Kaltara ini, juga menghadirkan sejumlah pembicara di antaranya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub Ir Sugihardjo MSi, Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Ir Chandra Irawan, Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani yang diwakili Kasi Angkutan Tidak dalam Trayek Erlina Indriasari dan Kasubdit Manajemen Keselamatan Avi Mukti Amin.
Di acara sesi tanya jawab itu, Muhammad Aksa menjelaskan, bahwa Kemenhub harus ikut bertanggungjawab terhadap keberadaan dermaga yang menghubungkan kedua daerah Balikpapan-PPU. Sebab, kondisinya sudah tidak layak. Padahal, kalau bicara keselamatan hal itu terkait erat dengan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) yang dibahas dalam acara tersebut. “Saya ingin sampaikan, jangan sampai acara bimtek yang temanya kalibrasi dan sertifikasi transportasi darat yang juga berhubungan dengan penyeberangan, tetapi di lapangan banyak pelanggaran dilakukan khususnya untuk angkutan penyeberangan speedboat dan klotok,” ungkap Muhammad Aksa.
Dijelaskannya, kondisi pelabuhan di PPU sangat tidak baik pengawasan keselamatannya. Khususnya pelabuhan atau dermaga speedboat dan klotok. “Itu tanggung jawab siapa pak. Banyangkan Pak Dirjen. Pelabuhan gak layak dan perlu perbaikan. Ini kan juga tanggung jawab Kemenhub,” keluh Muhammad Aksa.
Mendengar keluhan itu, Dirjen Hubdat Budi Setyadi pun tak tinggal diam. Ia menyebutkan, sejauh ini yang dipikirkan Kemenhub membenahi sarana dan prasarana transportasi seluruh Indonesia. Termasuk Kaltim dan Kaltara. “Sebenarnya kami punya perwakilan Kemenhub di daerah yakni Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII. Kepalanya Pak Felix Iryantomo. Nah, nanti bisa mengajukan masalah kepada BPTD,” kata Dirjen.
Dirjen berterimakasih dengan adanya keluhan di acara tersebut. Ia meminta BPTD berkoordinasi dengan Bupati PPU Abdul Gofur untuk mengajukan permasalahan kaitan dengan dermaga yang menghubungkan PPU dan Balikpapan. “Silakan bertemu saya di Kemenhub membawa pengajuan perbaikan. Tentu bersama-sama BPTD Wilayah XVII,” pintanya.
Sebab sejauh ini kata Dirjen, Dishub PPU tidak ada keluhan. Sehingga dianggapnya aman-aman saja. “Saya meminta pula keaktifan Gubernur, Walikota dan Bupati di Kaltim dan Kaltara untuk menyampaikan sejumlah permasalahannya. Nanti jadi input saya dan dibahas di Jakarta,” ungkap Dirjen.
Menurutnya, dalam tahun ini juga dirinya punya niat memperbaiki dermaga PPU yang dianggap sudah tidak layak lagi. “Pak Bupati PPU dan BPTD Wilayah XVII ajukan perbaikan ya. Saya akan bantu. Serius ini, saya tunggu pengajuannya dari daerah,” desak Dirjen. (git)
