TINTAKALTIM.COM-Dr Rendi Susiswo Ismail SH MH, figur ini dikenal organisatoris matang. Sepak terjangnya sebagian orang menyebut ia ‘tangan dingin’ bidang pendidikan. Lewat polesannya, perguruan tinggi swasta Universitas Balikpapan (Uniba) kini maju dan berkembang.
Dan, sosok mantan ketua KNPI dan ketua Kadin Balikpapan yang juga Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Uniba ini dikenal ‘singa podium’ karena mampu ‘membakar’ semangat lewat orasinya, kini mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kaltim. Berikut gagasannya jika dirinya dipercaya menjadi anggota DPD Kaltim lewat petikan wawancara dengan Tintakaltim.Com.
Wartawan: Kalau masyarakat Kaltim mempercayai Bung Rendi jadi anggota DPD, apa program kerja ke depan untuk daerah?
Rendi : DPD ini kan alternatif baru yang dulu utusan daerah dan lebih mempresentasikan kepentingan daerah. Ke depan DPD harus memiliki peran lebih kuat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah.
Dia lembaga negara, kedudukannya harusnya sama dengan lainnya. Jadi, perwujudan prinsip check and balance antarlembaga legislatif harus diwujudkan. Sehingga, lewat membangun koordinasi DPD se-Indoensia maka penyempurnaan DPD perlu perubahan (amandemen) pasal UU 1945 agar keberadaannya memiliki full power.
Karena, melalui DPD diharapkan hubungan dengan otonomi daerah (otda), pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah lewat pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi di daerah bisa maksimal. Kuncinya, berjuang harus ada amandemen terkait kewenangan legislasi, sehingga sama fungsinya membuat UU bersama DPR
Artinya, positioning DPD setara dengan DPR yang kewenangannya memiliki pula hak legislasi dan hak budget dalam kaidah tugas fungsi (tusi) DPD tadi. Sehingga, perjuangannya faktual di provinsi-provinsi. Jika selama ini, baru tahap mengajukan rancangan.
Wartawan: Bagaimana Anda melihat pembangunan IKN di Kaltim, apakah akan berkelanjutan ke depan?
Rendi : IKN Nusantara ke depan harus jadi lompatan pembangunan. Sehingga, DPD ke depan dapat membangun sinergitas dengan Badan Otorita IKN. Karena, sejauh ini proses perencanaan pembangunan itu terfokus di Bappenas dan Badan Otorita.
Dengan adanya IKN, DPD nanti mendorong peran kebijakan dan kewenangan daerah dari sisi perencanaan. Makanya, saya mengusung tagline di pencalonan DPD Kaltim dengan IKN Milik Kita, Mari Kita Berjuang Bersama. Artinya, proses perjuangan IKN tak boleh berhenti. Sebab, ada kaitan local wisdom yang harus diperjuangkan bersama-sama rakyat dan DPD adalah wakilnya rakyat juga.
IKN Nusantara itu era baru Indonesia. Secara masif mendorong transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, pertumbuhan teknologi dan pembangunan yang Indonesia sentris. Apalagi payung hukumnya tertuang pada UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN Nusantara.
Lewat UU itu, presiden telah membentuk Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang melakukan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN.
“Kalau DPR sudah mengesahkan UU IKN, itu juga kontribusi pemikiran pengurus DPD se-Indonesia. Dari Kaltim anggota DPD ke depan harus berperan maksimal bagaimana IKN itu persepsinya ‘Untuk Kita’ dan kesejahteraan masyarakat,” kata Rendi.
Persepsi yang perlu dibangun, perpindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim bertujuan untuk keseimbangan pembangunan. Dulu terkesan Jawa Sentris. Sekarang Indonesia Sentris. Tentu, memangkas kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indoensia.
Apalagi, IKN mengusung konsep Future Smart Forest City atau kota pintar hijau yang menjadikan IKN simbol baru Indonesia sebagai negara yang kaya SDA, ramah lingkungan, penggunaan energi hijau dan tata kelola modern.
Wartawan: Bagaimana dengan perkembangan anak muda di Kaltim dan program apa yang harus digenjot jika Allah merestui anda duduk sebagai anggota DPD Kaltim
Rendi : Fokus saya pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Sebab itu krusial. Karena kampus-kampus sekarang punya argumen untuk mimpi jadi kampus kelas dunia (world class university) yang menghasilkan lulusan terbaik dampak dari globalisasi teknologi.
Dampak globalisasi teknologi itu, menuntut negara-negara agar memiliki kualitas diri yang setara dengan negara lain. Sehingga, nilai kompetisi dikembangkan. Dan, arah saya untuk mendorong agar Institut Teknologi Kalimantan (ITK) memiliki keunggulan teknologi. Universitas ini harus unggul dalam penelitian, unggul dalam sisi akademik serta fasilitas pendanaan yang cukup memadai yang arahnya kolaborasi dengan lembaga internasional.
“Kita dorong ITK setelah adanya IKN harus setara dengan ITB. Tentu, tidak sama dan sebangun. Tetapi, perlu diperjuangkan jadi kampus modern yang ke depan naik peringkat. Semua resource kampus diperjuangkan peningkatan dalam semua aspek sehingga lulusannya berstandar internasional,” kata Rendi yang juga ingin mendorong universitas swasta di Kaltim pun berkembang seperti negeri.
Karena dengan begitu, anak muda Kaltim dan Indonesia bisa bangga dan memilih universitas di Kaltim yang sarana dan prasarananya memadai serta lulusannya pun mampu diserap di pasar kerja.
“Apalagi bonus demografi akan dihadapi Indonesia. Saya pun concern mendorong bagaimana anak-anak muda Kaltim bisa berkualitas. Sebab, merekalah kelak menjadi estafet pembangunan dan kepemimpinan di Kaltim,” tambah Rendi.
Wartawan: Kelemahan Kaltim pada hilirisisasi industri. Sehingga, bidang ekonomi belum terlihat peningkatan maksimal. Padahal, SDA sangat memadai. Langkah Anda?
Rendi : Anggota DPD itu memperjuangkan daerah otonomi dan pemekaran. Sehingga, desentralisasi ekonomi menjadi tanggung jawab besar direalisasi. Kita melihat masih terjadi sentralisasi kekuasaan atau pemusatan kewenangan. Itu kan dulu sebelum ada otonomi daerah. Dan sejak reformasi, ada kebijakan penyelenggaraan pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi.
Contoh bidang ekonomi, secara positif memang perekonomian lebih terarah dan teratur karena sistem sentralisasi hanya pusat saja yang mengatur. Negatifnya, terjadi pemusatan keuangan pada pemerintah pusat karena daerah tidak diberi kesempatan untuk mengatur kebijakan perekonomian. Masih harus bicara Bappenas dan lainnya.
Sekarang sudah ada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Sebenarnya itu defenisi dari desentralisasi. Tapi faktanya, masih ada kesenjangan yang dikhawatirkan memicu konflik dalam masyarakat dan pada akhirnya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ke depan, agar desentralisasi itu harus ‘rela diberikan pusat seutuhnya’. Sehingga, hasilnya bisa mengembirakan untuk rakyat.
Makanya, ‘Kaukus DPD se-Indonesia’ harus mendorong bagaimana good governance berjalan maksimal. Sehingga, tumpuannya pada rakyat. Nanti, daerah-daerah mengembangkan hilirisasi industri yang implikasinya pada penyediaan tenaga kerja. “Kami akan mendorong konsep ini, sehingga tidak lagi keberadaan desentralisasi itu semu. Dan sekarang seolah berubah semangatnya yang awalnya untuk kepentingan rakyat menjadi kepentingan penguasa,” ungkap Rendi.
Sebab katanya, desentralisasi itu implikasinya yang sekarang ada adalah munculnya raja-raja kecil di daerah baik provinsi maupun tingkat kota-kabupaten. Juga rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten dan kota dalam hubungannya dengan provinsi. Sehingga, pengelolaan SDA itu jadi kebablasan. Inilah DPD ingin coba ubah makna desentralisasi yang arahnya otonomi daerah itu. Kuncinya di good governance.
Pemerintah pusat harusnya mampu memberi teladan mengenai pelaksanaan desentralisasi dan good governance, sehingga ada best practice yang dapat diikuti oleh daerah mengenai bagaimana mengelola daerah dengan menggunakan konsep desentralisasi.
“Paling penting, DPD juga harus mendorong adanya punishment dan reward bagi daerah yang berhasil mengelola daerahnya dengan menggunakan konsepsi desentlirasi dan good governance tadi. Ini kan tidak, dibiarkan pusat saja sehingga menggelinding yang pada gilirannya konsep hilirisasi industri di daerah-daerah berjalan lamban,” ujar Rendi.
Wartawa: Dalam kerangka mendorong pembangunan, sekarang kan parpol telah memiliki anggota DPRD. Itu yang direkrut, tetapi dalam prakteknya daerah sulit untuk bisa mengembangkan sesuai keinginan desentralisasi. Komentar Anda?
Rendi : Ini sebenarnya persoalan leadership. Terjadi di seluruh Indonesia. Harusnya ke depan peran dan fungsi parpol di dalam proses rekrutmen dan kaderisasi politik bisa berjalan baik. Karena, legislatif itu punya peran vital dalam sistem demokrasi. Sehingga, memilih kader harus memiliki rekam jejak positif dan dibarengi dengan kemampuan intelektualitas dan integritas
Sehingga, masyarakat bisa memiliki preferensi di dalam memilih pemimpin yang baik. Sebab, kalau menyerahkan figur-figur yang tidak paham persoalan daerah dan kemampuan politik yang kurang, sama saja mempertaruhkan daerah ini ke depannya tak dapat berjalan maksimal.
Makanya, DPD nanti harus bisa mendorong ini. Memang itu semua tergantung dari partai politik (parpol). Tetapi, secara kaderisasi kan bisa dilakukan transparan lewat assement terbuka sehingga mendorong figur yang berkualitas untuk ikut memikirkan daerah.
Contohnya, kalau figur-figur itu baik, maka memiliki integritas. Misalnya, bagaimana memberi privilege investor yang akan masuk Kaltim. Bukan investor ‘dikerjai’ karena ingin mengivenstasikan modalnya ke Kaltim. Sehingga, sering terjadi proses perizinan lamban dan akhirnya investor lari.
Wartawan: Anda yakin bahwa IKN pembangunan berlanjut siapapun presidennya? Jika ternyata nanti gagal bagaimana pendapat Anda?
Rendi : Saya mengatakan, NKRI itu harga mati. Tidak boleh ditawar-tawar. Selain sudah ditetapkan secara konstitusional juga gagasan pemindahan itu sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Karena, Soekarno merasa perlu membagi beban Jakarta sejak dulu. Dan, visinya sebaiknya Ibu Kota itu berada di luar Jawa. Nah sekarang sudah terealisasi. Tak boleh digoyahkan.
“Siapapun presiden yang terpilih, harus memiliki komitmen untuk meneruskan perjuangan permindahan IKN Nusantara ke Kaltim. Jangan sampai digagalkan,” kata Rendi.
Justru, jika gagal maka itu berarti tidak menghargai founding father kita yang sudah berjuang sebelumnya dan ingin Indonesia dibangun dengan semangat nasionalisme lewat Indonesia Sentris dan itu ada di IKN Nusantara.
Kalaupun nanti ada yang berani-berani menggagalkan pembangunan IKN, berarti melawan konstitusi. Secara politik, bisa juga terjadi ‘ancaman’ dari rakyat lewat referendum misalnya agar Kaltim atau Kalimantan merdeka.
Dan itu jangan sampai terjadi, sebab IKN itu sudah jadi ikon nasional dan internasional. Tinggal, bagaimana mengurai perencanaan dan pembangunan lebih menitikberatkan pada local wisdom.
Makanya, jika saya terpilih jadi anggota DPD Kaltim, banyak kerja yang harus dilakukan termasuk mendorong IKN itu untuk kepentingan rakyat Kaltim dan Indonesia.
Wartawan : Bagaimana kaitan Dana Bagi Hasil untuk Kaltim yang selama ini ada persepsi belum ada rasa keadilan di dalam pembangunan?
Rendi : Oh itu pasti diperjuangkan. Karena Dana Bagi Hasil (DBH) itu harus adil. Apalagi Gubernur Kaltim Isran Noor pernah ikut menyuarakan di rapat koordinasi usulan DBH di Jakarta. Karena, pembangunan keuangan selama ini belum membantu daerah agar dapat membangun daerahnya secara maksimal
Karena, Kaltim apapun alasannya, sangat menyokong devisa. Ada SDA kelapa sawit, batu bara dan lainnya. Kan DBH itu ada DBH pajak serta Sumber Daya Alam (SDA). Sehingga, ke depan komponen DBH itu harus diusulkan yang baru agar bicara keadilan tadi.
“Seharusnya DBH itu persentasenya lebih besar diberikan ke daerah penghasil. Tapi ada kebijakan pusat. Tentu ini yang harus DPD perjuangkan juga. Karena, DBH itu juga kembali ke rakyat untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pembangunan lainnya. Sehingga, jika Allah mengizinkan saya jadi anggota DPD, misi perjuangan DBH adil ini tentu jadi prioritas kerja nantinya,” kata Rendi.
Wartawan: Pesan Anda agar masyarakat idak golput dalam Pemilu 2024 mendatang karena penting untuk kelangsungan berjalannya negara lebih baik termasuk Kaltim?
Rendi : Tentu, yang pertama saya mohon doa restu untuk maju sebagai anggota DPD Provinsi Kaltim. Sebab, sudah saatnya Kaltim juga maju ke depannya dan DPD-nya berperan.
Sehingga, hak warga negara untuk menentukan pilihan itu harus tersalurkan. Jangan golput, karena itu bukan pilihan. Memang setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Makanya, Pemilu 2024 itu bukan memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa.
Itu idiom yang pernah saya dengar dari tokoh-tokoh agama. Dan para milenial, harus bisa memberikan hak suaranya dan semuanya berserah diri pada Allah atau Tuhan agar Indonesia tetap aman, Kaltim sejahtera dan proses pembangunan berjalan lancar demi kepentingan rakyat. (sugito)
