TINTAKALTIM.COM-Laskar Merah Putih (LMP) yang merupakan organisasi massa (ormas) dan gigih memperjuangkan dan mempersatukan seluruh elemen bangsa, menilai isu adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditudingkan ke pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri sangatlah tidak berdasar.
Isu itu sengaja dihembuskan bahkan menggiring opini publik oleh salah satu Non Government Organization (NGO) atau LSM yang menamakan dirinya Yayasan Amnesty International Indonesia berkedudukan di Jakarta. Isu itu dinilai sudah memecah-belah persatuan dan kesatuan yang dibangun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pemerintah Indonesia sekarang ini sedang membangun Papua. Jangan persolan konflik kecil dibesar-besarkan seolah ada pelanggaran HAM. Sehingga, kami perintahkan jajaran pengurus untuk melakukan aksi damai menyuarakan dan meluruskan isu pelanggaran HAM itu,” kata Ketua Umum (Ketum) Markas Besar (Mabes) LMP H Arsyad Cannu melalui keterangan persnya.
Arsyad melibatkan 3 markas daerah LMP di DKI, Banten dan Jawa Barat untuk turun menyuarakan aspirasinya lewat demontrasi aksi damai di Jakarta. Aksi itu pun berjalan tertib dan penuh kekeluargaan yang dijaga ketat aparat kepolisian.
Menurut Arsyad, dalam hal isu HAM, LMP mengeluarkan maklumat yakni meminta pemerintah tegas terhadap separatis KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang juga dikenal sebagai Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Sebab sejauh ini aksinya sudah menggunakan cara teror yang bertujuan menghancurkan kedaulatan NKRI.
“Kami juga meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM mencabut pengesahan badan hukum Yayasan Amensty Internasional Indonesia dan membubarkannya. Sebab sudah memainkan isu HAM yang diduga didanai oleh kepentingan asing,” ujar Arsyad.
Bukan itu saja, Arsyad atas nama LMP meminta khusus kepada kementerian luar negeri untuk melakukan lobi-lobi politik luar negeri khususnya dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memberikan informasi yang faktual terhadap negara-negara sahabat terkait dengan kondisi Papua.
LMP kata Asrsyad, mendukung TNI-Polri untuk lebih tegas lewat langkah-langkah strategis dalam upaya menangkap aktor-aktor separatis KKB yang dalam pergerakannya melakukan cara-cara teror terhadap masyarakat Papua. “Ini jelas mengganggu kedaulatan NKRI. LMP punya kepedulian untuk ikut menjaganya,” tambah Arsyad.
Dalam konteks lain kata Arsyad, LMP juga meminta kepada kementerian kebudayaan untuk ikut membantu penyelesaian konflik kepentingan di Papua dengan pendekatan seni dan budaya melalui pembangunan fasilitas seni dan budaya agar masyarakat Papua bisa berkumpul untuk kegiatan positif bersama pemerintah juga menggali potensi budayanya.
Menurut Arsyad, peran LMP sekarang ini juga membantu pemerintah menyelesaikan konflik di Papua lewat pendekatan seni-budaya yang dilakukan kader-kader markas daerah (Mada) LMP Papua.
Konflik Papua ini kata Arsyad harus disikapi serius, dan LMP tegak lurus tetap menjaga kedaulatan NKRI bersama-sama TNI-Polri dan berharap Presiden RI Joko Widodo yang didukung elemen bangsa lain termasuk LMP agar menyelesaikan konflik Papua sehingga tidak melebar. “Niat kita satu NKRI harga mati. Bersama-sama pemerintah, LMP berada di garda terdepan juga mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik Papua. Sebab, jangan sampai kasus lepasnya Timor-Timor terulang kembali. Kita tetap menjaga NKRI harga mati,” jelas Arsyad.
Di bawah pimpinan Arsyad, demi mencari keadilan LMP juga melakukan aksi damai di depan kantor Yayasan Amnesty International Indonesia, Gondangdia, Jakarta Pusat. Aksi itu diikuti 400 anggota LMP dari DKI, Banten dan Jawa Barat.
“Sejauh ini NGO tersebut sering memberikan pernyataan provokatif terkait berbagai persoalan bangsa termasuk di Papua. Makanya, LMP mengingatkan jangan mengusik NKRI dengan membuat opini publik yang menyesatkan,” ujar Arsyad
Sementara itu, aksi damai pengurus LMP berjalan penuh orasi yang mengecam NGO untuk tidak memperkeruh suasana dan memprovokasi keadaan Papua dengan isu-isu HAM.
Ketua Markas Daerah (Mada) LMP DKI Jakarta H Agus Salim SE juga menyebut, bahwa NGO Amnesty International Indonesia terkesan memberikan opini yang menuding konflik Papua lebih didominasi pelanggaran HAM.
“Kami melakukan aksi damai ini meminta kepada NGO tidak terus-terusan membuat narasi bahkan opini ke publik bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan TNI-Polri di Papua. Ini jelas bernada provokatif,” ujarnya saat berada di lokasi demo.
Sementara itu, media ini mencoba melakukan konfirmasi ke pihak Amnesty International Indonesia di Jakarta melalui email info@amnesty.id sekitar pukul 07.36 Wita. Email sudah diterima agar pihak NGO di Jakarta ini memberikan jawaban atas aksi damai yang dilakukan jajaran pengurus LMP dan orasi kaitan isu HAM yang selalu disuarakan Amnesty International Indonesia.
Hanya hingga berita ini diturunkan dan dibuat sampai pukul 16.13 Wita, tidak ada jawaban konfirmasi tersebut. Kabarnya, pertemuan jajaran pengurus LMP dan pihak NGO sedang dilakukan di Jakarta. (gt)
