TINTAKALTIM.COM-DPRD itu lembaga politik. Eksistensi DPRD ada karena ada rakyat, sehingga hubungan legislatif dan rakyat adalah hubungan politik, sebab rakyatlah yang memberi kekuasaan mereka, sehingga sangat tidak elegan jika tak merawat rakyatnya.
Itulah pandangan Andi Arif Agung SH (A3) saat memberi ilustrasi tata kerja dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota DPRD, sehingga bisa jadi bekal calon legislatif (caleg). Andi maju lagi di percaturan politik menuju Pemilu 2024 di daerah pemilihan (dapil) Balikpapan Tengah.
“Saya menyampaikan ini, karena menjadi anggota DPRD tidak semudah yang dibayangkan. Mampu membangun argumen dan paham berbagai informasi dan pengalaman empiris ranah politik dan pembangunan,” kata A3 yang dinilai berbagai pihak akan lolos lagi ke gedung DPRD Balikpapan.
Bagi Andi, di DPRD itu kapasitas sangat diperlukan. Kendati ada yang menilai, yang penting masuk DPRD dulu, nanti kerja gampang. Itu benar, tetapi dalam prosesnya nanti anggota fraksi itu mengisi alat kelengkapan dewan (AKD).
“Salah satunya adalah komisi. Itu berbagai bidang. Yang punya skill bidang hukum, itu di komisi I, terus yang paham ekonomi dan pariwisata di komisi II dan mengerti desain pembangunan di komisi III dan mengetahui pendidikan, kesehatan dan sosial itu di komisi IV. Jadi ada mitra kerjanya,” kata Andi.
Dari pengalaman Andi, DPRD itu seolah dibayar ‘untuk bicara’. Sebab, antarfraksi memberikan pandangan dan argumen ketika rapat komisi, gabungan komisi dan lainnya.
“Apalagi harus melakukan dengar pendapat (hearing) dengan pihak dan kelompok masyarakat lainnya. Itu diperlukan argumen dan kapasitas mumpuni, sehingga lembaga DPRD tetap terhormat dan anggotanya pun demikian,” ujar Andi Arif yang merupakan anak dari pasangan H Andi Syarifuddin-Hj Suharti ini.
Argumen yang diperlukan sebagai jati diri anggota DPRD adalah kaitan keadilan (justice) dan yang bernilai public interest atau kepentingan masyarakat. Di sinilah kata Andi harus diperlukan kemampuan dan kecakapan
Sebab, di gedung DPRD itu bagi yang baru nanti jadi ‘kawah candradimuka’ atau tempat belajar. Sehingga, ada yang disebut bimbingan teknis (bimtek) dan studi banding atau perjalanan yang itu mencari benchmark alias tolok ukur dari daerah lain.
Kan ada yang menyebut, anggota DPRD itu ada staf ahlinya? “Benar, tetapi itu membantu dalam hal teknis. Ketika di dalam perdebatan atau diskusi kelompok fraksi atau komisi harus mumpuni keilmuannya,” ujar Andi.
BAPEMPERDA
Andi yang dipercaya Fraksi Partai Golkar duduk sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) salahsatu alat kelengapan DPRD, harus banyak menggunakan olah pikirnya. Dalam tugas harus membahas rancangan perda dan bermanfaat bagi rakyat.
“Ini tugas berat, sebab tugasnya juga menyiapkan rancangan perda yang merupakan inisiatif anggota DPRD dan masuk program prioritas juga harus membahasnya bersama eksekutif (pemkot). Sehingga, diperlukan melakukan kajian sebab harus disampaikan ke pimpinan DPRD. Inilah yang saya katakan berat itu sebagai wakil rakyat,” kata Andi
Tetapi Andi memberi penegasan, tidak perlu khawatir menjadi anggota DPRD. Jika secara finansial dan kapasitas cukup itu akan leading dan catatannya dekat sama rakyat. Jika belum mampu kapasitasnya, tak usah berkecil hati sebab ada hak anggota DPRD salahsatunya adalah mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
Dan yang perlu dipertajam jika menjadi ‘wakil rakyat terhormat’, Andi menegaskan agar etika dan kesantunan dijaga. Misalnya, dalam menyampaikan usul dan pendapat itu diatur dalam kode etik DPRD dan tata tertib. Ada tata karma, etika moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
“Itulah selalu disebut anggota DPRD yang terhormat. Tak boleh menodai kehormatannya. Sebab, ia mewakili rakyat yang menjadi pemilihnya,” urai Andi Arif Agung.
PARTAI DAN KONSITUEN
Dalam prakteknya, anggota DPRD yang tergabung dalam fraksi kata Andi, harus patuh dan tunduk dengan pimpinan partai. Karena, meskipun dipilih rakyat tetap mengikuti kebijakan partai politik yang jadi tempat ia menjadi anggota DPRD.
“Tidak bisa seenaknya. Partai legitimasi tertinggi bagi anggota DPRD. Loyalis diperlukan. Kalau sudah nilai perjuangan dinodai dan ada data serta melakukan hal-hal tercela dalam tugas, partai bisa melakukan pergantian antar waktu (PAW). Itulah kekuatan parpol. Maka harus tetap ikut kebijakan partai,” ungkap Andi.
Dalam perjuangan nanti, misalnya memperjuangkan aspirasi rakyat yang sekarang disebut pokok-pokok pikiran (pokir). “Prioritas pembangunan itu jelas. Tetapi, politics interest atau kepentingan masing-masing anggota DPRD tak dapat dihindari. Sebab, mereka punya konstituen dan sah saja. Misalnya dalam perjuangan infrastruktur dan lainnya,” ujar Andi Arif.
Makanya kata Andi, perjuangan itu antar satu anggota dewan dengan anggota dewan di Fraksi Partai Golkar harus sejalan dan seirama. Melihatnya kepentingan rakyat tadi tetapi berlandasarkan kepentingan partai.
“Makanya ada istilah anggota DPRD, partai politik dan konstituen menjadi satu kesatuan dalam logika demokrasi prosedural. Ini tak bisa dipisahkan dan memahaminya harus smart,” kata A3.
A3 ingin berpesan bahwa kapasitas DPRD itu jadi utama. Karena, sering dihadapkan dengan regulasi hukum beragam. Misalnya membahas perda (hak legislasi), tidak boleh hukum tertinggi itu dikalahkan dengan produk hukum di bawahnya.
“Jadi itu yang saya maksud perlu meningkatkan kapasitas keilmuwan. Sebab, aturan perundang-undangan itu ya begitu. Ada asas lex superior derogate legi inferiori (hukum di atas tak boleh kalah dengan hukum di bawahnya). Itu prinsip hirarki dalam perundang-undangan, termasuk lex specialis derogate legi generali (ketentuan hukum yang khusus bisa mengabaikan ketentuan hukum umum),” jelas Andi Arif.
Di bagian akhir, A3 berpesan, jika nanti jadi anggota DPRD tak perlu khawatir untuk peningkatan kapasitas (capacity building). Karena, lewat kunjungan kerja atau studi banding akan dapat ilmu.
Misalnya, daerah luar punya perda yang baik untuk rakyatnya itu bisa diadopsi. “Kami juga mengadopsi kaitan perda sampah di tempat pembungan akhir (TPA). Juga kaitan aturan mengenai covid-19 serta hal-hal berkaitan ekonomi khususnya dalam peningkatan PAD,” kata A3.
Untuk itu, ia memberi motivasi semangat kepada seluruh bacaleg yang akan jadi caleg Partai Golkar di 6 daerah pemilihan (dapil) Kota Balikpapan, agar sama-sama belajar.
“Ayo kita berjuang bersama-sama menaikkan suara partai. Kalau sudah berjuang dan belum berhasil itu namanya takdir. Sebab, mimpi itu jawadan hari ini dan pertanyaannya di hari esok masih misteri,” pungkas Andi Arif Agung. (gt)
