TINTAKALTIM.COM-Rapat kerja daerah (Rakerda) DPD Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Kaltim akan banyak membahas peluang pembangunan perumahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara khususnya untuk hunian berimbang. Acara digelar di Ballroom Platinum Hotel, Rabu (27/09/2023)
Ketua DPD Apersi Kaltim Sunarti menjelaskan, Rakerda juga membahas agenda Apersi Kaltim ke depan dan mendiskusikan prospek perumahan khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari implikasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Karena, peluangnya sangat besar.
“Selain Rakerda, juga ada sharing session yang menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya. Salahsatunya adalah dari Badan Otorita IKN,” kata Sunarti yang menambahkan, Rakerda akan dibuka Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.
Sharing session kata Sunarti diperlukan. Karena, pengembang Apersi punya kesempatan membangun hunian berimbang. Sebab, merupakan pogram nasional dan harus direalisasikan
Menurut Sunarti, ketika pengembang di IKN membangun satu rumah mewah, maka dalam satu kawasan yang sama mereka wajib juga membangun rumah terjangkau untuk kalangan MBR. “Inilah peluang bagi Apersi Kaltim. Makanya, kita akan diskusikan,” ujarnya.
Bukan itu saja kata Sunarti, Apersi juga akan membahas kebijakan land freezing atau pembekuan aktivitas transaksi jual beli tanah di IKN Nusantara. Karena, dampaknya pada investasi
Diakui Sunarti, kebijakan land freezing memang untuk mencegah aksi spekulan memborong lahan di IKN. Tapi, bagi Apersi harusnya ada kelonggaran dan dipertimbangkan jika itu untuk pengembang yang membangun rumah MBR.
Kebijakan land freezing itu tercantum dalam Pergub Kaltim Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan di IKN. Dan diperkuat oleh Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan surat edarannya untuk mencegah potensi terjadinya spekulan lahan.
EVALUASI
Dalam konteks land freezing itu kata Sunarti, hendaknya penentu kebijakan termasuk Otorita IKN bisa melakukan evaluasi. Karena, jadi hambatan bagi pengembang khususnya Apersi Kaltim. Bahkan, sudah pernah diusulkan oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Gabriel Triwibawa agar dievaluasi.
Dikatakan Sunarti, Rakerda Apersi diharapkan menelurkan sejumlah rekomendasi untuk kepentingan pengembang. Apalagi atas dampak dari IKN. “Jangan sampai Apersi Kaltim hanya jadi penonton. Padahal, kita juga pengembang yang qualified dan banyak rumah MBR dibangun,” ujarnya.
BACKLOG
Dalam agenda Rakerda lainnya, menurut Sunarti, kaitan kekurangan perumahan (backlog) nanti juga dibahas. Karena, ini untuk mengatasi bagaimana mendorong agar MBR bisa memiliki rumah layak huni.
“Ada ratusan ribu lah di Kaltim backlog itu. Apalagi ditambah adanya IKN. Nah, Apersi juga bisa menggandeng masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap atau informal untuk mendapatkan rumah. Sehingga, grand design untuk itu harus dilakukan,” ungkap Sunarti.
Menurutnya, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah SE MM juga mendorong bagaimana Apersi se-Indonesia agar berjuang untuk mengatasi backlog. Sehingga, tugas Apersi dapat selaras untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ikut menyediakan perumahan MBR.
“Semoga Rakerda dan sharing session bisa berjalan dengan baik serta menghasilkan keputusan demi kepentingan semua pihak,” kata Sunarti
SHARING SESSION
Sementara itu Ketua Panitia Rakerda & Sharing Session Susilo Nurdiyanto mengatakan, untuk narasumber (narsum) dari Badan Otorita IKN adalah Deputy Pengendalian Pembangunan Dr Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi MSi yang akan membahas tema kaitan Pembangunan IKN dan Regulasi Pengembang Membangun Perumahan.
Selain itu juga Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah dengan tema Kontribusi Apersi untuk Indonesia dan Kaltim dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Korelasinya dengan Pembangunan IKN.
“Kami juga mengundang Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Aji Muhammad Fitra Firnanda ST MT untuk menyampaikan temanya Langkah Strategis dan Regulasi Penyediaan Rumah di Kaltim dan Hambatan Pengembang serta Branch Manager Bank Tabungan Negara (BTN) Balikpapan Rachman Suhendi yang membawakan tema Peran BTN dalam Pembiayaan Perumahan Rakyat dan Peluang Pembangunan IKN.
“Kita berharap acara bisa ontime pukul 09.00 Wita. Dan, sejumlah pengurus Apersi dari daerah-daerah sudah berdatangan,” tambah Susilo didampingi Sekretaris Apersi Faris Syam dan Bendahara Drs Ekka Eddy HM
KBLI
Sementara itu menurut Susilo, Apersi Kaltim sekarang sedang mendiskusikan dengan DPP Apersi untuk mengubah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) yang mengatur kaitan klasifikasi usaha.
“Kita ini menyediakan perumahan. Kok sepertinya masuk dalam klasifikasi konstruksi. Ini yang kita akan usulkan untuk bisa diubah. Dan, DPP Apersi pun mendorong untuk diubah klasifikasinya,” kata Susilo dibenarkan Faris Syam.
Bahkan ditambahkan Faris, di KLBI itu, Apersi harus masuk di proses perizinan OSS (Online Single Submission) nomor 68111 yang menyebutkan realestate yang dimiliki sendiri atau disewa seperti apartemen, hunian dan lainnya yang secara harfiah lebih mengarah ke konstruksi.
“Semoga perjuangan DPP Apersi untuk mengubah KBLI ini dapat terwujud. Sehingga, dalam perizinan nanti lebih mudah dan memiliki ketepatan waktu dan syarat,” kata Faris dibenarkan Susilo dan Ekka Eddy. (gt)
