TINTAKALTIM.COM-Inspeksi mendadak (sidak) Komisi III (bidang pembangunan) DPRD Balikpapan ke sejumlah fasilitas umum dipimpin ketuanya H Alwi Alqadrie mendapatkan sejumlah persoalan. Salahsatunya adalah kondisi Jembatan Plaza Rapak atau Jembatan Klamono harus dibongkar dan diganti yang baru. Jembatan itu menghubungkan Plaza Rapak dan melintas jadi bahu jalan.
Sidak pada Selasa (27/12/2021) itu diikuti anggota Komisi III lainnya yakni Nelly turuallo, Danang Eko Susanto, Amin Hidayat, Syarifuddin Odang, Fadilah dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Danramil 0905/01 Balikpapan, Kapolsek Balikpapan Utara, Lurah Muara Rapak beserta staf.
Menurut Alwi, dalam sidak ditemui banyak hal seperti jembatan yang keropos. Itu lantaran bertahun-tahun tergerus dengan air ketika hujan deras. Otomatis, air menyentuh bibir jembatan, sehingga jembatan menjadi terganggu kondisi fisiknya.
“Bahaya jembatan itu. Harus diganti, kita usulkan instansi terkait membuat Detail Enggineering Design (DED) atau gambar kerja. Nanti DPRD kaji dan setujui anggarannya,” kata Alwi.
DED nanti di dalamnya akan mengurai bagaimana jembatan baru dibuat. Sehingga, bisa diusulkan melalui anggaran di tahun 2023 mendatang. “Nanti teman-teman di komisi III mendukung dan anggota lainnya. Ini sangat riskan jembatan jika tak diganti. Karena, lalu-lintas kendaraan roda empat bahkan ada truk yang melintas di jalur itu sangat tinggi. Tentu sangat riskan. Apa menunggu jembatan runtuh,” urai Alwi Alqadri.
Ia mengatakan, jika jembatan yang di atasnya jadi lintasan jalan itu diperbaiki, maka nanti Dinas Perhubungan (Dishub) harus memikirkan pengalihan jalur. Sehingga, pekerjaan dapat berjalan lancar. “Kalau menganti kan semua harus dibongkar. Sehingga akses jalan ditutup,” ujarnya.
DIPERBAIKI
Terkait Jalan Klamono lainnya yang rusak, jalan itu milik PT Pertamina. Hanya, karena sudah menjadi jalan umum, menurut Alwi setidaknya Dinas PU Balikpapan dapat berkoordinasi dengan Pertamina. “Minimal ditambal dulu yang lubang-lubang. Karena, sudah ada yang celaka. Masa sih menunggu korban,” katanya.
Menurut Alwi, pihaknya dari sidak itu tak ingin hanya sekadar sidak. Tetapi, ada follow up. Minimal karena masih lingkup jalan Pertamina, ada perbaikan. “Tentunya jadi program Pertamina untuk memperbaiki jalan. Sebab, itu juga bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang tujuannya juga untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Alwi, yang juga Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Balikpapan ini.
Disinggung kaitan dengar pendapat (hearing) dengan PT Pertamina, hal itu bisa dilakukan. Tetapi, tahap awal diminta Dinas PU Pemkot Balikpapan berkoordinasi. “Jika nanti diperlukan hearing tak masalah. Semuanya demi kepentingan masyarakat. Apalagi fasilitas jalan merupakan fasum yang diperlukan warga,” pungkas Alwi Alqadri. (gt)
