TINTAKALTIM.COM-Jalur via laut dari Kabupaten Barru Sulawesi Selatan ke Balikpapan bisa dibuka secara komersial. Itu menghubungkan Pelabuhan Garongkong ke Pelabuhan Kariangau kedua daerah tersebut.
“Tak masalah jika dilintasi lewat konsep komersial. Sebenarnya, sebagai regulator kami hanya akan melakukan pengecekan standar pelayanan minimum (SPM). Sebab BPTD itu unit pelaksana teknis di Kemenhub yang bertanggungjawab kepada Dirjen Hubungan Darat (Hubdat),” kata Kepala BPTD Wilayah XVII Kaltim-Kaltara, DR Muiz Thohir ST MT saat menerima rombongan DPRD Kabupaten Barru, di kantor BPTD kawasan Terminal Tipe A Kelurahan Batu Ampar, Selasa (21/02/2023).
Rombongan DPRD Kabupaten Baru terdiri dari Wakil Ketua DPRD Drs H Kamil R MSi, Ketua Komisi I Syahrul Ramdani ST dan sejumlah anggota yakni Sulaeman SPd, H A Akhram Pieter S Sos, H Syahrullah SSi, Syamsul Rijal SPd, Susanti dan staf DPRD Abdu Haris S Sos MM dan Irwansyah.
Menurut Muiz, memang domain BPTD proses penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan yang diusahakan komersial atau non-komersial. Sehingga, komunikasi jajaran DPRD Barru dianggap tepat dan sangat diapresiasi positif.
Dalam penjelasannya, Muiz menyebut jaringan angkutan di bawah kendali BPTD Wilayah Kaltimra itu terdiri dari lintas penyeberangan Kariangau-Penajam, Balikpapan-Taipa, Balikpapan-Mamuju.
“Yang tinggi intensitas jalurnya adalah Kariangau-Penajam 24 jam dengan 8 trip per hari. Sedang ke Taipa jadwalnya Senin-Kamis dan Kariangau-Mamuju 2 kali sehari,” jelas Muiz.
Secara operasional tambahnya, ada 7 operator yang totalnya 21 kapal dengan 19 kapal lintasan Kariangau-Penajam dan 2 kapal lintasan Balikpapan-Sulsel. “Sehingga, jika Barru masuk tentu akan lebih menambah aktivitas dan memberi peluang bagi Barru dan Balikpapan. Apalagi melalui Pelabuhan Kariangau,” ujar Muiz.
Sebagai simpul untuk moda transportasi laut kata Muiz, Pelabuhan Kariangau juga bisa akses ke Ibu Kota Negara (IKN) untuk kepentingan angkut penumpang, barang dan kendaraan.
“Memang untuk lintasan Kariangau-Garongkong itu total jaraknya 260 NM (Nautical Mile) –-ukuran jarak antarpelabuhan– dan sekarang sudah ada lintasan eksisting Semayang-Pare-Pare dengan konsep long distance ferry (LDF) atau layanan feri jarak jauh 243 NM, memang lebih dekat dibandingkan Garongkong ke Balikpapan. Tetapi dari Batulicin-Garongkong menggunakan RoRo sudah ada berjarak 242 NM,” urai Muiz menjelaskan eksisting operasional kapal itu.
Kaitan Pare-Pare dengan konsep LDF, Muiz menjelaskan merupakan lintasan panjang juga yang dilayani 2 kapal yang berangkat dari Pelabuhan Semayang.
“Ini gambaran untuk bapak-ibu dari DPRD Barru. Setidaknya bisa dijadikan analisa. Prinsipnya, kami dari BPTD Kaltimra sangat memberi apresiasi jika ada jalur Kariangau-Garongkong atau sebaliknya. Intinya komersial tadi,” ujar Muiz.
Memang kata Muiz, Kemenhub juga telah melakukan penetapan lintas penyeberangan perintis. Di tahun 2021 untuk penyeberangan perintis di tahun anggaran 2022 sudah ditetapkan. “Hanya di tahun 2023 lintasan Kariangau-Garongkong tidak lagi ditetapkan sebagai lintas penyeberangan perintis,” ujar Muiz.
KOMODITAS
Sementara itu, menurut anggota DPRD Barru H Syahrullah SSi, mempertanyakan mengapa lintasan perintis dihapuskan. Padahal, itu sangat mendukung terbukanya akses ekonomi bagi Kabupaten Barru.
“Apa alasan mendasarnya. Karena, potensi Barru pun cukup besar dari sisi komoditas seperti beras, jagung dan lainnya. Termasuk pabrik semen,” tanyanya.
Dalam pertemuan penuh kekeluargaan itu, anggota DPRD saling memberi informasi dan sharing. Mereka semua optimistis jalur Kariangau-Garongkong bisa terealisasi. Karena, jalur hinterland dari Barru ke Soppeng misalnya hanya 40 km, sehingga ragam komoditas bisa dikirim ke Balikpapan dan Kaltim secara umum sebagai pasar potensial.
“Kedalaman pelabuhan juga cukup tinggi. Dan dari sudut pandang komoditas, cost-nya lebih murah dibandingkan Pare-Pare. Karena, barang-barang komoditas yang dari Barru ke Pare-Pare harus melalui karantina dan lainnya. Tapi, Kariangau-Garongkong akan lebih mudah,” ujar Syamsul Rizal.
Prinsipnya, seluruh anggota DPRD Barru optimistis dan berterimakasih mendapat penjelasan dari BPTD Kaltimra. Karena, ke depan akan ada pengusaha kapal yang membuka jalur tersebut. “Syukur-syukur jalur perintis dibuka lagi, sehingga bisa lebih baik,” ujar mereka semua.
Dalam konteks pelabuhan perintis ditiadakan di tahun 2023, Muiz menjelaskan bahwa itu keputusan pusat. Alasannya, karena kaitan anggaran. “Kalau perintis itu kan subsidi. Sehingga, itulah pertimbangannya di tahun 2023 ditiadakan,” ujar Muiz singkat.
Sedang Kasi Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) BPTD XVII Kaltimra Nixon Mone S SIT menegaskan, kaitan jalur perintis ditiadakan karena sebelumnya memang sebagai umpan untuk Kabupaten Barru. “Tetapi, semua itu domain pusat. BPTD Kaltimra hanya ikut regulasi pusat saja. Jika jalur komersil dilaksanakan siap didukung maksimal,” ujar Nixon.
Dikatakan Nixon, banyak potensi komoditas yang bisa dijual dari Kabupaten Barru ke Balikpapan. Apalagi diberlakukannya IKN. “Saya optimistis jalur itu. Semua memang tergantung analisa barang dan orang. Hanya, potensi untuk barang komoditas lebih memiliki peluang besar,” ujar Nixon.
Alasannya kata Nixon, ketika IKN di tahun 2024 mendatang, jumlah pekerja yang masuk IKN nyaris 12.000 pekerja. Itu sangat tergantung pula dengan daerah penyangga Kota Balikpapan. “Sehingga, barang-barang yang tiba di Balikpapan juga dibutuhkan untuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang jadi IKN,” pungkas Nixon memberikan spirit anggota DPRD Kabupaten Barru. (gt)
