TINTAKALTIM.COM-Sekretatis Daerah (Sekda) Pemkot Balikpapan Ir Muhaimin ST mengatakan, efisiensi tak sampai mengganggu bisnis perhotelan. Karena, sejauh ini Pemkot Balikpapan masih ada kegiatan besar. Ada dua kegiatan yakni pemilihan Duta Wisata Nasional 2025 pada November dan perayaan Hari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) pada 9-11 Juli 2025 nasional.
“Diperkirakan lebih dari 2.000 peserta seluruh Indonesia termasuk istri para menteri, pengurus Dekranasda dari berbagai provinsi dan kabupaten-kota serta pelaku UMKM berbagai sektor hadir. Acara dibuka Ketua Umum Dekranas istri Wapres Selvi Ananda Gibran,” kata Muhaimin saat mewakili Walikota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud SE ME membuka acara Sinergitas BPC PHRI Balikpapan bersama Stakeholders mengusung tema Eksistensi Bisnis Industri Pariwisata Balikpapan di Era Efesiensi di Ballroom Hotel Platinum, Selasa (27/5/2027)
Acara dihadiri Ketua BPD PHRI Kaltim H Sahmal, para narasumber Sekretaris Disporapar H Abdul Madjid, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Feldi Rusnal, Wakil Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Suwanto SE ME, para GM hotel se-Balikpapan, ketua asosiasi pariwisata dan undangan lainnya.
Menurut Muhaimin, kebijakan efesiensi tetap selektif. Pemangkasan anggaran tidak menyentuh program prioritas kepala daerah maupun sektor berkaitan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
“Efesiensi itu untuk perjalanan dinas, kegiatan makan minum dan acara seremonial. Memang dipangkas perjalanan dinas 50 persen. Tetapi, belanja kegiatan rapat hotel, makan minum dan cinderamata dipotong hanya 10 persen. Ini bentuk keberpihakan kami pada ekonomi lokal,” kata Muhamin
Dikatakan Muhaimin, rapat di hotel dalam skala besar itu tak ada di Balikpapan karena kementerian dan lembaga meniadakan. Hanya Balikpapan tetap ada kendati secara kuantitas berkurang.
“Dana Bagi Hasil (DBH) kita tahun ini berkisar Rp440 miliar. Kendati baru turun Rp90 miliaran lebih. Itu sudah digunakan. Kita sedang berjuang untuk turun seluruhnya di 2025 ini,” jelas Muhaimin.
Muhaimin mendorong pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif tidak hanya mengandalkan pemerintah. Harus bisa menciptakan inovasi. “Karena sering menunggu program pemerintah saja, maka saat efesiensi sangat terasa. Tapi, jika berkolaborasi menggali potensi lokal maka bisa berkembang,” ujarnya.
Kendati ada sejumlah hotel di luar Balikpapan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diharapkan tidak sampai terjadi PHK untuk pelaku bisnis perhotelan di Balikpapan. “Pak Walikota berpesan, jangan ada PHK. Lakukan sistem kerja bergiliran. Karena, PHK itu bukan berdampak pada pekerja tapi juga stabilitas sosial dan ekonomi kota,” ujarnya.
Muhaimin memberi apresiasi kepada PHRI yang sangat solid. “Berarti efisiensi itu ada sisi positifnya. Kalau nggak, tak mungkin toh seluruh GM berkumpul dan berkolaborasi menyediakan konsumsi untuk satu event,” kelakar Sekda.
Tetapi kata Muhaimin, PHRI dan asosiasi pariwisata lainnya harus terus menggali pasar baru dan menciptakan destinasi wisata yang membuat warga dari luar bisa datang ke Balikpapan karena keunikannya. (gt)
