TINTAKALTIM.COM-Ketua DPRD Balikpapan sementara H Alwi Alqadri menilai, kaitan anggaran dari APBD untuk program penyediaan air baku Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau PDAM sangatlah didukung. Hanya, secara perencanaan bisnis (business plan) harus disampaikan dengan sejumlah mitigasi risiko dan juga mendukung akses universal pelayanan air bersih.
“Tentu APBD itu untuk kepentingan rakyat dan bicaranya juga skala prioritas. Air bersih itu kaitannya juga satu kesatuan dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sehingga jaringan perpipaannya pun harus dipikirkan,” kata Alwi disinggung kaitan dukungan APBD yang bisa jadi penyertaan modal untuk kegiatan penyediaan air baku PDAM usai dirinya dilantik menjadi anggota DPRD periode 2024-2029, Kamis (26/8)
Dalam berbagai kesempatan, PTMB sudah membuat perencanaan bisnis kaitan bagaimana menambah air baku yang sekarang mengalami defisit. Sehingga, program jangka menengah adalah dengan melakukan desanilasi atau penyulingan air laut menjadi tawar.
Saat itu, Kepala Bappeda-Litbang Murni didampingi dewan pengawas Agus Budi Prasetyo dan Dirut PDAM Yudi Saharuddin di hadapan wartawan sempat menyampaikan bahwa program desanilasi menggunakan APBD sebesar Rp50 miliar. Sehingga, implikasinya pada penetapan tarif atau harga jual air (HJA) dan harga pokok produksi (HPP) bisa ada margin cost recovery dan tak memberatkan pelanggan.
Alwi menjelaskan, peningkatan kapasitas air baku PDAM harus dijadikan program utama demi mengembangkan cakupan akses aman air bersih secara mandiri. Sehingga, menggelontorkan APBD Balikpapan sangat memungkinkan.
“Tetapi SPAM yang harus dibuat nanti kalau desanilasi tentu dengan sejumlah mitigasi risiko. Apalagi, ini hal baru sehingga jaringan perpipaannya harus maksimal dan benar-benar dilakukan pemetaan (mapping),” kata Alwi yang dipastikan akan menjabat sebagai ketua DPRD Balikpapan defenitif karena raihan jumlah kursi dan suara yang diperoleh dirinya dan partainya ini.
Dikatakan Alwi, mengapa SPAM perpipaan itu penting dalam program desanilasi, karena antara hulu dan hilirnya memerlukan dana besar. Misalnya, desanilasi di kawasan Kampung Baru Ujung, nanti akan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di kawasan Kampung Baru.
“Itu harus benar-benar dihitung. Makanya, saya bicara mitigasi risikonya. Prinsipnya, bentuk pengembangan SPAM yang dilakukan dengan APBD itu lebih fleksibel yang nanti memikirkan jaringan distribusi dan unit pelayanan ke pelanggan,” ungkapnya.
Sekarang ini kata Alwi, harus disiapkan bagaimana jajaran direksi dan dewas PDAM bisa melakukan dengar pendapat (hearing) untuk menyampaikan mitigasi risiko. Supaya, ketika format APBD digunakan bisa lebih tepat sasaran dan memang menjadi inovasi solutif.
Sementara itu Dirut PDAM Yudi Saharuddin menegaskan, sekarang program inovasi air baku lewat desanilasi tahap penyiapan Detail Engineering Design (DED) dan aspek teknis lainnya. Diharapkan bisa segera rampung. Sehingga, di tahun 2025 bisa dilaksanakan program desanilasi itu.
“Nanti bisa desanilasi air laut dan air payau. Mana yang lebih feasible dan tentu DED-lah jawabannya karena itu kajian teknis. Juga bisa dijadikan tolok ukur mitigasi risikonya,” kata Yudi.
Menurut Yudi, pihaknya akan selalu melakukan komunikasi dengan DPRD sebagai wujud sinergi dan kolaborasi di dalam sama-sama membangun kerjasama untuk penyediaan air baku demi kepentingan air bersih masyarakat Balikpapan.
“Insya Allah kami bekerja maksimal. DED nantilah yang akan memberikan kajian teknis terkait desanilasi yang trialnya memang di kawasan Kampung Baru,” ujar Yudi Saharuddin. (gt)
