TINTAKALTIM.COM-Mendukung program Zero ODOL tahun 2027, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kaltim telah melakukan gerakan untuk normalisasi dimensi truk angkutan barang yang tidak sesuai regulasi teknis. Ada 62 kendaraan yang dinormalisasi secara mandiri
Langkah penanganan ODOL ini menertibkan truk dengan memotong bagian bak atau sasis tambahan yang tidak sesuai standar teknis. Dan itu dilakukan secara masif BPTD Kaltim demi mendukung program Menteri Perhubungan melalui Ditjen Hubdat
“BPTD Kaltim telah melakukan pendaftaran normalisasi tahun 2026 dan ada 62 kendaraan dari pemohon. Untuk di Balikpapan ada 9 kendaraan dan Samarinda 53 kendaraan ,” kata Kepala BPTD Kaltim Renhard Ronald dalam laporannya di acara launching Zona Pick Up & Orop off Bacitra di Plaza Balikpapan dan Semayang dan Layanan Angkutan Anatarmoda Balikpapan-IKN serta Kick Off Normalisasi dan Penyesuaian Dimensi Kendaraan Bermotor di Kaltim, di Mal Plaza Balikpapan, Rabu (27/8/2026)
Menurut Renhard, BPTD Kaltim terus gencar melakukan penanganan Over Dimension Over Loading (ODOL). Karena ODOL bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero ODOL tahun 2027. Di Kaltim dilakukan secara bertahap
Dari langkah BPTD Kaltim kata Renhard, data perusahaan angkutan barang yang telah mendaftar normalisasi di antaranya PT Aldi Mitra Sejahtera, PT Perdana Semesta Perkasa, PT Nathan Najwa Logistik, PT Panen Abadi Logistik, PT Indo Kargo Nusantara.
“Kami juga sudah mendata perusahaan karoseri yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan normalisasi dan penyesuaian dimensi kendaraan bermotor di antaranya PT Expedisi Menara Samarinda, PT Pundi Satria Nusantara dan PT Karunia Jaya Bangkit,” urai Renhard
Berdasarkan data dari 62 kendaraan kata Renhard, di Kota Balikpapan ada 9 kendaraan terdiri dari PT Perdana Semesta Perkasa (bak muatan terbuka) dan selebihnya 53 kendaraan terdiri dari PT Aldi Mitra Sejahtera (35 kendaraan-bak muatan terbuka), PT Nathan Najwa Logistik (11 kereta tempelan) dan PT Panen Abadi Logistik (7 kereta tempelan)
Pemeriksaan ODOl katanya, dilakukan bertahap untuk tahap I yang diperiksa 39 kendaraan dan untuk tahap II ada 20 kendaraan termasuk melakukan tindaklanjut perpanjangan waktu normalisasi
“Ada 7 kendaraan mengajukan permohonan masa perpanjangan di Samarinda ada 7 kendaraan tractor head dan Kabupaten Kubar rencananya akan mendaftarkan normalisasi kendaraan sebanyak 16 kendaraan tangki,” jelas Renhard Ronald yang melaporkan secara detail kegiatan penanganan ODOL tersebut di depan Dirjen Hubdat dan undangan lainnya
Selain ODOL, Renhard juga melaporkan load factor layanan angkutan antarmoda Balikpapan-IKN yang mencapai 18 persen dan penumpang selama Januari-Juni 2026 rata-rata load factornya 28,3 persen
“Ada 7 armada yang masing-masing 25 seat dengan waktu tempuh ke IKN 3 jam dan head way kurang lebih 60 menit. Tiketnya juga murah berkisar Rp43 ribu,” kata Renhard yang menambahkan layanan ini menghubungkan sejumlah simpul yakni Pelabuhan Semayang-Bandara SAMS-Terminal Batu Ampar-IKN (Via Tol Samboja) dengan panjang lintasan 127 km
APRESIASI
Sementara itu Dirjen Hubdat Kemenhub Irjen Pol (purn) Dr Drs Aan Suhanan MSi memberi apresiasi atas kerja-kerja BPTD Kaltim di bawah kepemimpinan Renhard Ronald. Apalagi, pengusaha truk mau dengan kesadaran melakukan normalisasi mandiri
“Tidak mudah untuk normalisasi mandiri. Di beberapa daerah tidak berjalan hal semacam ini. Karena, kendaraan ODOL ini memberi kontribusi tertinggi kecelakaan lalu-lintas di jalan setelah sepeda motor,” jelas Dirjen
Selain itu katanya, kerusakan infrastruktur jalan juga terjadi karena beban berlebih. Jalan yang seharusnya bertahan hingga 10 tahun dapat hancur hanya dalam waktu kurang dari waktu tersebut
“Dari kecelakaan lalu-linta selama setahun itu berdasarkan data 158 ribu lebih. Dan 10 persennya disumbang oleh angkutan barang (ODOL). Jadi ada sekitar 15 ribu lebih kendaraan yang melanggar. Sehingga, Zero ODOL diterapkan 2027,” kata Aan yang menambahkan dana pemerintah sekitar Rp40 triliun dikucurkan karena ODOL ini.
Menanggapi kaitan pembangunan Jembatan Timbang atau UPPKB di Kubar dan Kutim yang disampaikan Kadishub Kaltim Asliando, menurut Dirjen secara kajian proses pembangunan UPPKB itu lama dan perlu lahan, sehingga implementasi teknologi Weigh in Motion (WIM) jauh lebih efisien
Karena teknologi WIM, hanya menggunakan sensor tidak perlu truknya berhenti. “Kaltim itu sudah maju penanganan ODOL-nya, Kubar-Kutim mungkin bisa dilakukan menggunakan WIM. Nanti, koordinasi dengan BPTD Kaltim Pak Renhard,” kata Dirjen. (gt)
