TINTAKALTIM.COM-Kunjungan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Toni Tauladan SSi MT dan rombongan ke Balikpapan dimanfaatkan rapat (rakor) teknis dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Provinsi Kaltim sekaligus melakukan sinkronisasi.
Rapat itu membahas berbagai hal kaitan prasana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digelar di Kantor BBPJN Kaltim kawasan Balikpapan Spot Covention Centre (BSCC) Dome, Selasa (31/102023) sesaat setelah rombongan tiba di Balikpapan yang disambut Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kaltim Dr Muiz Thohir ST MT di Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.
Hanya dalam rapat itu, kaitan desain halte dan shelter yang perencanaannya disiapkan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub bahkan didesain di masing-masing hirarki, belum diputuskan menggunakan yang mana. Karena, BBPJN Kaltim juga membuat alternatif desain yang juga mengikuti kebijakan Kementerian PUPR.
“Kita perlu koordinasi untuk melakukan sinkronisasi di lapangan. Karena, Kemenhub Ditjen Hubdat juga telah membuat perencanaan teknis penyediaan layanan angkutan publik termasuk halte di kawasan IKN,” kata Toni Tauladan menjelaskan dalam rapat itu
Toni Tauladan ke Balikpapan didampingi Kasubdit Kepengusahaan Prasarana Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Susanty Pertiwi SS MHum dan staf dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tri Handoko P, Dede dan Heri. Hadir pula dalam rapat itu Kabag Umum BBPJN Kaltim M Luthfy, P2JN PPK Perencana BBPJN Esa Anugerah, Indri Sasongko dan Atika serta Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Kaltim Wisnu Herlambang AMd LLAJ Sap MM dan staf Muhammad Yusri.
Dalam rapat itu, Toni ingin mengetahui bagaimana progres pembangunan yang dilakukan BBPJN Kaltim yang dapat linier dengan program Ditjen Hubdat Kemenhub khususnya yang masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan lintasan lainnya.
Karena kata Toni, selain angkutan perintis, kini tim Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (DPTJ) menyiapkan berupa fasilitas halte yang mendukung pelayanan angkutan dalam kawasan KIPP IKN untuk mewujudkan Key Performance Index (KPI) mempercepat ke kawasan KIPP bisa terwujud.
Toni juga membedah kaitan lokasi park & ride yang nanti menjadi tempat parkir dan menjadi tempat konektivitas transportasi publik juga transfer point yang disiapkan di sekitar rumah jabatan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) harus sejalan dengan program BBPJN Kaltim karena terjadi konektivitas dengan jalan nasional.
Bahkan kata Toni, desainnya disesuaikan dengan konsep 3 hirarki yang menyiapkan masing-masing halte yang ada di beberapa lokasi baik yang satu sisi maupun berpasangan.
“Ini rapat sinkronisasi. Sehingga, nanti bisa dilanjutkan untuk rapat teknis dengan direktorat lainnya juga kementerian PUPR, sehingga semua berjalan maksimal demi peningkatan prasarana di kawasan KIPP IKN,” ujarnya.
Sementara itu Susanty Pratiwi menegaskan, 3 hirarki yang direncanakan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah dibahas pula dengan lintas kementerian dan lembaga.
“Dengan BBPJN Kaltim ini untuk menyesuaikan bagaimana kawasan yang dibangun dan prasarana yang disiapkan Kemenhub agar ke depannya berjalan sesuai rencana,” kata Susanty Pratiwi yang biasa disapa Tiwi ini.
SUMBU KEBANGSAAN
Sementara itu menurut Esa Anugerah dari P2JN PPK Perencana BBPJN Kaltim, saat ini sedang dibangun jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sepanjang 2,02 km dan jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur sepanjang 3,27 km dan itu semua harus selesai pada Juni 2024.
Esa juga membedah kaitan pembangunan dengan mengukur dan melihat geometrik jalan. Misalnya saja untuk transportasi publik, lajur kanan bus ke arah selatan dan bus ke lajur kiri ke arah utara. Sementara itu, sumbu barat dan timur hanya satu lajur.
“Kalau untuk Sumbu Kebangsaan Timur dan Barat semua harus diaspal. Tentu, mengenai transportasinya menyesuaikan pula dengan Kemenhub. Karena kita juga mendesain halte termasuk pemasangan traffic light, harus di sebelah mana dan bagaimana teknisnya,” kata Esa
Dijelaskan Esa, misalnya jika nanti akan dipasang halte, apakah memang diperbolehkan masuk di sumbu timur dan barat. Karena, semua terkait pertahanan dan keamanan (hankam) karena masuk lintasan Istana Negara.
“Tapi kami dari BBPJN Kaltim selalu melakukan koordinasi dengan Ditjen Hubdat Kemenhub. Melalui Bu Astri dan komunikasi itu berjalan berkaitan sejumlah hal,” ungkap Esa.
Dalam penjelasan itu, Esa juga memaparkan sejumlah alternatif desain halte yang juga dibuat oleh arsitek yang ditunjuk BBPJN Kaltim. Ada 6 alternatif desain yang sudah dipaparkan tetapi belum mendapat persetujuan.
“Kita sempat mendapat arahan dari Pak Menteri PUPR agar desain halte itu tak boleh beton. Sebab, membangun IKN itu persepsinya adalah membangun kota dalam hutan (forest city) bukan hutan dalam kota. Sehingga, ramah lingkungannya dijaga dengan tidak memangkas pepohonan yang ada,” jelas Esa.
Esa justru memberi apresiasi Ditjen Hubdat Kemenhub yang telah membuat desain halte bahkan membahasnya secara maraton. Itu sangat tepat, karena terkait dengan tugas fungsi (tusi) kaitan transportasi jalan. “Hanya semuanya belum di-approve, karena ini persoalan taste dan sangat subjektif. Bagaimana warna serta lainnya,” jelas Esa.
Oleh karena itu kata Esa, desain halte yang sudah dibuat Kemenhub Ditjen Hubdat hendaknya tetap dipertahankan. Sambil nanti bagaimana sinkronisasi dengan pihak lain. Termasuk, secara anggaran siapa yang harus membangunnya, apakah PUPR atau Ditjen Hubdat Kemenhub.
Di sisi lain M Luthfi dari BBPJN Kaltim juga menambahkan, bahwa PUPR sangat dikejar waktu untuk segera menyelesaikan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur. Karena, target 17 Agustus 2024 mendatang harus sudah dapat digunakan publik.
“Selain segmen jalan tol yang kita kerjakan. Nanti juga akan ada pembangunan tahap kedua. Ada juga yang dikerjakan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR,” kata Luthfi.
Dalam rapat itu, Wisnu Herlambang mewakili BPTD Kaltim juga memberi saran agar pekerjaan hirarki 1-3 yang nanti menampung semua kendaraan pribadi dari luar yang juga masuk park & ride harus menjadi fokus perhatian utama.
“Apakah nanti jika menggunakan kendaraan listrik, maka kita juga harus menyediakan charging station. Makanya, halte itu juga dipikirkan bagaimana ke depannya,” kata Wisnu.
Menurut Wisnu, jalur dari Balikpapan ke IKN sekarang ini dilayani perintis. Sehingga, jika harus masuk ke area park & ride yang nanti juga menuju transfer point harus tetap menjadi kajian maksimal. “Apalagi PUPR juga menyiapkan desain halte ini harus dibahas kembali,” kata Wisnu
Dari rapat itu, Direktur Prasarana Toni Tauladan akan menindaklanjuti untuk membahas dengan multistakeholders terkait agar sinkronisasi dan kaitan desain halte bisa diputuskan. Termasuk membahas pola anggaran, apakah dibangun PUPR atau Ditjen Hubdat Kemenhub
“Pola rapatnya nanti virtual via zoom meeting saja, sehingga bisa secara maraton dilakukan dan jika ada keputusan yang pasti, tinggal direalisasikan di lapangan,” pungkas Toni Tauladan yang juga berkunjung ke IKN untuk melihat secara on the spot titik-titik lokasi transfer point, park & ride serta lainnya. (gt)
