TINTAKALTIM.COM-Dr Tiopan HM Gultom ST MT dipercaya menjadi Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Kaltim masa bhakti 2024-2027 yang dilantik bersama jajaran pengurus lainnya di Hotel Mercure Samarinda, Minggu (25/02/2024).
Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) Fakultas Teknik Sipil bidang transportasi ini, berjanji akan menyamakan visi dengan seluruh multi-stakeholders termasuk pemerintah di dalam membuat program bidang transportasi.
“Sudah bukan lagi berpikir sektoral. MTI mendorong agar seluruh pihak memiliki visi yang sama membenahi dan meningkatkan transportasi di Kaltim,” kata Tiopan memberikan sambutannya usai dilantik Ketua Umum MTI Tory Damantoro ST MSc MPPM.
Tiovan didampingi tiga sekretaris dan bendahara yakni Dr Tukiman ST MT, Muhammad Hadid ST MT dan Ir Rio Udaya SST MT IPM. Sedang bendaharanya adalah Ir Irhamsyah ST MT IPM, Dr Muiz Thohir ST MT , Yuki Subekti ATD MT. Dan Muiz Thohir adalah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kaltim Direktorat Perhubungan Darat Kemenhub.
Dikatakan Tiovan, MTI ke depan harus bersama regulator melaksanakan tugas dan memiliki gagasan-gagasan positif untuk mendesain agar transportasi di 10 kota-kabupaten nyaman dan selamat untuk kepentingan masyarakat.
Untuk itu kata Tiovan, MTI juga harus ikut dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang transportasi. Sebab eranya sudah disrupsi (disruption era)
“Semoga pengurus yang baru dilantik bisa sinergi dan kolaborasi untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan transportasi yang berkesinambungan,” ujar Tiopan.
Bukan itu saja kata Tiopan, ke depan MTI Kaltim harus mampu menjadi think-thank dan ikut memberi rekomendasi bagi kebijakan publik di bidang transportasi.
“Saya yakin dan percaya, pengurus yang baru dilantik dengan berbagai kapasitas keilmuan dapat memberikan kontribusi dalam mencarikan solusi bidang transportasi di masyarakat,” ungkap Tiopan.
PKB 10 PERSEN
Sementara itu Ketum MTI Tory Damantoro menegaskan, proses pembiayaan pengembangan transportasi publik di setiap daerah kini bisa memanfaatkan anggaran dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, ada pengaturan penggunaan 10 persen pendapatan PKB harus digunakan Pemerintah Daerah untuk perbaikan transportasi
Secara nasional katanya, berdasarkan data pajak MTI mencatat bahwa Perpres ini akan membuka ruang fiskal sebesar Rp18 triliun per tahun bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen pembiayaan pembangunan dan subsidi layanan angkutan umum perkotaan
“Tahun sebelumnya Transfer ke Daerah (TKD) itu ada Rp180 triliun, kalau 10 persen untuk angkutan umum, berarti ada Rp18 triliun,” tegasnya.
Langkah ini kata Tory, sudah mulai dijalankan oleh Pemkot Pekanbaru, Riau di mana DPRD Kota dengan bantuan MTI Wilayah Riau, berhasil menyusun Perda Angkutan Umum yang mengalokasikan anggaran APBD tahunan sebesar 5 persen untuk pembiayaan angkutan umum.
“Diharapkan, MTI Provinsi Kaltim juga dapat memiliki gagasan serupa, sehingga dukungan finansial untuk pembangunan transportasi perkotaan dapat berjalan maksimal,” ujar Tory.
Dalam bagian lain, Tory juga menjelaskan, ada platform mengenai forum kebijakan transportasi yang diusung MTI yakni kaitan kompetensi dan organisasi. Tetapi, ada pula forum lainnya yang mengakomodir seluruh matra (darat, laut dan udara).
Forum itu adalah kaitan digitalisasi yang harus terpenuhi di setiap program transportasi, pembiayaan yang terpenuhi, logistik dan lainnya.
“Selamat bekerja MTI Provinsi Kaltim. Saya yakin dan percaya akan dapat menjadi mitra pemerintah termasuk pula untuk melakukan check & balance terhadap kebijakan pemerintah yang perlu untuk disinkronisasi terhadap kebutuhan di masyarakat,” pungkas Tory.
Dalam kegiatan pelantikan itu juga dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan narasumber dari Otorita IKN (OIKN) Tonny Agus Setiono S SIT MT dengan tema Smart Mobility/Transportasi di Ibu Kota Negara (gt)
