TINTAKALTIM.COM-Jumat Curhat, yang jadi agenda Polda Kaltim pada Jumat (20/1/2023) sangat spesial. Karena, digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) kawasan Sepaku Penajam Paser Utara (PPU). Bahasannya, Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs Imam Sugianto MSi menjalankan perintah Presiden Jokowi dari hasil Rakornas kepala daerah dan Forkompimda serta arahan Kapolri agar program itu digelar di IKN.
Kapolda yang diwakili Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Kombes Pol Anggie Julianto Putro, menegaskan itu dalam penyampaiannya di acara Jumat Curhat.
“Sebelum berangkat ke IKN, Kapolda berpesan semua arahan Pak Jokowi dari hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Sentul International Convention Centre Bogor dibahas. Termasuk, keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit agar isu-isu IKN juga didiskusikan untuk dicarikan solusi,” kata Anggie, menambahkan Kapolda berhalangan karena menyambut Panglima TNI Yudo Margono.
Tema itu direspon positif Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan dan anggota forkompimda PPU lainnya yakni Dandim Arfan Afandi, Kajari Agus Chandra dengan masing-masing memaparkan temanya sesuai arahan Presiden Jokowi.
Menurut Anggie, penguatan ekonomi adanya IKN harus dicarikan strateginya. Juga stunting dan pengendalian inflasi. “Itu arahan presiden. Pesan Pak Kapolda, dibahas di Jumat Curhat ini. Kuncinya juga keamanan IKN harus dijaga,” ujar Anggie.
Kapolres Hendrik lalu mengurai, bahwa sisi ekonomi di kuartal III-2022 Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan yang baik yakni 5,72 persen dan di kuartal IV 2022 diperkirakan tumbuh 5,3 persen.
Kaitan ekonomi itu kata Kapolres, PPU dapat berkah tetapi jangan sampai jadi bumerang anak-cucu kemudian. “Kami concern dengan penguatan ekonomi di IKN. Arahan Pak Kapolda selalu dijalankan. Misalnya saja sekarang digerakkan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) dengan melatih masyaraka, konsepnya sama rasa bukan sama rata dan pelibatan masyarakat harus optimal,” jelas Kapolres dalam paparannya.
Dijelaskan Kapolres Hendrik, tim forkompimda PPU selalu menggunakan strategi jika ada persoalan kaitan ekonomi di PPU. Misalnya, bagaimana ikut berjuang ke pusat bersama Bupati PPU Hamdan untuk mengatasi defisit APBD hingga Rp500 miliar lebih. “Kerja superteam kita berhasil. Defisit itu akhirnya selesai,” jelasnya.
Dalam kaitan lain, UMKM dicarikan solusi. Misalnya dibuatkan shelter agar dapat melakukan pemberdayaan ekonomi. Ini dilakukan karena seringnya diskusi antara forkompimda PPU dengan warga.
“Intinya kami konsentrasi tahun 2023 khususnya di IKN untuk meningkatkan peran UMKM agar ekonomi tumbuh sebab merekalah ‘pahlawan ekonomi’ secara nyata di lapangan,” jelas Kapolres Hendrik.
Bukan itu saja, Kapolres juga menjelaskan kaitan persiapan Pemilu 2024. Nanti di wilayah otorita IKN ada pemilihan biasa dan khusus. Sehingga, pekerja dari luar pulau bisa memiliki hak suaranya lewat TPS khusus.
“Bersama Bawaslu, KPU dan semua unsur kami juga mengantisipasi berbagai hal kaitan isu-isu politik 2024 dan yang terpenting bagaimana sinergi-kolaborasi menjaga PPU aman,” pungkasnya.
STUNTING
Sementara itu, Dandim PPU Arfan lebih menekankan bagaimana mengatasi isu nasional stunting (ketinggian bawan di bawah standar).
“TNI jadi leading sector untuk ikut mencari solusi kaitan stunting. Di PPU ada sekitar 890 lebih dan Sepaku sendiri 400-an lebih. Ini harus ada kerja superteam. Semua elemen bergerak,” ungkap Dandim yang menambahkan tahapan-tahapan solusi sudah digerakkan bersama kader-kader Pos Yandu.
IKN adalah mega rezeki kata Dandim, tapi generasi penerus yang berkaitan SDM ke depan harus dipersiapkan sejak dini yakni sejak anak dari kandungan. “Sederhana saja, semua elemen masyarakat harus hidup sehat dan memperhatikan gizi dan perlu dukungan orangtua,” ujar Arfan.
Menurut Arfan, stunting harus dicarikan solusi agar generasi estafet selanjutnya di IKN tidak memiliki SDM yang kurang baik. “Kami juga konsentrasi bagaimana ketahanan pangan di IKN. Sebab, ke depan akan semakin dibutuhkan sehingga suplainya harus dijaga,” ujarnya.
INVESTASI RAMAH
Sementara itu Kajari Agus Chandra menegaskan, kepastian hukum investasi nanti harus diatur regulasinya dengan merujuk pada regulasi pusat. Tetapi, karena ada Badan Otorita maka sinergi dengan penegak hukum dilakukan sehingga investasi yang besar masuk IKN berjalan benar sesuai regulasi.
“Karena investornya dari luar, kita sebagai tuan rumah harus menjaga keramahan investasi itu. Diberikan privilege karena membangun daerah kita. Tetapi, koridor hukum berinvestasinya tetap menjadi perhatian,” ujar Kajari.
Nanti, di IKN investasi yang masuk sekitar 80 persen dari swasta. Sebab, dari APBN hanya sekitar 20 persen, sehingga mana yang berpotensi jadi bisnis dan mampu dilakukan pemberdayaan masyarakat akan juga dikaji. “Tentu Polres PPU juga mendukung UMKM, kami juga sangat memiliki program yang sama. Karena, investasi itu nanti ada yang berwujud Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Sehingga, regulasinya jelas dan perlu dukungan kepastian hukum,” ungkap Agus Chandra yang di akhir 2022 institusi yang ia pimpin mampu memutus 180 perkara.
Agus juga mengungkapkan, nanti ada lima pelabuhan yang sudah diberi izin oleh pemerintah pusat dan delapan pelabuhan yang berproses di kawasan IKN dan semua membutuhkan SDM. “Kami akan selalu mendukung pembangunan IKN dengan tetap memperhatikan pemberdayaan di masyarakat bersama elemen lainnya,” pungkas Agus Chandra. (gt)
