TINTAKALTIM.COM-Rencana revitalisasi Pasar Pandansari atau upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah khususnya mengangkat sektor pedagang tradisional mendapat dukungan jajaran Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Pandan Sari (P4S). Catatannya, program itu benar-benar menguntungkan pedagang.
“Anggota DPRD berkali-kali menyuarakan rencana revitalisasi pasar itu. Cukup lama dan baru akan terealisasi sekarang. Tentu, jika positif dan bertujuan kebaikan untuk pedagang dan konsumen, kita support maksimal,” kata Ketua Umum P4S H Andi Rusli menjelaskan rencana revitalisasi Pasar Pandan Sari kepada wartawan di Pasar Pandansari, Selasa (17/08/2021).
Disebutkannya, Pasar Pandansari merupakan pasar rakyat dan sejauh ini penggerak ekonomi masyarakat serta tempat mencari penghidupan pedagang. Sehingga, jika ada niat pemerintah memperbaiki infrastruktur dan membuat konsumen lebih nyaman datang ke pasar, sangat direspons positif.
“Kalau ini komitmen pemerintah. Apalagi di bawah kepemimpinan Walikota H Rahmad Mas’ud SE ME, kita pasti punya komitmen kuat untuk mendorong percepatan pembangunan fasilitas pasar itu,” tambah Andi Rusli
Hanya saja, dalam revitalisasi itu, pemerintah jangan ‘berjalan sendiri’, aspirasi P4S sebagai kepanjangan tangan pedagang tradisional harus didengar, diakomodir dan dianalisa.
“Revitalisasi itu perlu menyusun strategi agar pasar rakyat menjadi tempat transaksi yang layak tanpa merugikan pedagang,” ungkap Andi Rusli dibenarkan pengurus lainnya H Mise dan Ronalcin.
Rencana revitalisasi Pasar Pandansari itu, sebelumnya disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Arzaedi Rachman, bahkan site plan sudah dibuat. Anggaran yang disiapkan dari APBD berkisar Rp14 miliar. Revitalisasi akan lebih membuat nyaman pedagang dan konsumen.
“Kita tetap akomodir pedagang tradisional dan PKL. Tak mungkin pemerintah meninggal mereka. Tujuan revitalisasi kan untuk menata mereka agar lebih nyaman berdagang dan mencari nafkah,” kata Arzaedi Rachman.
Bahkan secara desain sudah ada. Lokasi parkir nanti di dalam gedung bahkan tempat menurunkan kebutuhan pasar yang dijual pedagang juga disiapkan semacam tempat penurunan (drop zone). Sehingga, tidak mengganggu lalu-lintas masyarakat atau konsumen serta pedagang.
Disebutkan Andi Rusli, total jumlah pedagang jika terakomodir semua nanti berkisar 2.000 pedagang. Ini gabungan pedagang eksisting atau yang sudah ada 1.000 pedagang dan 1.000 lainnya adalah PKL.
“Nggak mungkin revitalisasi berjalan kalau tidak ada pola pengaturan. Sehingga, polanya harus dibuatkan tempat penampungan sementara (TPS) yakni masuk dulu ke dalam blok. Atau nanti bagaimana pengaturannya kita bahas bersama dengan pemerintah,” kata Andi Rusli.
KIOS-KIOS DI LUAR
Disebutkan Andi Rusli, nanti pemerintah membangun kios-kios di luar lebih tertata. Ini untuk PKL. Tapi, secara bertahap PKL harus diakomodir dengan cara dipindahkan dulu. “Nanti pemerintah yang mengatur. Kan site plan sudah ada. P4S nanti mencoba untuk mengurai bagaimana agar ada win-win solution jika ada kendala khususnya pedagang. Intinya PKL harus terakomodir lewat pendataan,” ujar Andi Rusli.
Diakui Andi Rusli, sekarang ini blok para pedagang di lantai 2 dan 3 sudah ada. Di mana lantai ini sudah sepenuhnya terealisasi, namun masih butuh sosialisasi yang gencar untuk para pedagang kembali mengisi blok tersebut. “Kalau program revitalisasi berjalan, harus masuk blok,” ujarnya.
Ditambahkannya, program P4S yang sudah baik dari pengurus terdahulu akan diteruskan. Hanya, perlu untuk digerakkan potensi pedagang serta bagaimana melakukan pemetaan terhadap sejumlah hal. “P4S hadir untuk mencari solusi. Ini kan wadah berhimpun untuk menyelesaikan jika ada masalah,” ujarnya.
PERUMDA PASAR
Sementara itu, dalam kaitan akan dibentuknya perusahaan umum daerah (perumda) pasar, P4S sangat mendukung. Karena, diharapkan wadah itu akan lebih memberi kenyamanan dan kemudahan pedagang untuk mengembangkan hasil dagangannya.
“Ini orang-orang menyebutnya perusda. Dan baru. Asalkan perumda dibentuk jangan sampai mengabaikan pembangunan bidang ekonomi termasuk di pasar. Jika bicara pasar, bagaimana pedagangnya, barang dagangannya dan pengaturan semuanya. Jangan sampai justru mempersiulit birokrasi pedagang,” kata Andi Rusli.
Ditambahkan Andi Rusli, perumda bertujuan untuk mengembangkan pasar lebih baik. Orientasinya tentu mencari pendapatan asli daerah (PAD). “Jangan sampai perumda dibentuk justru pasar tradisional diabaikan. Kajiannya harus maksimal. Sebab, ke depan pengelolaannya terikat pada aturan birokrasi,” ujarnya.
Dijelaskan Andi Rusli, Kota Balikpapan jika harus membentuk perumda pasar perlu melakukan studi banding ke luar daerah. Mencari tolok ukur daerah yang memiliki perumda pasar dan berhasil mengangkat derajat pasar rakyat serta pedagang tradisionalnya.
“Jajaran pengurus P4S perlu ikut studi banding. Ikut bersama-sama pemerintah dan DPRD. Sehingga, implementasi perumda pasar bisa mengadopsi daerah lain yang sukses. Jangan sampai ditinggal. Karena, perumda itu nanti wujud Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Punya direksi dan sumber daya manusia (SDM) harus berorientasi menghidupkan pasar dan pedagangnya,” ungkap Andi Rusli.
Sejalan dengan Andi Rusli, menurut pengurus lainnya H Mise dan Ronalcin, bahwa perumda pasar kajiannya harus benar-benar maksimal. Karena, mengatur bukan hanya Pasar Pandansari. Seluruh pasar tradisional harus diatur. “Kondisi pasar-pasar tradisional di Kota Balikpapan kan berbeda. Nah, ini harus punya kekhususan. Jangan sampai nanti retribusinya justru memberatkan pedagang,” tambahnya.
Perumda kata H Mise dan Ronalcin, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, harus lebih kreatif dan tidak monoton. “Kreativitasnya mengembangkan pasar agar bagaimana konsumen nyaman ke pasar tradisional. Sehingga, belanja nyaman, harga murah dan pedagangnya sejahtera. Jadi kalau perumda tujuannya semacam itu, P4S mendukung totalitas,” pungkas Ronalcin dan H Mise (gt)
