TINTAKALTIM.COM-Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kaltim melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap seluruh kinerja di satuan kerja (satker) untuk kegiatan 10 kota-kabupaten. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian kinerja tahun 2024.
Rapat internal BPTD Kaltim itu dipimpin Kepala Balainya Renhard Ronald S SiT MT yang dihadiri sejumlah kasi yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha Elba Iskandar S Sos MSI, Kepala Seksi Lalu-Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan Bagus Panuntun Kuncoro Edi S SiT MAP, Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Hendra Ayi Sonica SE MAk, Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Agung Wibowo SH MH (via zoom meeting), Pengawas Terminal Batu Ampar Sulis Setyawan S Kom, Pengawas Terminal Samarinda Seberang Heryawan, Kepala UPPKB Kabupaten Paser Sholeh Putra Nugraha, Kepala UPPKB Samboja Yunita Sari, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pegawai seluruh satker, Senin (28/10) di ruang rapat BPTD Kaltim.
Renhard membedah dalam rapat yang dilakukan secara offline dan online (zoom meeting) itu, dengan cara setiap satker diminta laporannya yang diarahkan sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja BPTD Kaltim.
“Kita harus terus follow-up hal-hal yang belum maksimal. Karena, ada ukuran kinerja BPTD Kaltim yang sudah dituangkan dalam aturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub lewat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tolok ukur kinerjanya jelas termasuk tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran,” kata Renhard yang sangat akomodatif dalam memimpin rapat itu.
Renhard fokus pada bedah nilai kinerja organisasi dengan pola perhitungan pencapaian dan sasaran program yang sudah dibuat di tahun 2024. Tujuannya, jika ada hal yang perlu ditingkatkan baik melakukan perbaikan manajemen maupun meningkatkan akuntabilitas, harus cepat diatasi dan dikerjakan agar sesuai regulasi.
Dalam rapat itu, Renhard juga membedah terkait potensi, isu strategis dan permasalahan seluruh satuan kerja yang mengarah pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK).
“Diharapkan seluruh pegawai bekerja memenuhi regulasi. Sebab, kita semua adalah pelayanan di bidang perhubungan khususnya aspek darat, sungai, danau dan penyeberangan,” ungkap Renhard.
Di rapat itu, juga Renhard meminta laporan daya serap anggaran serta e-planning dan budgeting yang sudah jadi aturan Ditjen Hubdat Kemenhub. Dan, e-planning itu adalah sistem perencanaan yang merupakan unjuk usulan serta penganggaran dalam penyusunan program pembangunan bidang perhubungan.
Ari Eko Tulus dalam rapat itu menjelaskan, bahwa seluruh usulan yang masuk e-planning yang juga kolaborasi dengan multi-stakeholders lainnya seperti bappeda, dishub kota-kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sudah maksimal sesuai dengan perjanjian kerja dalam menyelaraskan dengan rencana strategis BPTD Kaltim.
“Sudah selesai pak e-planning-nya tinggal dikomunikasikan dengan bagian perencanaan (bagren) Ditjen Hubdat serta kaitan data dukung serta review saja seperti halte sungai. Tetapi, catatan dari unit biro dan irjen lengkap,” jelas Ari Eko Tulus menjelaskan ke Kabalai dan peserta rapat di forum itu.
Lalu Renhard menanyakan dalam monev itu kaitan daya serap anggaran? “Bagaimana, coba paparkan,” pintanya. Kembali Ari Tulus menyebut secara dukungan aplikasi dan pelaporan mencapai 80 persen.
“Wah ini sangat bagus. Saat pertemuan di Jakarta, saya pernah ditanya dari BPTD lainnya bahwa mereka baru mencapai 60 persen. Tentu, ini kinerja yang baik dan sangat saya apresiasi. Teruslah bekerja dengan semangat dan menjaga superteam (kekompakan),” kata Renhard.
Dalam rapat itu, Renhard juga mengingatkan persiapan menjelang apel atau upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November 2024 mendatang. Tim kerja harus dipersiapkan sehingga saat pelaksanaan bisa maksimal. “Jika perlu GR (general review) atau gladi resik boleh juga dilakukan. Intinya karena itu acara sakral harus dilakukan maksimal dan penuh kesiapan,” pintanya kepada seluruh pegawai. (gt)
