TINTAKALTIM.COM-Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kaltim di bawah Ditjen Hubdat Kemenhub, menampung semua usulan yang dibahas oleh dinas perhubungan (dishub) dan bappeda se-Kaltim. Usulan itu mengemuka di forum rapat koordinasi teknis (rakornis) 2024 bidang transportasi darat, Selasa (5/03/2024) di Platinum Hotel.
Panitia pelaksana rakornis yang diketuai Kepala Seksi Bagian Tata Usaha (TU) BPTD Kaltim Sudarmaji SAP MAP, menggunakan mekanisme bahasan dengan membentuk 3 kelompok yang di dalamnya terdiri dari dishub, bappeda, seksi teknis BPTD Kaltim (lalin, sarana dan prasarana)
“Tolong dibahas dan diusulkan sesuai mekanisme yang ada. Sehingga, rakornis ini sebagai sarana untuk menampung semua usulan yang nanti dibahas di pagu anggaran Kemnhub 2025,” kata Sudarmaji singkat lewat sambutannya.
Muiz Thohir tampil sebagai keynote speaker memaparkan sejumlah hal teknis. Dari keberadaan BPTD Kaltim yang sekarang sudah berubah sesuai Peraturan Menhub (PM) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Kerja BPTD dari semula 25 BPTD menjadi 33 BPTD se-Indonesia.
“Sebelumnya disebut BPTD Kaltim-Kaltara sesuai PM 154 Tahun 2026. Nah, sekarang menggunakan kriteria klasifikasi kelas berdasarkan beban kerja BPTD kelas I, II dan III dan berbeda eselonnya,” jelas Muiz Thohir yang mantan Kepala BPTD Bali-NTB ini.
BPTD Kaltim katanya, kini melayani 7 kabupaten dan 3 kota yang masuk lingkup Provinsi Kaltim dan domain urusannya kaitan jalan nasional. Di mana ruas jalan nasional di Kaltim pun bertambah.
“Jika mengacu pada keputusan Menteri PUPR, penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan primer sesuai fungsinya, di Kaltim itu ada 85 ruas jalan dengan panjang 1.806,76 kilometer. Jadi, sangat panjang dan itulah kewenangan BPTD,” ungkap Muiz.
Hanya kata Muiz, silakan dishub dan bappeda se-Kaltim mengusulkan. Misalnya kaitan marka jalan, guide rail, delineator (alat keselamatan) hingga penerangan jalan umum (PJU). Hanya, mekanismenya harus mengikuti penyusunan anggaran di lingkup Kemenhub.
Dikatakan Muiz dalam paparannya, di bulan April-Juli 2025 nanti akan ada pembahasan pagu indikatif 2025 yang sarananya bisa melalui musyawarah rencana pembangunan (musrembang) yang dilakukan oleh Bappenas dan stakeholders lainnya.
“Biasanya diputuskan juga dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat (hearing) oleh DPR-RI dan eksekutif yang akan dilakukan telaah pada Direktorat Jendral Anggaran (DJA) yang menyusun APBN. Alhamdulillah, di Kaltim BPTD bermitra dan mendapat endors dari anggota DPR-RI komisi V (bidang perhubungan) Pak Irwan,” jelas Muiz Thohir.
Disebutkan Muiz, jika mengacu pada mekanisme, maka di bulan November 2025 alokasi anggaran 2025 sudah ada review dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan di Desember 2025 sudah terbit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
ANTARMODA
Sementara itu di bagian lain, Muiz juga menjelaskan program BPTD di tahun 2023 dengan menyediakan angkutan antarmoda untuk trayek Balikpapan-Ibu Kota Negara (IKN) yang menyediakan 6 bus oleh bus Sinar Jaya.
“Load factor angkutan antarmoda ini terus naik. Di Desember 2023 sudah mencapai 32 persen. Memang, sebelumnya ada resistensi kecil dengan penyedia angkutan lokal. Tetapi, dapat diselesaikan lewat sejumlah kesepakatan,” ungkap Muiz.
Selain itu, Muiz juga menjelaskan bahwa di tahun 2023, BPTD Kaltim juga mengakomodir kepentingan daerah untuk pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Kaltim yang mencakup daerah Kutim, Samarinda, Balikpapan, Kukar dan PPU terdiri dari 852 rambu, marka jalan 395.800 meter persegi, 450 buah paku jalan, 202 unit APJ tenaga surya, patok tikungan 695 buah serta pagar pengaman 960 meter.
Muiz juga bicara kegiatan sarana di tahun anggaran 2024, yakni tetap menyelenggarakan layanan antarmoda Balikpapan-IKN dengan mobil disel. “Ada rencana layanan antarmoda dilaksanakan pada semester II Juli-Desember 2024 menggunakan bus listrik atau E-Bus, hanya masih menunggu infrastruktur jalan tol Pulau Balang,” ungkap Muiz.
Kaitan layanan perintis angkutan jalan, kini dikembangkan pula trayek Samarinda-Kembang Janggut, Samarinda-Jonggon, Tanjung Redeb-Tanjung Batu (Derawan) dan pelaksanannya dimulai Januari-Desember 2024.
Menurut Muiz, di tahun 2024 BPTD Kaltim akan melaksanakan event Pekan Keselamatan Jalan (PKJ) yang dipusatkan di Samarinda dengan kegiatan bimbingan teknis sadar lalu-lintas usia dini (Salud), Seminar safety riding dan puncaknya pun dilakukan di kawasan car free day (CFD) depan GOR Segiri Samarinda.
PEDOMAN
Dalam akhir paparannya, Muiz Thohir juga menjelaskan kaitan pedoman pemberian bantuan teknis dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi darat. Tentu diawali ada proposal permohonan di dalamnya mencakup kajian teknis, dokumen keuangan, dokumen perencanaan, dokumen lingkungan dan lainnya.
“Gubernur, bupati atau walikota perlu mengajukan permohonan tersebut. Di dalamnya ada pernyataan komitmen dan kesanggupan. Semuanya memang ada regulasinya,” ungkap Muiz.
Usai paparan, di sesi kedua seluruh peserta dari dishub dan bappeda serta tim teknis yang terdiri dari 3 seksi di BPTD Kaltim membentuk 3 round table atau kelompok membahas seluruh usulan.
Tiga kepala seksi ikut mendampingi di tiap roand table yakni Seksi Sarana Wisnu Herlambang, Seksi Lalu-Lintas Bagus Panuntun dan Seksi Prasarana Dailamianus. Dan, usulan itu nanti akan dibahas di internal BPTD Kaltim untuk selanjutnya diteruskan pola bahasannya ke Ditjen Hubdat Kemenhub.
“Usulan juga menunggu posisi APBN 2025. Tentu, harus memenuhi syarat dan melihat kondisi anggaran yang ada,” pungkas Muiz Thohir. (gt)
