TINTAKALTIM.COM-Bantuan sosial (bansos) berupa sembako untuk warga yang terdampak pandemi covid-19 atau virus corona, kini telah disiapkan Pemkot Balikpapan totalnya Rp70 miliar. Saat ini, sedang dilakukan pendataan siapa saja yang patut dan prioritas mendapatkannya. Tapi, di antaranya data yang sudah fix, sembako mulai didistribusikan.
“Kita sepakati total anggaran penanganan covid-19 di Kota Balikpapan melalui kucuran Anggarapan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 setelah melakukan pembahasan di badan anggaran berkisar Rp148 miliar,” kata Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh S Sos ketika menjelaskan rencana pendistribusian sembako kepada warga Balikpapan dalam kaitan wabah corona.
Diakui Abdulloh, sempat tersiar informasi bahwa untuk anggaran sembako itu Rp58 miliar. Angka itu, merupakan data awal ketika hanya untuk 58.000 kepala keluarga (KK) di seluruh Kota Balikpapan yang akan mendapatkannya.
“DPRD lalu membahas bersama pemkot. Jumlah warga yang menerima bantuan dirasa kurang. Kita usulkan 70 miliar untuk 70.000 KK tadi. Jadi ada kesalahan teknis saja,” ungkap Abdulloh.
Bukan itu saja, awalnya setiap kepala keluarga mendapatkan semacam natura atau bansos itu selama 3 bulan. Dari bulan April-Juni. Sehingga, DPRD mengajukan usulan untuk jangka waktu 4 bulan April-Juli 2020. Sehingga, total yang mendapatkannya dan anggarannya pun bertambah. “Awalnya memang dari pemkot itu Rp58 miliar, nah kita tambah jadi Rp70 miliar untuk 70.000 KK atau 30 persen dari warga Balikpapani,” ujar Abdulloh.
Rincian anggaran itu kata Abdulloh, adalah kebutuhan peralatan Rp78 miliar dan sembako Rp70 miliar untuk 70.000 KK yang masing-masing KK mendapatkan Rp1 juta dengan rincian ketentuan April Rp300 ribu (bentuk sembako), Mei Rp300 ribu (bentuk sembako), Juni Rp200 ribu (bentuk sembako) dan Juli Rp200 ribu (bentuk sembako).
Menurut Abdulloh, rincian sembako masing-masing bulan tentu paketnya berbeda. Yang paket Rp300 ribu, itu nanti setiap kepala keluarga mendapatkan 10 kg beras, telur dua tray atau dua piring, gula dan minyak goreng. “Kita harapkan itu dapat jadi program social safety net atau jaring pengaman sosial sementara yang memang diprogram pemerintah,” jelas Abdulloh.
Program bantuan sembako itu kata Abdulloh, menyasar seperti keluarga miskin (gakin), pekerja informal, yang terdampak dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau yang terdampak langsung dengan wabah corona.
Disadari Abdulloh, pandemi virus corona atau covid-19 yang melanda Balikpapan tak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat yang bekerja sebagai pedagang kecil atau pekerja harian mendapatkan kesulitan karena menurunnya pesanan atau pembeli. Hal ini mengakibatkan kondisi ekonomi masyarakat lesu.
“DPRD pasti memikirkan kesulitan warga itu. Terus berupaya melakukan pergeseran anggaran dengan Pemkot Balikpapan. Hal-hal yang tidak prioritas kita alihkan untuk membantu masyarakat yang terdampak virus corona,” jelas Abdulloh.
PENDATAAN WARGA
Sementara itu, dalam hal pendataan warga atau mendaftarkan mereka yang menerima sembako, Abdulloh mengingatkan agar benar-benar selektif. Menggunakan skala prioritas secara rasional dan proporsional. Sebab, jika tidak tepat sasaran, nanti sasarannya protes ke DPRD.
“Kita memberi apresiasi petugas di lapangan yang mendata. Khususnya dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT. Hanya sekali lagi, sembako ini hanya 70.000 KK yang mendapatkannya, sebab anggarannya juga terbatas,” jelas Abdulloh.
Abdulloh juga memberi apresiasi kepada pihak swasta yang telah ikut bahu-membahu membantu mereka yang terdampak wabah corona. Gerakan donasi di Balikpapan yang telah membantu alat pelindung diri (APD) juga sembako dan penyemprotan disinfektan. “Kami di DPRD juga melakukan langkah-langkah serius dan komprehensif dari semua aspek, agar anggaran dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk mereka yang terdampak covid-19. Meskipun juga kita bekerja lewat rumah,” ujarnya.
Disinggung mengapa tidak seluruh warga yang dibagi sembako, padahal warga lainnya juga terdampak corona? Menurut Abdulloh, selain keterbatasan anggaran, Kota Balikpapan juga tidak menyeluruh melakukan karantina atau karantina total. Masih belum secara keseluruhan seperti di Jakarta. “Kota kita kan nggak melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masih ada tempat-tempat melakukan aktivitas. Tidak lockdown total,” ujar Abdulloh.
PSBB di Jakarta katanya, perkantoran ditutup. Warga tidak boleh sembarangan keluar rumah atau di rumah saja. Kecuali ada hal-hal penting. Sehingga, nyaris banyak yang dapat. Di Balikpapan, sembako senilai Rp70 miliar sudah dirasa mencukupi sambil terus dianalisa. Sebab, ada sekitar 70.000 KK yang mendapatkannya. “Banjarmasin itu PSBB, hanya membagi 30.000 sembako. Nah, PSBB itu pun harus cermat dan memerlukan pembahasan yang komprehensif agar tidak terjadi masalah,” ungkap Abdulloh.
Di Balikpapan katanya, seluruh potensi bergerak. Dari TNI-Polri, mahasiswa, pengusaha, pelajar, BUMN, BUMD, kampus-kampus, anggota DPRD, parpol, komunitas-komunitas, pengurus RT, warga yang di kompleks-kompleks perumahan, KNPI, relawan tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat. Bahkan, TNI-Polri membuka dapur umum untuk warga.
“Saya memberi apresiasi, tentu kita berterimakasih, inilah wujud gotong-royong yang disampaikan Wakil Walikota (Wawali) Balikpapan H Rahmad Mas’ud. Tanpa gotong-royong dan mengandalkan pemerintah saja tak mungkin dapat menyelesaikan dampak corona,” pungkas Abdulloh. (git)
