Catatan: Sugito *)
TINTAKALTIM.COM-Organisasi ini inklusif dan independen. Karena, bisa disebut ‘penjaga gawang akhlak’ umat yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan. Sebelumnya, penentuan memilih figur ketua dilakukan dengan pemungutan suara (voting) dan terpilih H Habib Muhdar Abu Bakar Alqadri (alm) dengan masa bakti kepengurusan 5 tahun
Alm Habib Muhdar saat itu terpilih lewat musyawarah daerah (musda) dan berlangsung voting. Bahkan, suara pun ketat yang mengungguli calon incumbent KH M Kasim Pallanju (alm)
Dua figur itu sudah wafat dan telah meninggalkan jejak yang tentu saja nuansanya merajut persaudaraan (ukhuwah) dan mampu sinergi dengan pemerintah. Kini, MUI Balikpapan dijabat pelaksana tugas (Plt) H Abdul Rosyid Bustomi Spd MPd didukung sejumlah pengurus dan komisi-komisi.
Kepengurusan MUI Balikpapan berakhir pada 30 November 2026 mendatang. Sehingga, harus memilih figur siapa yang tepat memimpin 5 tahun ke depan. Dan, berdasarkan informasi Tintakaltim.Com, pengurus telah membentuk panitia pelaksana atau Organizing Committee (OC) dan panitia pengarah atau Sterring Committee (SC) untuk menggelar musda
Selayaknya, jika musda organisasi ada dua metode memilih ketua yakni aklamasi dan voting. Terkadang, ada historis organisasi, tetapi MUI itu organisasi keagamaan, tentu akan sangat berbeda dengan organisasi politik.
Aklamasi adalah cermin positif dan jadi ‘wajah MUI’. Pastinya, menghindari rivalitas mencerminkan prinsip musyawarah mufakat yang jadi pilar utama dalam tradisi organisasi keagamaan
MUI itu menurut pandangan penulis, dimensinya jika musda yang tepat adalah aklamasi. Ditunjuk tim formatur untuk memilih karena orientasinya ukhuwah yang tidak ada rivalitas dan kubu-kubuan
Sebab, jika Musda MUI sampai voting, maka sangat berisiko menciptakan rivalitas tajam dan polarisasi di tingkat akar rumput. Karena, MUI itu harus mengakomodir semua unsur organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lainnya
“Kita lihat nanti keputusan floor musda. Tentu, kita serahkan kepada mereka yang memiliki suara. Aklamasi sangat baik, tetapi voting itu jalan terakhir,” kata Plt Ketua MUI Balikpapan H Abdul Rosyid Bustomi yang kerap disapa Bustomi kepada media ini usai rapat pembentukan panitia, Jumat (11/9/2026) di Sekretaris MUI Balikpapan
Dari catatan media ini, ada figur ketua yang memang disiapkan untuk memimpin MUI Balikpapan. Dia adalah Imam Besar Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Centre (BIC) HM Jailani Mawardi yang juga pimpinan Ponpes Syekh Muhammad Arsyad Albanjari. Tugas Jailani memang berat, harus urusin pesantren dan juga bertanggungjawab di Masjid BIC
Bahkan, belum secara terbuka menyatakan kesanggupannya. Wajar, karena MUI memiliki tanggung jawab moral, sosial dan keagamaan sangat besar. Sehingga, bisa jadi Jailani Mawardi perlu mempertimbangkan keputusan itu
Atau panitia musda, perlu untuk melakukan tabayun atas informasi tersebut, sehingga musda nanti lebih mudah dalam pelaksanannya. Sebab, jika pasti maju maka fix dan bulat figur MUI itu.
Hanya, kabar tersebut seolah terjawab dari Bustomi. “Saya pernah berdiskusi, apakah bersedia jadi ketua MUI dan memang ada sinyal dari umara. Ustaz bersedia tetapi harus didampingi dan dibantu lainnya,” kata Bustomi singkat
MUI Balikpapan, tak sulit mencari figur. Apalagi ada sosok sekretarisnya H Musleh Umar yang sekarang menjadi Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang NU Balikpapan. Lagian, AD/ART NU tidak secara tegas melarang untuk rangkap jabatan sehingga secara normatif rasanya boleh. Termasuk Plt Ketua MUI Bustomi. Kendati ia ketua Baznas, secara regulasi pun tak dilarang merangkap jabatan sepanjang mampu memenuhi kewajiban masing-masing lembaga
Karena menurut catatatan penulis, aturan Baznas Nomor 1 Tahun 2019 dan Regulasi Kemenag, yang tidak boleh dirangkap itu pengurus parpol, ASN atau BUMD. Sebab, MUI itu ormas keagamaan
Jika bicara figur Musleh tugasnya juga ‘menumpuk’ karena sudah ngurusi NU yang umatnya seabrek. Apalagi NU di tangan Musleh melaju dengan program-program kemaslahatan umat tapi tak salah jika dirinya pun jadi kandidat
Ada lagi H Mustaqim Lc MM, ia sekarang pengelola Sekolah Peradaban Islam Terpadu (SDIT) Bani Mas’ud yang juga pendakwah. Secara kapasitas digital, ia memiliki jaringan yang kuat karena sang anak bekerja di Google.
Ada juga tokoh Muhammadiyah dan NU seperti Muhammad Hendro, H Achmad Rosyidi, Habib Hamzah, H Saidullah, KH Muhlasin dan lainnya
Hanya, jika Jailani Mawardi bersedia, maka musda itu tak perlu lama-lama. Ketuk palu dan tetapkan aklamasi lalu tinggal formatur memilih pengurus yang terdiri dari komisi-komisi di MUI tentunya yang kredibel
MUI itu kumpulan para ulama. Harus sinergi dengan umara (pemerintah) untuk melakukan hal-hal terkait kemaslahatan umat Islam seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan, penentuan kebenaran aliran, edukasi atau pembimbing umat Islam, menjaga kader-kader yang lebih baik, solusi masalah sampai perumus konsep pendidikan
Apalagi, sang walikotanya Dr H Rahmad Mas’ud SE ME sangat care dengan kegiatan keagamaan Islam. Berbagai dakwah dan peringatan hari besar keagamaan selalu di-support-nya. MUI, harusnya memiliki ‘kemudahan’ dalam bersinergi termasuk melakukan tranformasi dakwah
Bahkan, saat pelantikan pengurus MUI kepengurusan sekarang oleh Ketua Umum MUI Pusat kala itu KH Miftachul Akhyar pada medio tahun 2021, ada pesan agar MUI Balikpapan dapat melakukan transformasi dakwah sejalan dengan perkembangan informasi dan teknologi
DIGITALISASI
MUI perlu memperkuat program digitalisasi dan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah agar tetap relevan di era modern. Sebab, demi pelayanan umat dan memastikan kebijakan keagamaan sejalan dengan pembangunan
Mengapa MUI perlu digitalisasi? Itu bukan pilihan tapi sudah kebutuhan mendesak. Misalnya, membuat aplikasi konsultasi syariah dan fatwa termasuk membuat aplikasi resmi penasihat keagamaan dengan basis Artificial Intelligence (AI) –kecerdasan buatan—yang bisa menghubungkan dengan ulama untuk menjawab pertanyaan harian umat secara cepat
Literasi keuangan syariah digital kerjasama dengan Bank Indonesia (BI), mengembangkan platform edukasi digital untuk mendorong adopsi produk bank syariah dan mengelola zakat dan wakaf secara syariah, semua bisa dilakukan digital
Tentu yang cepat, perlu dirajut kolaborasi dengan pemerintah (Kominfo). Karena, di sana ada tugas MUI misalnya kampanye bersama melawan judi online, pengurangan timbangan di pasar-pasar dan penyebaran berita hoaks. Termasuk bidang kesehatan seperti stunting dan lainnya
Memang problem mendasarnya, tidak semua pengurus MUI melek teknologi. Ini sepele, harus dibuat pelatihan intensif dengan membuat framework kolaborasi MUI-pemerintah untuk sektor tertentu yang domainnya Kominfo tadi
MUI perlu konten kreatif dan media sosial (medsos) dengan optimalisasi podcast resmi dan video pendek untuk menangkal hoaks terlebih penyebaran paham radikal dan disinformasi informasi keagamaan termasuk program dakwah digital
Sebab, dakwah tak diukur dari berapa banyak jamaah atau audiens, tapi penilaiannya bergeser jadi jumlah penonton, likes dan share. Ruang dakwah bertransformasi jadi ruang pertarungan algoritma sehingga memudahkan MUI bisa bicara substansi bukan sensasi
Mengapa MUI perlu membuat program dakwah digital? Agar mendapatkan mitra dialog dan menyelesaikan persoalan sosial yang berbeda-beda di kalangan umat. Apalagi, MUI punya sekretariat yang representatif
Selain itu, pengurus MUI periode sekarang terdiri dari pendakwah yang jam terbangnya tak diragukan dan sudah bertranformasi digital seperti Ahmad Rosyidi SPdi MPd, Irwan Budiana SKom MPd, KH Muhlasin, KH Musleh Umar, H Jailani, Drs H Sugianto, Drs Muhammad Hendro, H Butomi, Dr Abdurrohim MSi dan lainnya
Tetapi, dakwah itu bukan sekadar mengejar viralitas atau menyampaikan dalil saja tapi MUI bisa menghadirkan ruang dialog dan bersama-sama mencari solusi atas persoalan umat Islam di Kota Balikpapan dari berbagai bidang
Untuk itu, kepengurusan MUI ke depan harus memiliki tenaga expert (ahli) bidang digital dan ini mendesak. Sebab, akan memudahkan pengurus untuk bekerja memberikan pelayanan keagamaan sebab yang konvensional sudah tak cukup menjawab tantangan zaman.
Mendukung ke arah itu, satu komisinya diubah tak hanya komunikasi informasi tetapi ditambah jadi ‘Komisi Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi (Infokomdigi) dan dibantu komisi lainnya
Tentu, lebih efisien, transparan dan mudah menjangkau umat. Sebab, digitalisasi bukan mengubah esensi ibadah di MUI? Tapi, mengelola administrasi dan bisa lebih mudah berinteraksi dengan umat
Demi akselerasi program MUI Balikpapan, menurut hemat penulis, MUI harus diberi dana hibah lebih besar. Mengingat, luasnya cakupan program pembinaan, dakwah dan pemberdayaan umat serta mengarah dan berubah membuat program transformasi informasi digital tadi
Selamat bermusda yang rencananya digelar tepat 14 November 2026 mendatang di rumah jabatan (rujab) Walikota Balikpapan. Tampaknya, tema musda itu relevan dengan era sekarang yakni Memperkuat Peran Ulama, Mengawal Transformasi Balikpapan Menuju Kota Penyangga IKN yang Relegius, Rukun dan Berkeadaban.
Harapan umat Islam tertumpu pada MUI yang jadi pelayan umat, ulama, cendkiawan muslim bahkan jadi ‘kompas’ moral umat yang harus jujur, kompeten dan peka atas realitas sosial.
Semoga, MUI Balikpapan mampu betransformasi dalam dakwah. Tetapi, MUI dan pemerintah harus terus membangun relasi dan saling mengingatkan dalam kritik konstruktif dengan nafas jika harus ada nasihat berpijak pada semangat: Siapapun yang memiliki nasihat kepada penguasa, janganlah menyampaikannya di tengah keramaian dan mengarah pada personal.
Bismillah! Tentu umat ingin melihat MUI termasuk di Kota Balikpapan menjunjung tinggi kaidah Al Islamu ya’lu wala yu’la (Islam itu tinggi dan tidak ada yang menggungulinya).**
*) Ketua Bidang Advokasi & Regulasi Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kaltim dan Wartawan tinggal di Balikpapan
