TINTAKALTIM.COM-Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) yang dulu bernama Dispenda diprediksi tahun 2022 sulit mencapai target pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, kinerjanya disebut menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga akan sulit mencapai target.
Dari target yang ditetapkan Rp850 miliar, pesimis dapat dicapai. Sebab, Agustus 2022 saja baru mencapai Rp400 miliar sementara waktu ‘tutup anggaran’ Desember 31 sudah dekat.
“Kinerjanya perlu digenjot. Sebab, di kepemimpinan Plt Dispenda H Idham Mustari SE ini harus banyak konsolidasi internal dan juga melakukan terobosan yang maksimal,” kata Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Kaltim Edi Suwardi menilai kinerja Dispenda Balikpapan itu.
Menurut Edi, Dispenda jangan hanya seolah jadi ‘kasir’. Langkah inovatif perlu dilakukan. Pemetaan (mapping) potensi perlu dikaji dan secara internal harus membangun superteam.
“Semangat Pak Wali itu optimis, jadi kepemimpinan Plt Idham juga harus optimis. Apalagi teman-teman komisi II DPRD Balikpapan (bidang ekonomi dan keuangan) banyak memberi saran. Sehingga, itu yang dikembangkan,” ujar Edi.
Disebutkan Edi, pimpinan Dispenda harus mau mendengar saran-saran. Baik internal maupun eksternal. Sebab, untuk mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang harus kerja keras. “Kuncinya kinerjanya ditingkatkan. Ya jangan seperti kasir tadi,” urai Edi.
Menurut Edi, capaian Rp850 miliar di akhir tahun bisa dicapai tetapi dengan jalan melakukan revisi. “Tapi kalau revisi kan bukan kinerja. Semua orang bisa melakukannya, apalagi targetnya menurun,” ujarnya.
DIDORONG MAKSIMAL
Sementara itu dari informasi yang didapat media ini, lewat akun instagramnya, anggota DPRD Balikpapan H Haris men-share neraca PAD yang dilihat dari proyeksi dan realisasi.
Haris dalam akun IG-nya bernama @harissappe menulis bahwa PAD target total tahun 2022 Rp850 miliar, di bulan Juli 2022 baru mendapatkan Rp386 miliar, mampukah Desember target tecapai. Karena di tahun 2023 akan dipatok Rp984 miliar lebih bahkan mencapai Rp1 triliun.
“Perlu juga strategi BPPDRD sekarang ini diperlukan upaya bagaimana meningkatkan PAD lebih optimal,” tulis Haris.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Suwanto saat dikonfirmasi menyebutkan, sudah mengingatkan Dispenda Balikpapan di kepemimpinan Plt Idham. Salahsatu target bisa dijadikan proyeksi pendapatan yaitu menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan punya korelasi pada peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang jadi domain kota.
“Kalau per Agustus 2022 bisa jadi sudah mencapai 60 persen lebih. Asalkan optimistis bisa tercapai. Karena, ada ganjalan yakni kaitan pajak minerba. Ini yang harus dikaji karena sudah diingatkan,” kata Suwanto
Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, target PBB Kota berkisar Rp200 miliar. Ini harus digenjot sehingga bisa maksimal. Selain itu langkah-langkah inovasi harus dilakukan Plt Kepala Dispenda.
Dikatakannya, memang di tahun anggaran 2022 tinggal menghitung bulan. Sehingga, bukan hanya setoran tetapi langkah-langkah kreatif. Sebab, kalau menunggu setoran saja tentu sulit untuk mencapai target.
“Sebenarnya saran-saran dari Komisi II DPRD Balikpapan sudah ada yang dijalankan. Tetapi ada juga yang belum. Ini yang kita minta untuk terus maksimal,” ujar Suwanto.
Disinggung kaitan ada mal yang belum membayar dan masih menunggak pajak? Menurut Suwanto, sebenarnya bukan untuk tahun ini. Itu akumulasi tahun-tahun sebelumnya.
“Ini juga jadi bagian kinerja Dispenda di tahun 2022. Buat komitmen, sehingga bisa dibayarkan. Sekali lagi, saat itu saya belum menjabat sebagai anggota dewan,” ujarnya.
OPTIMAL
Sementara itu Plt Kepala BPPDRD Idham Mustari SE saat dikonfirmasi kaitan pesimisnya sejumlah pihak atas capaian target PAD tahun 2022 mengatakan, akan optimal sampai akhir tahun 2022 bekerja.
“Ini kita terus genjot. Karena memang target Rp850 miliar itu sudah menjadi komitmen kami. Tentu berdasarkan sejumlah pertimbangan,” ujarnya.
Tetapi Idham pun menyinggung adanya APBD perubahan. Artinya, akan ada upaya untuk melakukan revisi target dari target yang dipatok sekarang. “Sedang dievaluasi di APBD Perubahan,” ujarnya singkat. (gt)
