TINTAKALTIM.COM-Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Toni Tauladan menegaskan, agar masyarakat secara umum khususnya di Kaltim untuk tetap patuh terhadap aspek keselamatan berlalu-lintas. Karena, Nataru 2024/2025 tahun ini dinilainya akan berbeda dengan kegiatan tahun sebelumnya.
Hal itu ditegaskan Toni saat menjadi narasumber program Podcast Ngobrol Edukasi Seputar Transportasi (Ngetrip) yang dikelola BPTD Kaltim sekaligus evaluasi hasil monitoring ke sejumlah posko pada kunjungan kerjanya di Provinsi Kaltim 21-23 Desember 2024, Senin (23/12).
Menurut Toni, aspek keselamatan menjadi penting dan wajib. Bagi pengguna moda transportasi tak perlu buru-buru atau ingin sampai cepat di tujuan, tetapi mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan.
Dikatakan, langkah Ditjen Hubdat Kemenhub sudah menjamin kendaraan yang berkeselamatan lewat kegiatan rampcheck baik dilakukan di PO Bus, terminal maupun secara door to door. Bahkan, telah menetapkan stiker kaitan kekurangan minor dan mayor yang dilakukan kendaraan.
“Selain kemacetan, ada tantangan lainnya. Makanya, saya imbau mempersiapkan dengan matang. Dari kondisi kendaraan sampai kesehatan tubuh,” kata Toni yang kunjungannya ke Kaltim dimanfaatkan memantau terminal, bandara bahkan penyeberangan di Pelabuhan Kariangau yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan didampingi Kepala BPTD Kaltim Renhard Ronald dan sejumlah kepala seksi (kasi).
BUGAR
Dalam kesempatan podcast itu, Toni menyapa sobat BPTD dengan mengingatkan para driver untuk tetap menjaga kegubaran. Karena, meski sudah tidur kalau sopir di suatu perusahaan kurang, tentu kondisi ini berpengaruh pada aktivitas selama di perjalanan
Di sisi lain, kalau driver kurang maka perusahaan tak mendapat keuntungan pendapatan maksimal, tetapi pihak pengemudi fisiknya cenderung terkuars lantaran harus bekerja jauh melebihi kapasitas jam kerjanya.
“Mereka kerja gila-gilaan toh. Ini bisa mempengaruhi keselamatan di jalan,” kata Toni Tauladan
Toni juga menyinggung dalam podcast kaitan pengembangan terminal dan bagaimana meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. Terminal yang bisa melakukan optimalisasi aset itu yang baik. Kendati, ia sadar masing-masing daerah berbeda peluangnya.
Ia pun dalam podcast itu menyinggung kaitan penatausahaan aset Pelabuhan Penyeberangan Kariangau yang akan dikelola pihak lain.
“Silakan saja toh, kalau ada pemkab-pemkot bahkan pemprov yang ingin mengelola aset. Tetapi, sejauh ini mengapa Ditjen Hubdat Kemenhub ingin aset itu dihibahkan, karena nanti resmi menjadi Barang Milik Negara (BMN), sehingga dana APBN bisa dikucurkan lebih leluasa,” kata Toni Tauladan yang dalam podcast itu dipandu host H Sugito SH, Wk Ketua Media Online Indonesia Kaltim.
Toni bukan khawatir, tetapi orientasi pelayanan ke masyarakat memang harus maksimal dalam optimalisasi aset. Karena, jika dikelola pihak lain, maka APBN sudah tak mungkin dan tinggal APBD yang mendanai di dalam pelaksanaan operasional.
“Kita nanti sisi pengawasan, keamanan dan keselamatan saja. Itu pun harus tetap berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Jadi, tak masalah dikelola pihak lain asalkan pelayanan masyarakat harus terjamin. Seperti jalan masuk di Pelabuhan Kariangau itu kan masih ada yang belum maksimal,” urai Toni yang dengan semangat bicara di podcast Ngetrip itu yang orientasinya pelayanan dan keselamatan di masyarakat. (gt)
