TINTAKALTIM.COM-Banyak kepala keluarga (KK) di Kota Balikpapan tak dapat bantuan sembako sebagai wujud terdampak virus covid-19. Sehingga, mereka ramai-ramai ngadu ke gedung DPRD. Sontak, jajaran wakil rakyat pun menanyakan pola verifikasi pendataan antara yang dapat dan tak dapat.
H Haris, anggota DPRD yang juga politisi PDI Perjuangan menerima keluhan sejumlah warga. “Kabarnya memang dari verifikasi banyak yang tak dapat alasannya masih menerima gaji. Kalau sopir angkot itu kan pekerja informal, masa terima gaji,” kata H Haris.
Menurut Haris, sejauh ini sudah ada distribusi gelombang kedua. Sementara gelombang pertama saja, banyak yang sudah tidak dapat. “Saya yakin, data ada yang keliru. Justru, ini perlu verifikasi dari RT sampai kelurahan. Kalaupun yang mengadu itu setelah diverifikasi ternyata layak tak dapat, tentu tak masalah. Tapi, rata-rata mereka adalah pegawai informal,” ulas H Haris.
Data dari Disdukcapil Pemkot Balikpapan, sebelumnya disebut ada sekitar 13 ribu KK lebih tak dapat bantuan sembako atau program social safety net yang diluncurkan pemerintah akibat dampak corona. Itu karena, ada data ganda bahkan masih menerima gaji seperti PNS, BUMN dan BUMD.
Menurut Haris, kehadiran warga ke gedung DPRD pada malam hari. Di antaranya dari RT 15 dan RT 25 Kampung Damai serta RT 48 Klandasan Ilir. Mereka saat gelombang pertama tak mendapatkannya. “Saya bingung, anggota DPRD kan tidak ikut mendistribusikan sembako. Hanya fungsi pengawasan saja. Ini saya akan telusuri bagaimana mekanismenya,” ungkap H Haris.
Program sembako ini, pemerintah kota mulai membagikan ke warga di enam kecamatan Kota Balikpapan. Hanya, banyak laporan dari warga yang belum juga menerima bantuan logistik tersebut.
“Instansi terkait, kelurahan harus jeli dalam pembagian. Sebab jika tidak, ada warga yang harusnya dapat menjadi tidak dapat. Sebaliknya, harusnya tak dapat malah dapat. Ini yang saya minta harus benar-benar selektif. Sebab, tak mungkin juga seluruh KK di Kota Balikpapan mendapatkannya,” ungkap H Haris.
DPRD Balikpapan kata Haris, sudah menyetuji pergeseran anggaran untuk sembako rakyat ini. Total anggarannya Rp70 miliar untuk 70.000 KK se-Balikpapan. Pergeseran anggaran itu juga mengurangi anggaran sekretariat DPRD. “Kami ikhlas anggaran anggota DPRD seperti perjalanan dinas bahkan sampai bulan September 2020 dialihkan untuk sembako rakyat. Hanya, pola distribusinya harus benar-benar maksimal dan tepat sasaran,” pinta H Haris.
H Haris juga menyebut, di Kota Balikpapan banyak yang menghubungi dirinya baik telepon maupun mengirimkan keluhan melalui aplikasi whatsApp.
“Keluhan juga datang dari emak-emak yang tidak dapat sembako. Tentu saja ini membuat heboh. Tahu saja kan kalau emak-emak nggak dapat. DPRD yang jadi sasaran pertanyaan,” ujar H Haris yang nanti akan menanyakan hal ini pada panitia khusus (pansus) pengawasan penanganan covid-19 bentukan DPRD. (git)
