TINTAKALTIM.COM-Ketua Komisi II (bidang ekonomi dan keuangan) DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menegaskan, bahwa PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan yang bertanggungjawab dalam pola pengawasan elpiji 3 kg dinilai lalai dalam pengawasan agen dan pangkalan.
Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD dengan jajaran PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan dan Dinas Perdagangan di gedung dewan, Kamis (13/2). Bahkan, harapan wakil rakyat itu agar General Manager (GM) Alexander Susilo hadir pun ternyata ‘mangkir’ alias tak hadir dan hanya diwakilkan stafnya.

“Dalam rapat itu PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan memang tidak maksimal melakukan pengawasan. Ini yang perlu sama-sama diperhatikan. Karena, sebentar lagi Ramadan 2025,” ujar Fauzi Adi Firmansyah.
Jajaran komisi II hadir full. Terlihat ada Taufiqulrahman, Hj Fadilah, Suwanto, Hj Suriani dan lainnya. Sehingga, RDP itu pun berjalan penuh interupsi dan ‘bombardir’ pertanyaan yang diarahkan ke Pertamina Patra Niaga
“Kita menganalisa adanya dugaan permainan di pangkalan. Sehingga, distribusi yang harusnya tepat sasaran tidak terpantau maksimal. Pertamina Patra Niaga harusnya mengawasi secara maksimal. Juga melibatkan berbagai pihak termasuk DPRD,” kata Fauzi Adi yang biasa disapa Adi ini usai dengar pendapat (hearing) dengan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan.

Persoalan elpiji 3 kg di Balikpapan bahkan Kaltim ini sebelumnya mendapat sorotan tajam dari anggota DPR-RI Komisi XII (bidang energi sumber daya mineral dan investasi) Syafruddin. Ia menegaskan, ada kesan pembiaran sampai harga eceran tertinggi (HET) di pasaran melonjak sampai Rp50 ribu bahkan Rp60 ribu per tabung. Padahal, HET itu kalau di Balikpapan berkisar Rp19.000 sampai Rp20.000
Padahal, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan tak ada kelangkaan. Sehingga, Syafruddin menilai bahwa pola pengawasan yang dilakukan di lapangan lemah.
Harusnya kata Syafruddin, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melakukan pemetaan. Bersama Hiswana Migas dan multistakeholders lainnya duduk bersama.

“Saya akan memanggil GM Pertamina Patra Niaga. Jika perlu saya laporkan ke Pertamina Pusat dan BPH Migas wilayah Kalimantan. Hal ini tak bisa dibiarkan. Apalagi menjelang Ramadan 2025,” kata Syafruddin saat itu.
Hal itu pun ditindaklanjuti Komisi II DPRD Balikpapan dengan memanggil GM. Tetapi, tak hadir dengan alasan ada kegiatan lainnya, sehingga hanya stafnya yang datang ke gedung DPRD Balikpapan
DICABUT IZIN
Menurut Adi, dalam inspeksi mendadak janji Pertamina memberi sanksi sebenarnya sudah dilakukan. Ia diberi data ada 3 pangkalan dicabut izinnya dan tak boleh beroperasi kembali karena dinilai melanggar.
“Saya diberi data ada 3 pangkalan diberi sanksi. Tetapi, harus terus dilakukan monitoring di lapangan,” kata Adi.
Dalam RDP itu, Adi mengungkapkan agar PT Pertamina Patra Niaga mengawasi secara masif seluruh agen dan pangkalan. Jika perlu secara bergilir berkeliling dan melibatkan sejumlah pihak.

“Ada 700 pangkalan. Kita siap saja sidak terus, tetapi kalau PT Pertamina Patra Niaga turun, anggota DPRD tak pernah diajak dan diinformasikan,” urai Fauzi Adi Firmansyah, adik kandung mantan ketua DPRD Balikpapan dua periode Abdulloh yang kini jadi Ketua Komisi III DPRD Kaltim ini.
Pengawasan yang ketat kata Adi, menjadi penting karena sejauh ini pola distribusi diduga ada oknum-oknum bermain di tingkat pangkalan. Termasuk dugaannya agen sehingga perlu pendataan. “Prinsipnya Komisi II DPRD mendukung kebijakan PT Pertamina Patra Niaga. Asalkan terus dilakukan komunikasi. Karena, ketika lemah pengawasan maka terjadilah lonjakan HET sampai Rp60 ribu itu,” contoh Adi
Sementara itu Hendry Eko, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan yang juga bersama timnya dan keberadaannya hadir ‘mewakili’ GM Alexander Susilo mengatakan bahwa tak ada kelangkaan gas elpiji 3 kg di Balikpapan
“Tak ada kelangkaan, semuanya normal menurut Pertamina. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya pola distribusinya. Sehingga, hal ini yang akan dilakukan oleh Pertamina bersama multistakeholders lainnya dalam melakukan pemetaan untuk pengawasan di lapangan,” jelas Fauzi Adi Firmansyah. (gt)