TINTAKALTIM.COM-Kemenhub Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) bakal hadir di Kota Balikpapan dengan wajah baru transportasi perkotaan yang inklusif lewat intervensi program Buy The Service (BTS)
“BTS itu dilakukan dengan membeli layanan dari operator dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan seperti keamanan, kenyamanan, keamanan dan lainnya,” kata Kasubdit Angkutan Multimoda dan Antarmoda Kemenhub Ditjen Hubdat Imam Sukandar AMTrD SSiT MT saat berbicara di hadapan peserta Forum Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang mengusung tema Penyediaan Transportasi Umum Massal Perkotaan di Hotel Horison-Sagita, Rabu (7/02/2024).
Acara yang digagas Dishub Balikpapan itu, juga menghadirkan narasumber Kadishub Adwar Skanda Putra S Sos MM, Sekretaris Organda Balikpapan H Amir Syarifuddin yang juga dihadiri Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kaltim Dr Muiz Thohir, Kepala Seksi Sarana, Angkutan Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan BPTD Kaltim Wisnu Herlambang AMd LLAJ SAP MM, Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Hj Murni, Kepala Bidang Lalin Alexander Kombo SIP, camat, lurah dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan undangan lainnya.
Dalam konteks skema BTS ini, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Perhubungan Darat Kemenhub Amirullah S SiT M MTr pernah menyampaikan saat di Balikpapan pada medio Juni 2023 di acara Forum Lalu-Lintas Angkutan Jalan bertema Angkutan Umum Massal Perkotaan dengan Layanan BTS Mendukung Konektivitas Transportasi IKN dan Kota Lain di Kaltim.
Saat itu Amirullah hadir dalam acara Dishub Kaltim menyebut, bahwa Kemenhub sudah menggelontorkan sekitar Rp650 miliar untuk mendukung BTS dari 10 menjadi 11 kota. Tetapi, program BTS bisa dikembangkan di Kaltim dan skala prioritasnya Balikpapan dan Samarinda.
Menurut Imam, bentuk tanggung jawab pemerintah kaitan transportasi salahsatunya dengan pemberian subsidi layanan angkutan perkotaan. Dan langkah Kemenhub itu bukan hanya subsidi tetapi ada pembinaan, penyelenggaraan, penyediaan layanan hingga subsidi.
“Intinya program BTS membeli layanan dari operator angkutan umum (100 persen) yang orientasinya juga membeli layanan agar unggul dibandingkan kendaraan pribadi,” ujar Imam
Kota Balikpapan katanya, kini mendapat peluang untuk program bantuan subsidi angkutan perkotaan dengan skema BTS itu. Hanya, ada sejumlah persyaratan dipenuhi misalnya dokumen perencanaan transportasi dan kajiannya, surat pernyataan dukungan dari legislatif (DPRD).
“Paling penting adanya pernyataan kesanggupan kesiapan dokumen perencanaan lanjutan di bidang angkutan perkotan juga menyiapkan fasilitas pendukung termasuk alokasi anggaran subsidi dan perjanjian kerjasama,” tambah Imam Sukandar
Dalam prakteknya nanti kata Imam, ada pendampingan manajemen proyek pengembangan angkutan massal berbasis jalan di Kota Balikpapan dengan skema BTS. Juga memastikan operasional layanan berjalan dengan baik dan sesuai SPM.
“Intinya kita juga melakukan verifikasi terhadap capaian operator untuk dilakukan pembayaran layanan dan meminta saran dan masukan masyarakat ada kendala apa di lapangan,” urai Imam
Skema angkutan massal skema BTS kata Imam, mengubah mindset atau kultur masyarakat. Biasa menggunakan kendaraan pribadi dan jumlahnya banyak yang bisa memberi kontribusi kemacetan, akhirnya berubah ke angkutan umum.
“Makanya, transportasi umum jadi alternatif pilihan. Apalagi waktu antara menuju suatu tempat (headway) tidak terlalu lama. Ini solusi alternatif,” kata Imam.
SUDAH 10 KOTA
Dalam paparannya, Imam menegaskan skema BTS sudah dilaksanakan di 10 kota yakni Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, Denpasar, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin dan Banyumas yang diluncurkan bertahap sejak 2020.
Saat itu ada 5 kota percontohan di Medan, Pelembang, Yogyakarta, Surakarta dan Bali. Pada akhir 2021 diluncurkan lagi di Bandung, Banyumas, Surabaya, Banjarmasin dan Makassar dan beroperasi penuh 2022 dengan total 741 bus dan sudah mengangkut 72 juta penumpang.
Bahkan Imam juga memberi contoh sebagai tolok ukur (benchmark) operasional BTS di Surabaya lewat video testimoni (VT) yang ditampilkan di layar lebar (big screen).
Dalam tayangan itu, animo masyarakat menggunakan bus perkotaan dengan konsep BTS tinggi. Jumlah penumpang makin meningkat tiap hari dan load factor BTS bagus. Ini karena, busnya dilengkapi CCTV dan sistem IT di setiap unitnya sehingga penumpang terasa aman, nyaman dan tarifnya murah.
Kaitan murah itu, penumpang dapat merogoh koceknya untuk berhemat yang biasa setiap bulan mengeluarkan Rp2 juta karena menggunakan mobil pribadi, kini pakai bus BTS hanya Rp150 ribu.
Bahkan bus itu, melalui sistem IT lewat alat monitor di command centre, sopir dapat diingatkan jika jarak tempuh (headway) lambat untuk dipercepat dan sopir selalu dikontrol melalui control room tadi.
Dalam konteks peralatan di skema BTS ini, menurut Imam menggunakan basis teknologi yang modern untuk monitoring pelayanan menuju standar pelayanan minimum (SPM).
“Bahkan BTS itu juga menyiapkan 6 produk pada ekosistem digital Teman Bus User Apps, Digital Checker dan lainnya,” ujar Imam yang menambahkan, kontribusi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk 10 lokasi BTS seharinya bisa mencapai Rp143 juta.
Tak hanya Imam, Kepala BPTD Kaltim Muiz Thohir dan kasinya Wisnu Herlambang juga sangat mendorong agar skema BTS untuk transportasi umum di Balikpapan harus terealisasi.
“Memang harus sabar, perlu kajian dan diskusi serta rapat-rapat demi launching yang bisa memberikan rasa keadilan semua pihak. Di suatu daerah saja ada yang sampai puluhan kali pertemuan baru terealisasi,” ujar Muiz Thohir.
MENDUKUNG
Sementara itu, Kadishub Balikpapan Adward Skenda Putra sangat mendukung transprortasi umum skema BTS itu dioperasikan di Balikpapan dengan tujuan mengurai kemacetan dan memberi rasa aman dan nyaman warga menggunakan transportasi di jalan.
“Ibaratnya problematika kota Balikpapan di sisi transportasi ini sudah tinggi. Tentu, sejalan dengan Ibu Kota Negara (IKN) ditetapkan di Kaltim. Imbasnya tentu Balikpapan karena kendaraan bertambah,” ujar Adward Skenda Putra yang biasa disapa Edo.
Bahkan Edo terkejut, awalnya skema BTS yang ia sebutkan sebagai Sarana Umum Angkutan Perkotaan (SAUM) ini, akan dilaksanakan 2025.
“Saya santai-santai saja, tiba-tiba ada kebijakan dari Kemenhub diminta membuat proposal kajian untuk dikirim karena di tahun 2024 akan ada BTS itu. Bahkan, saya sudah melakukan zoom meeting,” kata Kadishub.
Menurut Edo, skema BTS perlu. Tetapi, ia tetap juga merangkul semua elemen. Misalnya angkutan kota (angkot) yang disebutnya sebagai ‘taksi’, tetap diakomodir. Bisa jadi nanti bersama Organda Balikpapan mengembangkan feeder atau kawasan pengumpan yang baru.
“Sekarang ini kan banyak jalan rawan banjir, terlebih lahan terbatas untuk pengembangan jaringan jalan alternatif yang terkoneksi dan banyak kemacetan,” jelas Edo.
Hanya, ia tetap mendukung kebijakan Kemenhub Ditjen Hubdat untuk intervensi kaitan skema transportasi BTS di Balikpapan, sambil terus melakukan kajian teknis dan upaya melakukan pembahasan maksimal.
Bahkan, Edo mengungkapkan kaitan transportasi umum itu dengan mengambil istilah dari sosok mantan Walikota Bogor era tahun 2001 yakni Enrique Penalosa.
“Mantan walikota Bogor itu mengatakan begini, bahwa negara yang maju bukanlah negara di mana warga miskin mampu memiliki mobil, tetapi di mana orang-orang menggunakan transportasi umum,” ungkap Edo.
Istilah Edo, jangan sampai sudah sangat kebelet untuk ‘buang hajat’ baru mencari toilet ada di mana. Tentu, itu terlambat dan tidak antisipatif serta visioner. (gt)
