Catatan: H Sugito SH *)
TINTAKALTIM.COM-Selama 2 hari, mereka berkutat dengan data dan angka. Kendati ‘pindah kerja’, karena acaranya digelar di luar kantor, tetapi kebijakannya seperti daily meeting. Hanya, konsepnya diubah lebih familiar dan serius tapi santai (sersan).
Itulah aktivitas pegawai di lingkup Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kaltim Direktorat Hubungan Darat Kemenhub saat menyusun laporan tahunan (Laptah) 2023 atau biasa disebut kebanyakan perusahaan dengan annual report
Itu kerja rutin yang harus dibukukan setiap tahun. Rangkuman aktivitas yang sudah dikerjakan. Tetapi, mereka punya data, tabel, grafik, angka dan gambaran permasalahan sekaligus solusinya. Tak hanya ‘main catat’ atau datanya tak akurat. Sebab, harus balance dengan anggaran yang dikeluarkan.
Dikerjakan pegawai muda yang skill-nya berbeda-beda. Gabungan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Mereka ini adalah tenaga yang menerapkan konsep kerja lewat daily meeting, weekly meeting bahkan monthly meeting.
Saya teringat dengan Bos Jawa Pos Group yang juga mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dikatakan, perusahaan swasta atau pemerintah jika ingin maju dan tumbuh harus meeting. Itu bahan evaluasi, itu tempat sharing, itu pun tempat adu gagasan dan mencari solusi.
Tetapi, ada pula yang menggunakan pola no meeting day. Tidak setiap hari rapat. Selain bosan, tidak efektif dan waktunya bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan lainnya. Sebab, terkadang jadwal padat dan bisa diprioritaskan untuk pekerjaan daripada meeting day. Apalagi, ada hari lain untuk meeting.
Hanya meeting itu tetap penting. Apalagi sekarang eranya sudah digitalize. Sehingga, bisa dilakukan dengan zoom meeting tanpa tatap muka langsung dan itu kerap dilakukan jajaran BBPTD Kaltim karena harus koordinasi dan sinkronisasi dengan Ditjen Hubdat Kemenhub.
Saya tak membahas meeting. Tetapi, bagaimana pegawai BPTD Kaltim bekerja superteam dan kompak. Mereka harus menyajikan data-data akurat. Juga angka-angka pasti yang merupakan kegiatan satu tahun.
Dokumennya harus dibukukan karena di dalamnya ada rincian kinerja keuangan, pencapaian dan strategi serta permasalahan dan solusi. Tentu, itu semua demi proses pertanggungjawaban kinerja.
Sebenarnya, Laptah 2023 BPTD Kaltim lebih ditekankan pada sisi transparansi dan sebagai informasi kepada pihak lainnya (stakeholders). Juga akuntabilitas serta wujud kinerja selama 1 tahun yang sudah berjalan aktivitasnya.
“Ini pertanggungjawaban kegiatan secara menyeluruh. Karena, untuk menciptakan akuntabilitas dan memberikan informasi kepada pihak eksternal, karena BPTD Kaltim juga memberi pelayanan bidang transportasi yang kolaborasinya dengan multi-stakeholders,” kata Kepala BPTD Kaltim Dr Muiz Thohir ST MT yang setiap hari memberikan advis kepada pegawai agar BPTD Kaltim berjalan baik.
Muiz tidak sendiri. Dalam aktivitas lapangan dan kerja rutin, ia didukung pegawai. Tetapi, ada pejabat yang juga berwenang dalam tataran kebijakan (decision) untuk menjalankan tugas-tugas sesuai seksi dan pelayanan di lapangan.
Mereka adalah para kepala seksi yakni Dailamianus S Sos MAP (Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan), Wisnu Herlambang AMd LLAJ SAP MM (Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan), Sudarmaji SAP MM (Kepala Bagian Tata Usaha) dan Bagus Panuntun Kuncoro Edi S SiT MAP (Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan)
‘Kwartet Kasi’ inilah yang juga jadi lintas koordinasi pegawai. Ditambah pimpinan dari satuan pelayanan (satpel) yakni Sulis Setyawan S Kom (Pengawas Terminal Tipe A Batu Ampar), Heriyawan SE (Pengawas Terminal Samarinda Seberang), Karolus Makin S ST (TD) (Pengawas Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan) dan M Soleh dari Jembatan Timbang Karang Joang.
Dalam Laptah 2023, dua Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Samboja dan Kabupaten Paser belum diikutsertakan karena belum operasional. Kemungkinan baru masuk daftar pada penyusunan Laptah 2024 mendatang.
Sudarmaji memberi warna baru dalam pembahasan dan penyusunan Laptah 2023. Ia lebih banyak menggunakan gaya kepemimpinan yang reaktif dan merangkul (collegial leadership). Sehingga, tidak terkesan ‘perintah’ tetapi arahan untuk dikomunikasikan bersama dan dicarikan solusi. Apalagi diselingi dengan joke segar sehingga suasana penyusunan menjadi lebih enjoy
Demikian pula Wisnu Herlambang, dalam Laptah 2023 lebih memberi penekanan pada sharing dan upaya bagaimana agar laporan tidak menggunakan ‘ekspektasi maksimal’ dengan tujuan agar dalam Laptah 2024 mendatang bisa diukur dan jadi format sama. Sebab, setiap tahun pagu anggaran berbeda-beda yang diukur dalam aktivitas lapangan.
Misalnya kata Wisnu, kaitan informasi denda tilang baik sifatnya tindak pidana ringan (tipiring) maupun yang sudah masuk P21 atau terjadi pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, bisa ditampilkan lebih smart dan tidak jadi target tahun depan karena terkait anggaran dalam aktivitas penegakan hukum (gakkum). Kendati, gakkum wajib terus berjalan yang orientasinya pada penindakan pelanggaran kendaraan over dimension over loading (ODOL).
TRANSPARANSI
Laptah 2023 wujud transparansi. Karena, seluruh seksi sudah bekerja melakukan kegiatan dan menggunakan anggaran. Laporannya, harus ada dokumen dan mudah diakses, ketika dijilid menjadi buku itulah informasi yang bisa pula diketahui secara terbuka. Sekaligus dampaknya bagi pengawasan organisasi (seksi-seksi).
“Kita mendidik pegawai untuk detail dan mampu menggunakan daya analisisnya untuk membuat semacam summary. Sebab mereka yang melakukan implementasi lapangan,” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU) BPTD Kaltim Sudarmaji SAP MM yang saa itu juga menjadi evaluator dan mendorong semangat pegawai selama disusunnya Laptah 2023.
AKUNTABILITAS
Laptah 2023 disusun juga untuk dipertanggungjawabkan. Selain itu, menjawab dan menerangkan kerja. Selain juga segala aktivitas yang sifatnya menyajikan pelaporan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang acuannya pada akuntabilitas internal.
“Kita sudah menggunakan anggaran dan melakukan kegiatan. Maka akuntabilitas internal dan publiknya perlu dibuat agar penilaiannya juga baik,” ujar Muiz Thohir
UNJUK KINERJA
Dari pemantauan media ini, penyusunan pelaporan berjalan sangat baik. Karena, didukung SDM andal dan profesional. Apalagi ada di antaranya yang masih fresh graduate, tetapi tata kerja dan dalam menyusun laporan mampu menunjukkan kinerja baik bahkan menjadi ‘pendengar yang baik’ serta sangat implementatif dalam hasil.
Sehingga, pada Laptah 2023, superteam itu terbentuk dengan semangat tinggi. Karena, mereka sudah pernah mengikuti in house training atau diklat yang setidaknya jadi tumpuan kapasitas bekerja.
Muiz memberi apresiasi. Tetapi, ia juga memberikan sejumlah catatan di antaranya, karena sistematika pelaporan atau formatnya sudah ada, setidaknya bisa dijadikan tolok ukur (benchmark) untuk Laptah 2024 mendatang.
Setidaknya, kegiatan yang sudah berjalan ‘dicicil’ untuk dibuat laporannya. Itu nanti masuk bank data, sehingga ketika harus disimpulkan secara keseluruhan lebih mudah untuk dirangkum, khususunya pada akhir tahun. Sebab, setiap tahunnya juga akan diukur dalam pola pelaporan yang rujukannya pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Tetapi secara keseluruhan penyusunan Laptah 2023 sukses. Apalagi sudah mencapai 90 persen. Tinggal penyempurnaan saja. Terimakasih untuk semua pegawai yang bekerja maksimal,” ujar Muiz. Sukses BPTD Kaltim.**
*) Wk Ketua Media Online Indonesia Kaltim
