TINTAKALTIM.COM-Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim sangat didukung elemen masyarakat karena salah satu tujuannya adalah mengurangi konsentrasi dan ketimpangan pertumbuhan perekonomian yang terpusat di Pulau Jawa.
Sehingga, dengan adanya IKN rakyat Kaltim dan sekitarnya harus unggul dalam ekonomi. Artinya, proyeksi pembangunan itu dapat menyerap tenaga kerja lokal, apalagi ini adalah mega proyek.
“Kami sangat mendukung keberadaan IKN. Tapi ingat jangan sampai sifat dari pembangunan syarat akan kepentingan politik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan dukungan ekonomi masyarakat terabaikan,” kata Kepala Adat Dayak Tunung, Benuaq dan Bentian Kota Balikpapan Anto Ibung saat memberikan pernyataannya kaitan IKN.
Presiden Jokowi 21 Juni 2021 kembali datang ke IKN. Bersama rombongan, Presiden melihat penyemaian tanaman yang tujuannya untuk konversasi alam dan lingkungan. Selain itu juga melihat waduk.
Menurut Anto Ibung, kehadiran Presiden Jokowi beberapa kali ke IKN menunjukkan seriusnya pemerintah memindahkan IKN. Tentu, ini membuat semangat rakyat Kaltim. Hanya, pemindahan IKN bukan hanya memindahkan gedung, sebab nanti akan ada pemindahan jutaan jiwa manusia ke tempat baru dengan corak dan ragam kebudayaan berbeda.
“Jangan sampai warga lokal ditinggal dan proses pembangunannya harus tetap memperhatikan tenaga kerja lokal. Sebab, kita tak ingin hanya jadi penonton,” ungkap Anto Ibung.
Dikatakan Anto, perencanaan pembangunan nanti kepercayaan mutlak diserahkan kepada tenaga ahli di bawah kewenangan Badan Otorita. Tetapi, dalam badan itu orang-orang Kaltim tak masuk dalam komposisi badan otorita yang punya kebijakan.
“Harusnya ada beberapa wakil Badan Otorita IKN yang diisi orang-orang lokal Kaltim. Rasanya kemampuannya banyak yang bisa terakomodir,” ingat Anto Ibung.
Tak hanya itu, bicara orang lokal kata Anto Ibung juga banyak pakar-pakar perencanaan yang sukses. Jangan berasumsi bahwa pakar perencanaan kota hanya di pusat (Jakarta). Karena, nanti standar akan beda dalam menilai daerah.
“Kan kita sering dengar kalau orang pusat selalu berhasil menyelesaikan persoalan daerah. Padahal itu belum tentu,” kata Anto Ibung yang menambahkan, hendaknya ke depan proses rekrutmen tenaga kerja juga perlu transparan.
SKEMA TENAGA KERJA
Sementara itu Ketua Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Provinsi Kaltim Edi Sunardi menegaskan, skema kaitan tenaga kerja yang akan diserap untuk bekerja dalam pembangunan IKN hendaknya sudah dianalisa. Dinas Tenaga Kerja Kaltim melakukan semacam pendataan, sehingga rakyat Kaltim harus masuk skala prioritas.
“Dinas Tenaga Kerja Kaltim dan daerah-daerah kan punya data tenaga kerja. Mana yang memiliki skill dan non-skill. Ini setidaknya bisa jadi acuan untuk menunjang tenaga kerja lokal yang ikut berbuat untuk IKN. Jangan lagi bertumpu pada pusat,” kata Edi Suwardi yang biasa disapa Edi Banjar ini.
Menurut Edi, dari keterangan Badan Otorita IKN ke depan akan ada daya serap sekitar 200 ribu tenaga kerja. Kualifikasinya harus dijelaskan. Mana yang sekadar tenaga buruh lepas dan skill. “Jangan nanti urusan tukang sapu harus dari luar Kaltim. Di Provinsi Kaltim masih banyak yang belum bekerja. Tenaga skill juga tak kalah dengan daerah luar. Ini yang kita maksud perlu ada skema tenaga kerja yang transparan,” ujar Edi.
Selain kaitan tenaga kerja lokal, Gerak juga akan ikut melakukan pemantauan dan mencari data-data kaitan penguasaan lahan yang ada di wilayah IKN. Jangan sampai hanya dikuasai elite politik dan pebisnis dari luar daerah.
“Penguasaan lahan itu juga harus memperhatikan kearifan lokal termasuk konsensi pertambangan, dan jangan muncul persepsi bahwa adanya IKN justru bagi-bagi proyek untuk elite tertentu dan orang-orang lokal ditinggal,” ingat Edi.
Pemindahan IKN kata Edi, Gerak sangat mendukung seratus persen. Bentuk dukungan itu karena ini program pemerintah yang akan membuat Kaltim lebih maju dan rakyatnya sejahtera.
“Membangun IKN bukan persoalan mudah. Perlu kerjasama semua pihak khususnya orang-orang lokal Kaltim. Betapa malunya kalau sampai pemindahan IKN tidak berhasil. Makanya, semua harus mendukung pembangunan IKN ini,” katanya.
Dan paling penting, nilai-nilai bhineka tunggal ika atau pluralismenya Indonesia harus tercermin dalam pembangunan IKN. Tetapi, juga kekayaan khas Kaltim dari sisi budaya, seni dan lainnya harus tetap diakomodir. “Kearifan lokal itu harus ada semacam landmark. Sehingga, tidak sampai menghilangkan cirinya. Sebab, saat Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi ibukota negara, warga lokal seperti Betawi kan seperti ditinggal dan seolah terpinggirkan. Jangan sampai terjadi di Kaltim,” kata Edi Sunardi dibenarkan Anto Ibung mengakhiri pernyataannya dalam kaitan IKN. (gt)
