Catatan: Sugito *)
TINTAKALTIM.COM-Polemik soal keabsahan atlet dan banjir protes memang jadi salah satu masalah klasik dalam kompetisi olahraga. Termasuk yang terjadi di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kabupaten Paser. Konflik lebih banyak dipicu oleh celah regulasi perpindahan atlet, kepentingan gengsi daerah dan inkosistensi panitia dalam menegakkan aturan di lapangan
Akar masalah itu muncul, ketika di lapangan dan laga akan dilakukan. Daerah-daerah ‘buka mata’ dan mengawasi kaitan keabsahan atlet yang akan berlaga. Anehnya, banyak dugaan praktik ‘bajak atlet’ dan mutasi ilegal
Ada daerah yang mengejar target juara umum secara instan dengan merekrut atlet beprestasi dari luar daerah tanpa melalui prosedur mutasi resmi. Dan, langkah ini sering kali mengabaikan surat pelepasan dari klub, pengurus cabang olahraga (cabor), maupun KONI daerah asal

Ada dugaan tim keabsahan atau panitia pengawas kerap mengubah keputusan kelayakan atlet secara mendadak tepat sebelum pertandingan dimulai. Tentu, perubahan ini bertentangan dengan hasil Technical Meeting (TM) atau Delegate Registration Meeting (DRM). Sehingga, memicu protes daerah yang merasa dirugikan
Pemandangan itu terlihat di sejumlah cabor yang dipertandingkan di Paser seperti pada Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) dan cabor tenis di bawah naungan Pelti. Sehingga, kericuhan dan boikot pertandingan muncul karena ketidakpuasan terhadap putusan tim keabsahan maupun wasit sering memicu kericuhan antara ofisial, pendukung dan panitia pelaksana
Di PASI misalnya, lontaran protes itu dilakukan Ketua PASI Balikpapan Andi Welly. Ia bersama pelatih PASI Balikpapan Siwi melakukan pengajuan keberatan tertulis karena menemukan indikasi kecurangan lewat surat protes resmi yang disertai bukti kuat kepada Panitia Besar (PB) Porprov VIII Paser

“Ada indikasi keabsahan atlet tidak sesuai. Makanya, kita protes sebab atlet itu dari luar daerah Banjarmasin. Sehingga, Balikpapan dan daerah-daerah lain protes,” kata Andi Welly yang menyebut, atlet yang dinilai bermasalah itu asal tuan rumah Paser
Andi baru saja melakukan monitoring bersama tim KONI Balikpapan. Tiba-tiba telepon berdering untuk ikut menyelesaikan polemik itu. Dan, telepon itu dari Ketua KONI Balikpapan Gasali.
“Kota Balikpapan tampil secara fair play. Atlet benar-benar mengusung kearifan lokal (local wisdom). Kita ingin meraih medali benar-benar atas prestasi daerah bukan atlet comotan instan,” kata Gasali yang meminta PASI Balikpapan ikut melakukan protes
Media ini mencermati sejumlah masalah itu saat melakukan monitoring ke sejumlah cabor dan bertugas di Kabupaten Paser. Laporan sengketa yang memenuhi syarat dibawa ke meja dewan hakim porprov. Lembaga ini memiliki wewenang penuh untuk memeriksa bukti administrasi dan menjatuhkan putusan final terkait status keabsahan atlet maupun hasil pertandingan
Sebenarnya, sengketa itu tidak perlu terjadi. Jika masing-masing daerah peserta porprov menjunjung tinggi sporitivitas dan fair play. Karena, hasil DRM diajang porprov sudah ditetapkan sebelumnya
Faktanya, hal itu sering dilanggar karena ada dugaan ambisi kontingen daerah meraih prestasi instan dan lemahnya penegakan sanksi pada tingkat teknis pertandingan. Padahal, hasil DRM bersifat mengikat secara hukum kompetisi, berbagai celah kerap dimanfaatkan oleh pengurus cabor maupun kontingen daerah untuk mendulang medali dibandingkan membina atlet lokal dari nol
Bahkan, praktik bajak atlet kerap memicu kontroversi menjelang atau saat Porprov. Alasannya sederhana, karena daerah berburu medali instan tanpa menunggu proses pembinaan jangka panjang. Perpindahan atlet sebenarnya boleh dilakukan, tetapi wajib mengikuti aturan mutasi dan mendapat izin dari pengurus terkait
TENIS
Sementara di cabor tenis, sempat juga menimbulkan masalah. Karena, ada indikasi 7 atlet tuan rumah dari Jawa dan 3 atlet lokal Paser. Tuan rumah sempat akan boikot tetapi itu diurungkan dan perangkat pertandingannya pun kembali bekerja
“Kita sebenarnya tidak protes. Kalau 7 nama dari Jawa itu kan kewenangan wasrah. Tentu, yang finalisasi hasil DRM hanya 3 yang lolos keabsahannya,” jelas Manajer tim bulutangkis Balikpapan Dwiky Octavinaz (Octa) menjelaskan kronologis kejadian yang menimpa tim bulutangkis di Porprov Paser

Octa mencermati hanya pada saat technical meeting pada 14 November 2026. Saat itu, muncul 7 nama baru dan kontingen Paser mencoba untuk melobi ke Pengrov PBSI Kaltim. Hanya, tim Pengawasan dan Pengarah (Wasrah) Hendra yang juga Wakil Ketua KONI Kaltim tetap on the track pada keputusan hasil DRM
Hendra tetap kuekeh untuk tidak meloloskan 7 nama atlet asal Jawa itu, kendati saat TM mereka mencoba melobi bahkan bersurat ke Pengprov Pelti Kaltim dan minta difasilitasi KONI Kaltim

“Kami tetap melakukan drawing. Ini hasil usulan Hendra selaku Wasrah. Tentu, kita hanya meloloskan 3 atlet lokal Paser tetapi itu hanya untuk perorangan. Ketika minta untuk beregu, tentu daerah lain menolak termasuk Balikpapan,” jelas Octa
Sebenarnya kata Octa, hasil DRM sebenarnya jadi dokumen penetapan administratif yang bersifat final untuk mengesahkan status keikutsertaan atlet dan ofisial sebelum berlaga dalam Porprov Paser. Karena, tanpa pengesahan DRM atlet bisa dinyatakan diskualifikasi dan tidak memiliki hak tanding secara resmi
“Sudah jelas setiap digelarnya Porprov, tentu hasil DRM menjadi mutlak dan pegangan atlet untuk legalitas. Tapi, mengapa masih ada yang berupaya ingin meloloskan,” tanya Octa
Media ini pun bertemu Hendra di Hotel Sadurengas. Di sana, ia berdikusi dengan Gasali dan Plt Kadispora Kaltim Rasman. Mereka semua mengacu pada ketegasan hasil DRM dan itu fondasi utama terciptanya kompetisi yang adil dan sportif. Karena, jika dilanggar maka pasti menimbulkan sengketa dan kericuhan
Akhirnya, pembatasan atlet lewat mutasi ilegal sebenarnya memastikan prestasi yang diraih merupakan hasil pembinaan murni dari daerah atau klub masing-masing, bukan sekadar perekrutan instan menjelang lomba. Jangan jadikan ajang Porprov Paser di mana telah didengungkan KONI Kaltim lewat tagline fair play menjadi unfair play.*
*) Ketua Bidang Regulasi dan Advokasi Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kaltim.












