TINTAKALTIM.COM-Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan menilai gagasan atau ide kaitan peningkatan pelayanan yang disampaikan ada 6 (enam) hal dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XVII Kaltim-Kaltara merupakan gagasan besar dan itu harus didukung semua pihak.
“Setelah mendengar paparan Kepala BPTD Kaltim-Kaltara Avi Mukti Amin, saya melihat ada semangat besar dan inovasi yang bakal diwujudkan. Kuncinya memang harmonisasi semua stakeholders dalam merealisasikannya,” kata anggota Komisi V DPR RI DR H Irwan SIP MP saat melakukan reses kunjungan ke Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Minggu (17/10/2021).
Politisi Partai Demokrat itu berbicara di hadapan insan perhubungan di antaranya Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim-Kaltara Avi Mukti Amin dan jajarannya yakni Kasi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Octaviano Rachman Achirman S Ap (Nano), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dailamianus S Sos MA, Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Heryawan SE, Kasi Humas Sulis Setyawan S Kom, General Manager (GM) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Balikpapan Cuk Prayitno, Kepala Dishub Kaltim yang diwakili M Agus Rakhman, Kadishub Balikpapan diwakili Purwantoro, sejumlah operator yakni PT Jembatan Nusantara, PT Dharma Lautan Utama, PT Sadena Mitra Bahari, PT Pasca Dana Sundari dan PT Bahtera Samudera dan undangan lainnya.
Keenam ide upaya peningkatan pelayanan yang dipaparkan Kepala BPTD itu adalah fungsi keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP), pengawasan operasional pelayanan, evaluasi penjadwalan secara berkala (mempertimbangkan demand), kompetensi dan reform SDM, pengembangan zonasi, digitalisasi transaksi/pembayaran non-tunai, konsep pengembangan pelabuhan penyeberangan.
Menurut Irwan, keenam upaya peningkatan pelayanan semua untuk mendukung keberadaan Pelabuhan Kariangau lebih baik. “Saya sangat setuju kaitan digitalisasi transaksi. Eranya transparan dan harus diwujudkan segera. Sebab, pelayanan sistem online sudah jadi need atau kebutuhan masyarakat era disrupsi,” kata Irwan yang berbicara santai tetapi penuh dengan motivasi dan pembangkit spirit bagi insan yang terlibat di Pelabuhan Kariangau.
Irvan setidaknya melihat celah sistem online mengurai dan meminalisir pelayanan. Sehingga, dirinya mensupport maksimal. “Kaitan pengembangan Pelabuhan Kariangau, nanti saya bicara ke Menteri Perhubungan (Menhub) agar didukung APBN. Tetapi, jika ada masalah yang masih muncul diselesaikan dengan elegan,” pinta Irwan.
Irwan juga menyimak bahwa pengembangan Pelabuhan Kariangau masih terkendala aset karena milik Pemkot Balikpapan. Sehingga, ia meminta agar dicarikan solusi segera. “Katanya Detail Engineering Design (DED) atau gambar kerja sudah dibuat tahun 2018. Nah, kalau kaitan lahan, ayo bicara baik-baik. Ajak pemkot, Gubernur, BPTD, Dishub Kaltim duduk bersama. Sehingga, terlihat harmonisasi di dalam pengembangan ke depan,” ujar Irwan.
Ia memberi ilustrasi, di tahun mendatang ketika Ibu Kota Negara (IKN) diwujudkan, akan ada sekitar 1,5 juta penduduk masuk Kaltim. Sehingga, proses pembenahan itu pelan tapi pasti berjalan. Ada yang membangun jembatan, ada juga lewat darat seperti Petung tembus Riko dan lainnya. “Nah pengembangan Pelabuhan Kariangau ini ada opportunity atau peluang. Jika terlambat maka masyarakat memilih aternatif moda transportasi lain. Biar perjalanan lama tetapi menurut dia enjoy,” urai Irwan.
Untuk itu, 6 langkah yang sudah diajukan BPTD, setidaknya harus diwujudkan bersama-sama. “Tidak ada masalah di dunia ini. Semua dapat dipecahkan. Kalau ada masalah, selesaikan sambil minum kopi,” kelakar Irwan.
LOAD FACTOR
Sementara itu, kaitan aktivitas Pelabuhan Kariangau, Avi Mukti Amin juga menjelaskan load factor atau kondisi muatan penumpang dan barang yang melintas di pelabuhan khususnya sebelum dan pasca pandemi covid-19.
Data 3 tahun berturut-turut yang datanya berbeda-beda khusus persentase kendaraan adalah 26,51 persen (tahun 2021), 32,59 persen (tahun 2020) dan 40,91 persen (tahun 2019). Sedangkan untuk penumpang 21,90 persen (tahun 2021), 32,05 (tahun 2020) dan 46,04 (tahun 2019).
“Ini pola operasinya sebelum masa pandemi kita gunakan 12-6 (12 operasi dan 6 engker) serta masa pandemi pola 10-8 (10 operasi dan 8 engker),” jelas Avi Mukti Amin.
Avi juga mempresentasikan di hadapan anggota komisi V DPR RI Irwan kaitan perbandingan biaya opersional dan pendapatan termasuk jenis jasa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti jasa sandar kapal (operasi), jasa sandar kapal (tambat), jasa tansa masuk pelabuhan dan jasa pemeliharaan dermaga.
Dari data yang dipaparkan, biaya operasional lebih tinggi dari pada pendapatan. Sehingga, pemerintah hanya terbebani oleh biaya perawatan, tetapi untuk menunjang aksebilitas ekonomi maka perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan tanpa memikirkan keuntungan semata.
“Tapi kita semua terus semangat sambil berniovasi bagaimana Penyeberangan Kariangau penumpangnya meningkat dan pelayanan maksimal demi pengguna jasa,” kata Avi.
Avi juga menyebutkan, kondisi eksisting Pelabuhan Penyeberangan Kariangau sekarang masih ada sejumlah permasalahan di antaranya tidak terdapat jembatan timbang kendaraan, loket penumpang dan kendaraan RT masih tergabung, tidak tersedia akses khusus penumpang pejalan kaki, tidak tersedia parkir khusus kendaraan pengantar dari penjemput serta sistem pembayaran tiket masih tunai.
Aspirasi BPTD Kaltim-Kaltara itu semua didengar Irwan. “Saya datang ke Pelabuhan Kariangau ada tujuan. Sejak masuk kondisi jalan sudah dicor. Jadi, ini harus terus diperjuangkan. Termasuk saya nanti ikut memperjuangkan. Teman-teman operator juga harus semangat ya,” kata Irwan yang sempat melakukan peninjauan ke pelabuhan ferry bersama rombongan lainnya. (gt)
