TINTAKALTIM.COM-Komando Adat Suku Kalimantan Bersatu DR Abdul Rais SH MH menegaskan, proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim yang bakal menyerap ratusan tenaga kerja jangan sampai meninggalkan rakyat Kaltim. Karena di tahun 2023 nanti pekerja yang dibutuhkan untuk membangun IKN sangat banyak.
“Kuncinya sumber daya manusia (SDM) Kaltim juga mampu. Sehingga, pelibatan rakyat sekitar IKN harus besar. Kita percaya skema pelibatan itu akan dilakukan Badan Otorita IKN, hanya persentasenya jangan kecil,” kata Abdul Rais menanggapi rencana daya serap tenaga kerja untuk pembangunan IKN itu, kemarin.
Informasi mengenai sekitar 200 ribu tenaga kerja untuk pembangunan IKN itu sebelumnya disampaikan Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono usai rapat di Istana Negara, Jumat (3/06/2022). Bambang memastikan masyarakat sekitar proyek IKN bakal dilibatkan dalam pembangunan IKN yang skemanya sedang dipikirkan.
Menurut Rais, skema pelibatan yang dibuat nanti setidaknya melibatkan tokoh Kaltim dan pemerintah. Sehingga bisa diurai apa saja jenis pekerjaan. Belum lagi material yang digunakan juga banyak. Sehingga, wajar jika rakyat Kaltim ikut pula dilibatkan untuk membangun IKN pengganti Jakarta itu.
Dalam kaitan spesikasi pendidikan dan skill kata Rais, SDM Kaltim tidak kalah. Apalagi nanti di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga tenaga honorer sangat banyak ada ribuan orang. Sehingga, skala prioritas pekerjaan harus diberikan.
“Sekali lagi, rakyat Kaltim jangan jadi penonton. Bisa saja di atas kertas skema pelibatan warga lokal dibuat. Tetapi, dalam prakteknya tidak sesuai kenyataan,” kata Rais.
Dikatakan Rais, proses kegiatan sekarang pun sebenarnya sudah dapat dilakukan pelibatan rakyat Kaltim. Misalnya dalam hal pematangan tanah (land clearing) sampai pengembangan lahan (land development) dan akses logistik untuk menuju jalur infrastruktur.
“Disnakertrans Kaltim jika perlu membedah kebutuhan tenaga kerja Kaltim. Rapat bersama dengan Badan Otorita IKN, sehingga data dan fakta di lapangan tersertap maksimal tenaga kerjanya,” tambah Rais yang juga lawyer ini.
Berdasarkan data kata Rais, pemerintah akan menyiapkan sekitar Rp30 triliun di tahun depan dan itu untuk membangun infrastruktur dasar dan fasilitas pemerintahan yang vital.
“Libatkan pekerjaan yang tidak menggunakan skill khusus orang Kaltim. Jangan sampai droping dari luar Kaltim yang akhirnya menimbulkan kesenjangan,” kata Rais.
Ditambahkan Rais, jika memang 200 ribu tenaga kerja dibutuhkan, seharusnya pemerintah pusat dan daerah sudah bergandengan tangan untuk membuka rekrutmen khususnya untuk tenaga kerja lapangan.
“Tenaga kerja di Kaltim yang mengganggur sangat banyak. Kalau hanya untuk pematangan lahan sangatlah mungkin. Termasuk tenaga skill yang bisa pula diandalkan. Intinya juga harus koordinasi dengan akademisi, ormas, tokoh masyarakat, pemerintah dan pihak terkait, sehingga serapan tenaga kerja lokal bisa lebih besar dan terarah,” pungkas Abdul Rais. (gt)
