TINTAKALTIM.COM-Wakil Ketua Komisi II (bidang ekonomi-keuangan) DPRD Balikpapan Suwanto ST ME menegaskan, Persatuan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan dan unsur asosiasi pariwisata disarankan membuat musyawarah seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), sehingga DPRD memiliki legitimasi usulan untuk diperjuangkan.
“Bagaimana anggota Komisi II DPRD yang jadi mitra pariwisata termasuk PHRI mau mengakomodir program. Sejauh ini, tidak memiliki rujukan untuk dibahas. Coba gelar semacam musrenbang. Hasilnya, ajukan ke komisi II,” kata Suwanto saat menjadi narasumber di acara silaturahmi PHRI Balikpapan, Sinergitas PHRI Balikpapan Bersama Stakeholders bertema Eksistensi Bisnis Industri Pariwisata Balikpapan di Era Efisiensi di Ballroom Hotel Platinum Senin (27/5/2025)
Hadir di acara itu Walikota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud SE ME yang diwakili Sekkot Ir Muhaimin ST, Sekretaris Disporapar Balikpapan Abdul Madjid, Ketua BPD PHRI Kaltim H Sahmal, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPHI) Balikpapan Ares Ardriyanto, General Manager (GM) hotel se-Balikpapan, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Teldi Rusnal, Ketua Asita Tan Lili, Ketua Indonesia Inbound Tour Operator Association (IINTOA) Kaltim Joko Purwanto, parwakilan akademisi Poltekba dan Universitas Mulia (UM) dan undangan lainnya
Suwanto memberi perhatian khusus bagi dunia pariwisata Balikpapan. Sebenarnya, jika bicara efesiensi yang regulasinya Perpres Nomor 1 Tahun 2025, Kota Balikpapan iklim kegiatan dan rapat-rapat di hotel masih terjadi.
“Yang terjadi itu karena perjalanan dinas dipangkas 50 persen, maka pejabat dari luar daerah yang biasa ke Balikpapan berkurang. Otomatis mereka yang biasa nginap di hotel dan berkegiatan seperti bimtek tak ada lagi,” jelas Suwanto.
Kunjungan dari luar yang memanfaatkan segmen Meeting, Incentive, Conference & Exebhition (MICE), nginapnya kata Suwanto, di Balikpapan termasuk rapat-rapat. Tetapi, sejalan dengan pemangkasan perjalanan dinas mereka hanya di daerahnya. Bahkan, rapat-rapat menggunakan zoom meeting.
“Mereka ke Balikpapan karena kita punya Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini menguntungkan, biasanya mereka setelah rapat melakukan kunjungan on the spot melihat perkembangan IKN,” urai Suwanto, politisi PDIP ini.
Menurut Suwanto, jika musyawarah dilakukan PHRI dan pelaku industri pariwisata, maka hasilnya bisa diajukan ke DPRD khususnya komisi II. Setelah itu, dikaitkan dengan program RJPMD yang menjadi visi-misi walikota bidang pariwisata untuk direalisasikan.
Rekomendasi hasil musyawarah kata Suwanto, bisa berbentuk Rencana Induk Sistem Pariwisata Daerah (Rispad) yang isinya kaitan strategi dan program pariwisata untuk diperjuangkan bersama-sama
“Lakukanlah semacam monitoring dan musyawarah sebulan sekali. Sehingga, kami punya legalitas untuk memperjuangkan,” ungkap Suwanto yang tak tinggal diam dalam kegelisahan insan pariwisata Balikpapan ini.
Insan pariwisata Disporapar termasuk PHRI kata Suwanto, biasa melakukan studi banding atau apapun. “Apa itu namanya, table top. Tapi, anggota DPRD komisi II yang jadi mitra kan nggak pernah diajak. Padahal, kita bisa menggunakan anggaran sendiri. Hanya, tak ada informasi,” singgung Suwanto yang disambut applaus peserta lainnya.
LUTFAH
Sementara itu ketika bicara ciri pariwisata Balikpapan, Suwanto mempertanyakan apa sebenarnya ciri khas pariwisata Balikpapan. “Apa coba, ada yang mengetahui. Saya bertanya dengan orang-orang pariwisata. Harusnya ada semacam lutfah (aspek keindahan, keunikan bidang pariwisata),” tanya Suwanto.
Lutfah itu sebenarnya kata Suwanto bisa keberagaman. Karena Balikpapan sebagai kota yang majemuk (hetrogen), sehingga bisa secara detail ditetapkan. “Ada Jawa, Makassar, Banjar dan lainnya. Itu bisa jadi identitas pariwisata, jika ditetapkan dari berbagai aspek apa yang bisa dijual, tentu menjadi unique selling point,” ujar Suwanto.
Sementara itu Ketua BPC PHRI Balikpapan H Soegianto SE menegaskan, kaitan musyawarah PHRI dan insan pariwisata lainnya, akan dikonsolidasikan ke pengurus.
“Ide Pak Suwanto sangat cemerlang. Kita akui, sejauh ini belum ada musyawarah, tentu dalam waktu dekat akan kita realisasikan. Demi kemajuan bersama,” kata Soegianto SE saat mengomentari gagasan anggota DPRD kaitan musyawarah internal PHRI dan insan pariwisata lainnya.
Menurut Soegianto, acara yang sederhana tersebut ternyata membuahkan hasil maksimal. Dirinya berterimakasih kepada seluruh pihak. Apalagi, acara tersebut baru sekali terjadi seluruh General Manager (GM) hotel bertemu.
“Nilai kebersamaan hotel dan restoran se-Balikpapan terwujud dengan acara ini. Seluruh konsumsi ditanggung seluruh hotel. Ini dahsyat dan terimakasih,” ujar Soegianto.
Dikatakannya, kehadiran PHRI dalam acara ini bukan hanya sekadar silaturahmi tetapi jadi ruang gagasan, konsolidasi dan evaluasi kontribusi sektor perhotelan dan restoran terkait pembangunan Balikpapan. (gt)
