TINTAKALTIM.COM-Kota Balikpapan masuk nominasi (nomine) 6 besar nasional penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) untuk kategori pemerintah kota dari 98 kota se-Indonesia
Nominasi ini diselenggarakan Kementerian Investasi/BKPM bersama Kadin Pusat. Balikpapan bersaing dengan 5 kota besar lainnya di Indonesia yakni Surabaya, Bandung, Tangerang, Padang dan Manado
“Ini kerja superteam. Saya hanya pada tataran kebijakan saja. Seluruh elemen masyarakat khususnya kalangan pengusaha, SDM di PTSP ikut memberi kontribusi. Alhamdulillah, semoga bisa dicapai 3 besar bahkan peringkat pertama,” kata Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan, Hasbullah Helmi optimistis usai menerima tim uji petik (validasi) di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (19/8/2026)
Mereka yang melakukan uji petik adalah Direktur Eksekutif Komite Penyelenggara Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman, Wakil Ketua Umum Kadin Andi Muhammad Yuslim Patawari dan pendamping dari BKPM/Kementerian Investasi
DPMPTSP megundang sembilan perusahaan dan perwakilan UMKM, Ketua Kadin Balikpapan Noval Asfihani dan Wakil Ketua Bambang Saputra untuk menyampaikan pandangannya kaitan perizinan di depan tim uji petik
Uji petik berlangsung hingga pukul 16.00 Wita, tak hanya memastikan kualitas pelayanan yang dilaporkan, tetapi implikasi dan dampak yang dirasakan masyarakat sudah apakah sudah terwujud
Sebelum uji petik, Helmi sudah paparan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 6 Agustus 2026 silam dengan presentasi materi 25 slide dan durasi 20 menit di Ruang Nusantara, Gedung Suhartoyo, Jalan Gatot Subroto, Jakarta
Komponen bobot penilaian tahap paparan/presentasi 40 persen dan tahap uji petik atau validasi lapangan 60 persen peninjauan langsung sarpras, wawancara SDM, Kadin dan pelaku usaha di Mal Pelayanan Publik (MPP)
Helmi mengatakan, dokumen yang pernah dikirim dicek termasuk paparan dirinya di Jakarta dilihat, apakah benar dilakukan. Makanya, wawancara dengan pegawai DPMPTSP dan perangkat daerah terkait dilakukan seperti Dinas PU, Disperkim, DLH dan lainnya, karena perizinan terkait dengan dinas lain juga
“Kota Balikpapan bukan pertamakali melakukan uji petik. Tahun 2023 sudah meraih peringkat 3 dan tahun 2024 di posisi 4 besar sedang tahun 2025 tak ada penilaian,” kata Helmi dan di tahun 2026 masuk 6 besar
APRESIASI
Sementara itu Kadin Pusat melalui Andi Yuslim memberi apresiasi atas kerja DPMPTSP Balikpapan. Sehingga, uji petik melihat apakah benar yang disampaikan sebelumnya. Dan, diyakini menuju 6 besar dari 98 kota itu berat
“Kota Balikpapan harus bangga, karena menuju 6 besar se-Indonesia itu sangat berat dan perlu kerja keras. Selamat dulu untuk DPMPTSP Balikpapan,” ungkap Andi
Hanya Andi memberi penekanan, pelayanan perizinan indikatornya memang diukur seberapa cepat izin diterbitkan. Tetapi, paling penting lagi keberlanjutan investasi setelah izin terbit.
“Kalau izin yang cepat saja itu memang standarnya. Kuncinya juga keberhasilan investasi sehingga kalangan pengusaha nyaman, usaha tumbuh dan bisa memberi dampak ke masyarakat (multiplier effect),” ujarnya
HINDARI PUNGLI
Sementara itu, tim uji petik juga bertemu Walikota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud SE ME di rumah jabatan. Walikota menyebut, 6 nomine bagi Kota Balikpapan bukti komitmen pemerintah memberi kemudahan berusaha, tetapi regulasinya harus diikuti dan sesuai koridor
“Perizinan jangan diperlambat apalagi dihambat. Lalu kalau mudah perizinannya bukan dimudahkan. Apalagi ada pungutan liar, tentu tidak benar. Makanya, sesuai regulasi. Dan, masyarakat juga harus mendukung,” pinta Walikota
UNGGUL
Sementara itu, Wk Ketua Kadin Kota Balikpapan Bambang Saputra menegaskan, perizinan yang dilakukan di MPP sudah berjalan on the track. Apalagi dengan sistem online dengan memanfaatkan konsep digitalisasi.
“Kalangan pengusaha memiliki keterkaitan dengan perizinan ini. Karena, harus ontime sesuai SOP dan mengutamakan kualitas pelayanan ramah, transparan dan jangan ada hambatan birokrasi bagi pelaku usaha,” ujar Bambang yang hadir bersama Noval Asfahani dan Wk Ketua Bidang OKK Yuli Shinta Novianti.
Paling penting, selain perizinan kata Bambang, juga kaitan investasi. Karena, itu penopang pertumbuhan ekonomi. Jika perizinan lambat, dampaknya juga investasi
“Kadin melihat PTSP di Mal Pelayanan Publik (MPP) punya keunggulan komparatif yakni ada kantor Koordinator Perwakilan wilayah Kalimantan Badan Gizi Nasional (BGN). Tentu, ini mengkoordinir dapur/SPPG yang ada di wilayah Kalimantan dan kantor perwakilan BGN se-Kalimantan. Sangat bagus,” kata Bambang
Bambang mengatakan, Ketua Kadin Noval Asfihani merespons positif keberadaan pelayanan di MPP. Juga memiliki pemikiran agar Bus Bacitra bantuan Ditjen Hubdat Kemenhub melintas di kantor itu, sehingga masyarakat mudah mengakses lokasi kantor DPMPTSP untuk mengurus perizinan. (gt)
