TINTAKALTIM.COM-Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Ir Salman Lumoindong MSi menegaskan, daerah penyangga (buffer zone) Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim, hendaknya diberi anggaran masing-masing Rp5 triliun dari anggaran yang disiapkan pemerintah. Sebab, dana itu dapat digunakan untuk sinkronisasi bidang transportasi dalam kaitan konektivitas.
“Ya dana itu dapat kita gunakan untuk pengembangan daerah penyangga. Jangan sampai, kita nanti hanya jadi penonton. Tentu dana Rp5 triliun itu bisa dikembangkan selain bidang transportasi juga untuk bidang lain,” kata Salman di hadapan ratusan peserta Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kamis (17/10/2019) di Hotel Platinum Balikpapan.
Acara yang digagas Dishub Kaltim dan mengangkat tema, Melalui Forum LLAJ Kita Wujudkan Sinergitas Perencanaan Tranportasi Ibu Kota Negara dengan Provinsi dan Kabupaten-Kota Se-Kaltim ini, menghadirkan pula narasumber Kapus Balitbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) M Yugi Haritman ATD MSc, Kasubdit Perencana Perhubungan Bappeda Kaltim Ahmad Muzakkir ST MSi, Wadirlantas Ditlantas Polda Kaltim AKBP Robert Pardede SIK MIK dan Akademisi Ibayasid MSc.
Menurut Salman, secara eksisting kondisi transportasi darat di Kaltim harus perlu pembenahan, sehingga ketika jadi IKN maka perlu langkah-langkah konektivitas transportasi dan itu memerlukan anggaran. “Kabupaten PPU dan Kukar boleh jadi basis IKN tapi daerah penyangga akan mendapat limpahan masalah. Makanya, perlu juga dipikirkan untuk berbenah,” ujar Salman.
Proses pembenahan itu tentu saja harus didukung dana. Dari biaya total IKN Rp466 triliun yang Rp265 triliun akan menggunakan pola Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau dukungan swasta, tentu dapat dipikirkan bagaimana realisasi daerah penyangga. Daerah-daerah penyangga IKN itu yakni Samarinda, Balikpapan dan lainnya.
Menurut Salman, daerah penyangga tentu harus berbenah dalam kaitan infrastruktur seperti jalan utama dan ruang terbuka hijau dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Sehingga, jika Rp5 triliun dikucurkan, sangat membantu sejumlah daerah penyangga untuk mengubah kotanya.
DIBENTUK POKJA
Sementara itu Yugi Haritman dari Kemenhub menyebut, bidang transportasi nanti akan dibentuk kelompok kerja (pokja), tapi masukan dari Forum LLAJ Provinsi Kaltim yang digelar Dishub Kaltim sangat penting. “Kami memang mencari masukan. Apa saja yang dapat dijadikan bahasan pokja. Sebab, ini semua baru rancangan,” kata Yugi.
Dalam paparan Yugi disebutkan, nanti pola konektivitas transportasi itu yakni dari Bandara Balikpapan menggunakan kereta api (express rail) dan jalan tol (express way). Dan dari Samarinda akan menggunakan kereta api, jalan tol dan jalan Trans Kalimantan. “Ini baru desain, dari Kutai Kartanegara dihubungkan dengan jalan Trans Kalimantan dan jalan alternatif. Sedang dari Penajam Paser Utara dihubungkan dengan jalan Trans Kalimantan,” jelas Yugi.
Ketika menjelaskan transportasi udara, Yugi menyebut, IKN akan ada multi airport system yang terintegrasi. Ini satu kesatuan bandara yang terdiri atas dua bandara atau lebih yang cukup besar yang melayani satu kawasan metropolitan tertentu.
Kota Balikpapan tepatnya Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman dirancang jadi international main hub sedang Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto akan jadi bandara domestik. “Tapi dalam rancangan ada juga bandara khusus VVIP yang jaraknya sekitar 20 kilometer dari pusat pemerintahan. Nanti bisa menggunakan private jet dan dikhususkan bagi tamu-tamu negara, sehingga tidak mengganggu bandara komersil,” kata Yugi.
Sejauh ini Kemenhub dalam bidang transportasi kata Yugi, telah melakukan penyusunan konsep awal sistem transportasi dan membuat tim task force perencanaan sistem tranportasi. “Kita sudah follow up perencanaan lebih detail tentang sistem transportasi IKN yakni tranportasi darat dan kereta api, perairan dan rencana bandara VVIP serta lainnya,” ujarnya.
Sedang Wadirlantas Polda Kaltim, AKBP Robert Pardede dalam acara itu memaparkan hasil survei secara eksisting kondisi jalan yang ada di Kaltim tepatnya dari Pamaluan Sepaku hingga terkoneksi dengan jalan-jalan lainnya di sejumlah daerah penyangga. Rata-rata kondisi jalan masih kritis dan Penerangan Jalan Umum (PJU) minim. “Bahkan ada sejumlah jalan yang rusak berat. Ini hendaknya jadi kajian Kemenhub nantinya,” kata Wadirlantas.
Paparan Bappeda lewat Ahmad Muzzakir intinya mendukung IKN. Hanya, akan terjadi perubahan tata ruang nasional dan itu akan jadi kebijakan integrasi transportasi di daerah penyangga Kaltim. “Kebijakan tata ruang jelas berubah. Kami menunggu saja rancangan nasional,” katanya.
Sementara itu, pengamat transportasi dan juga akademisi Ibayasid MSc menegaskan, harus dipikirkan sistem transportasi antarmoda yang mengarah pada daerah penyangga. Jangan sampai muncul kekemuhan. Sebab, nanti banyak mobilitas penduduk dari IKN ke daerah penyangga. “Kalau Jakarta sudah ruwet dan macet. Nah, jangan sampai transportasi antarmodanya lemah. Juga sejumlah jalan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai fungsi. Maka, akan menimbulkan masalah baru,” saran Ibayasid.
Sejumlah masukan pun diberikan oleh sejumlah peserta. Dua sesi diskusi yang dipandu moderator Direktur Tintakaltim.Com yang juga Ketua Kompartemen Hubungan Antar Lembaga Kadin Balikpapan H Sugito SH ini, membuat suasana acara makin hidup. Bahkan rata-rata menyebut, rencana kaitan tranportasi IKN yang akan mengusung tagline Smart City, Smart Mobility dan lebih modern bahkan ramah lingkungan atau eco friendly ini, harus dirancang maksimal. Jangan hanya membenahi di IKN tetapi daerah penyangga terlupakan. “Saya pernah mendengar katanya Kota Balikpapan yang jadi daerah penyangga, walikotanya tidak diajak koordinasi hingga membentuk tim khusus sendiri. Ini jelas harus dicarikan solusi oleh pokja,” kata Wakasatlantas Samarinda AKP Noordhianto.
Bukan itu saja, Ketua Organda Kaltim H Ambo Dalle pun mengoreksi bagaimana transportasi IKN juga harus dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat secara umum. “Jangan sampai kepentingan daerah penyangga dilupakan,” ujarnya.
Yang lebih seru ketika usulan dilontarkan mahasiswa STT Migas, Darul Asmawan. Ia ‘menggugat’ konsep Eco Friendly yang justru nanti akan menimbulkan kontradiktif. Di satu sisi mempertahankan kota hutan yang kolaborasi dengan konsep smart, beautiful dan berkelanjutan dengan kekayaan hutan tropis. “Tapi kalau membuat sejumlah jalan dan jalur transportasi nanti akan ada proses penebangan. Ini juga bertolak belakang dengan hutan yang ada dan jadi paru-paru bagi Kaltim,” kata Darul Asmawan.
Disebutkan Darul, pertimbangan pelestarian alam dan lingkungan harus dilakukan. Peralihan alih fungsi lahan konservasi yang ada di IKN harus dijaga dan jangan dirusak. “Ada sejumlah habitat yang harus dipertahankan. Jadi daya dukung alam juga dipertahankan di satu sisi mengembangkan konektivitas transportasi,” ujarnya. (git)
