TINTAKALTIM.COM-Usai dilantik, DPRD Balikpapan terus bekerja. Setelah fraksi ditetapkan, kini yang jadi ‘buah bibir’ adalah pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Kendati kursi pimpinan juga akan ditetapkan, tapi kurang seru. Sebab, masing-masing fraksi sudah punya jago. Justru yang seru adalah rebutan komisi yang disebut-sebut sebagai ‘komisi basah’.
Komisi apa yang ‘basah’ itu? Dalam analisa tugas dan kerja, mitra kerja yang paling banyak itu adalah komisi pembangunan atau komisi III. Karena, komisi ini dinilai lebih banyak melakukan tugas-tugas pengawasan, proyek-proyek strategis atau hal yang berhubungan dengan infrastruktur. Proses pengawasannya mulai dari pembangunan jalan, drainase, jembatan, pembangunan infrastruktur lainnya.
Persepsi ‘komisi basah’ karena didasari atas proyek infrastruktur di lapangan. Gambaran itu dapat dilihat dari APBD tahun 2019 setelah perubahan. Diperkirakan belanja daerah naik Rp244,57 miliar lebih dari sebelumnya APBD Rp2,46 triliun menjadi Rp2,68 triliun setelah perubahan.
Dan belanja daerah itu ada dua yakni langsung dan tidak langsung. Biasanya belanja langsung berkaitan dengan belanja program oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang dulu disebut proyek. Kalau APBD setelah perubahan Rp2,68 triliun, bisa jadi proyeknya berkisar ratusan miliar. Sementara lainya bisa masuk dalam belanja tidak langsung termasuk belanja pegawai dan belanja modal. Itu tahun 2019, belum yang APBD tahun 2020.
Komisi III, biasanya akan jadi ‘kompromi’ antarfraksi. Dan fraksi-fraksi lainnya melihat dalam komposisi proporsional. Tapi, kesepakatan dan konsultasi itu bisa saja ‘buyar’. Sebab, melihatnya pada posisi jumlah kursi. Dari informasi Tintakaltim.Com, Partai Golkar akan ngotot untuk merebut 2 posisi ketua komisi. Itu adalah ketua komisi I dan III. Golkar yang merebut 11 kursi pada pileg lalu, tentu saja tidak ingin kalah dengan fraksi lainnya. “Wajar toh kalau Partai Golkar menempati dua ketua komisi,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar Andi Arief Agung saat dikonfirmasi media ini.
Siapa figur ketua komisi yang diakomodir di F-Partai Golkar, menurut Andi Arief belum bisa dipastikan. Karena menunggu arahan dari Ketua Partai H Rahmad Mas’ud (RM), kemungkinan minggu ini ada rapat fraksi yang dipimpin langsung RM. “Tunggu saja keputusannya, pasti dari hasil kompromi internal juga. Hanya, kalau komisi III disebut ‘komisi basah’ nggak lah, semua komisi kan sama tugasnya,” sebut Andi Arief Agung.
Sebelumnya, ketua komisi III dijabat juga oleh Partai Golkar dengan menempatkan Andi Arief Agung (A3) sebagai ketua yang sekarang terpilih jadi ketua fraksi. Hanya jangan anggap remeh fraksi lain. Sebutlah, Fraksi Gabungan Naspehando (Nasdem, PPP, Hanra, Perindo), yang sekarang memiliki 9 kursi sama dengan fraksi murni PDI-P juga 9 kursi. Artinya, kompromi, lobi dan konsultasi ada antarfraksi, tapi seluruh fraksi berpeluang merebut ketua komisi. Karena, ketua komisi itu punya wewenang yang besar.
Ketua PDI Perjuangan Balikpapan, Tohari Azis ketika dikonfirmasi Tintakaltim,Com membenarkan kalau lobi politik merebut ketua komisi sedang berlangsung. Tapi dia menepis adanya anggapan ‘komisi basah’. “Di DPRD Balikpapan itu yang ada komisi I, II, III dan IV, tidak ada komisi basah,” ujarnya.
Tohari terang-terangan seolah ‘melokalisir’ bahwa komisi II bakal milik F-PDIP. Meski belum final, tapi dia yakin. Sebab, tidak elok kalau partai pimpinan Megawati yang dapat 9 kursi di DPRD Balikpapan ini tidak dapat ketua komisi. Sehingga lobi-lobi dan konsultasi dengan fraksi lain terus dilakukan. “Tunggu saja saatnya pada penetapan AKD,” ujar Tohari yakin yang belum mau menyebut siapa kadernya, kendati yang beredar adalah nama Riri Saswita Diano.
Komisi II di periode lalu, milik Gerindra dengan ketuanya Muhammad Taqwa. Komisi ini sebenarnya mendapat julukan dan tafsiran ‘komisi basah kuyup’, karena mitranya adalah PDAM Balikpapan yang memproduksi air bersih. “Komisi basah itu ya PDAM dan Pemadam Kebakaran. Karena, langsung berurusan dengan air,” kelakar sejumlah anggota dewan kepada media ini.
Ramainya merebut ketua komisi itu terjadi karena tidak berimbangnya jumlah fraksi dengan komisi. Fraksinya ada 6, sementara ketua komisi hanya 4. Sehingga, jika dibagi merata tak mungkin. Makanya antarfraksi saling lobi. Ada 4 fraksi murni (Golkar, PDIP include PKB, Gerindra, PKS dan Demokrat) dan fraksi gabungan Naspehando (Nasdem, PPP, Hanura dan Perindo). “Semoga ketua komisi IV milik Gerindra,” kata wakil rakyat asal Gerindra, Sabaruddin Panrecalle singkat.
Ada lagi predikat untuk komisi IV. Komisi ini disebut ‘komisi pusing’ atau ‘komisi sakit’, sebab berhubungan dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Mitra kerjanya di OPD adalah Ir Muhaimin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dr Sri Juliarty atau dr Deo, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK). Ketua komisinya pusing kalau ada penerimaan peserta didik baru (PPDB) online. Didatangi konstituen yang harus membantu memuluskan masuk sekolah. Apalagi sistemnya sudah zonasi.
‘Setali tiga uang’ dengan bidang kesehatan, komisi IV harus dihadapkan dengan keluhan yang terbaru adalah kenaikan biaya badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan yang korelasinya dengan urusan orang sakit. “Nggak lah semua komisi itu baik. Kita akan bekerja semaksimal mungkin di komisi mana saja. Apalagi disebut komisi basah. Apa komisi hujan-hujanan, nggak ada itu,” kelakar Budiono, politisi PDI Perjuangan dari dapil Balikpapan Barat.
Dikatakan, banyak kerja-kerja dewan selepas AKD ditetapkan. Karena kuncinya di AKD sebab di dalamnya ada proses penetapan pimpinan. Sejauh ini masih dikonsultasikan ke pusat. “Tapi kalau F-PDIP jelas kompromi untuk merebut komisi II. Hanya belum final,” kata Budiono tegas.
DEMOKRAT SANTAI
Yang menarik adalah Fraksi PKS, tentu tidak tinggal diam. Lobi-lobi dilakukan, karena dikabarkan komisi ini melirik Komisi I dan Komisi IV. Hanya, kedua komisi itu telah ‘dikavling’ oleh fraksi lain. Seperti Fraksi Gabungan Naspehando, mengincar ketua komisi I. Hanya kan sudah dilobi Fraksi Golkar, bisa-bisa 9 kursi Fraksi Gabungan jadi ‘batu sandungan’ fraksi lain. Yang sepertinya legowo adalah Fraksi Demokrat. Partai besutan mantan presiden SBY ini lebih slowly but sure alias biar pelan tapi pasti.
Dalam analisa penulis, wajar masing-masing fraksi berebut untuk menjadi ketua komisi. Serupa jika AKD juga ditetapkan di DPR RI. Justru, di ‘Parlemen Senayan’ ini banyak ‘komisi basah’ misalnya Komisi VI (tentang BUMN dan perdagangan), Komisi VII (energi dan lingkungan), Komisi XI (perbankan dan keuangan) dan yang juga berkaitan dengan infrastruktur di Komisi V.
Anggota DPRD asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Taufiq Qulrahman yang bergabung dengan Fraksi PDIP menyebutkan, kalau dirinya tidak ambil pusing dengan komisi-komisi dalam AKD. Karena, dirinya sadar sebagai ‘new comer’ alias pendatang baru. “Saya berharap AKD segera diselesaikan, agar kita semua segera bekerja. Banyak kerja-kerja menunggu dan kita ingin tancap gas,” kata Taufiq
Persoalan yang perlu dibahas katanya, masalah IMTN, Gedung Parkir Klandasan, lelang proyek, Perusda yang belum bekerja maksimal memberi kontribusi PAD dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah sejalan dengan kebijakan zonasi. “Kita berdoa, semoga pimpinan definitif segera disahkan, sehingga AKD bisa bekerja untuk mendukung program pemerintah kota,” kata Taufiq yang dikenal sebagai penggiat masalah hukum.
Kaitan PAD yang diungkap Taufiq benar adanya, sebab APBD Balikpapan di tahun 2019 setelah perubahan menjadi Rp2,41 triliun yang sebelumnya Rp2,46 triliun lebih. Jadi ada penurunan Rp44,45 miliar karena PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan pusat mengalami penurunan.
Dari masalah itu, kerja 45 anggota DPRD sangat berat. Bersama eksekutif atau Pemkot Balikpapan harus konsentrasi untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) di tahun 2020 dengan analisa penurunan Rp44,45 miliar. Sehingga, harus ada terobosan baru dalam parkir dan kreativitas seperti Perusda. Karena, kontribusinya juga dari pajak parkir Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan yang turun drastis, pajak hotel dan restoran. Bahkan, pengusaha perhotelan dan restoran meminta pajak direvisi, sebab kondisi pendapatan yang diperoleh menurun drastis.
KURSI PIMPINAN
AKD itu dapat tergolong kelengkapan dewan yang bersifat permanen dan temporer. Yang permanen seperti komisi-komisi, badan-badan (badan anggaran, badan musyawarah dan badan pembentukan perda atau Bapemperda, badan kehormatan (BK) serta pimpinan DPRD). Dan yang temporer adalah pembentukan panitia khusus (pansus).
Karena pimpinan DPRD yang terdiri dari unsur ketua dan 3 unsur wakil ketua di DPRD Balikpapan, maka AKD tidak akan berjalan jika itu juga belum ditetapkan. Informasi yang diterima Tintakaltim.Com, untuk unsur pimpinan ini ada fraksi yang jelas dan ada yang masih harus dikonsultasikan internal.
Untuk kursi pimpinan sesuai perolehan urutan suara adalah, ketua DPRD (Partai Golkar) dan 3 wakil ketua adalah PDI Perjuangan, Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. “Untuk PKS sudah jelas, Subari sebagai pimpinan dewan. SK sudah ada,” kata drg Sukri Wahid. Sedang PDI Perjuangan pun saat dikonfirmasi Tohari Azis menyebut, awalnya ada 3 nama yang diajukan, tetapi tinggal 1 nama lolos fit & proper test dan itu adalah dirinya. Sedang Partai Golkar menurut Andi Arief Agung, kemungkinan besar masih dijabat Abdulloh yang sekarang dipercaya menjadi pimpinan sementara.
Tinggal menunggu usulan Fraksi Gerindra. Kabarnya dua kakak beradik, Muhammad Taqwa dan Sabaruddin Panrecalle bakal ‘berebut’ kursi itu, kendati informasi itu ditepis Sabaruddin. “Nggak ada perebutan lah, apalagi antar keluarga. Semua melalui proses yang sesuai aturan dari partai. Tunggu saja nanti,” ujar Sabaruddin. Tapi, kalau melihat Muhammat Taqwa sudah diplot sebagai ketua fraksi, besar kemungkinan, kursi pimpinan akan tetap dijabat Sabaruddin. Selamat bekerja. (git)
