Catatan: H Sugito SH )*
BALIKPAPAN-TINTAKALTIM.COM-Direct call di Balikpapan yang ada di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau dan dioperasikan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) sudah sering dibicarakan. Bahkan, langkah-langkah strategis bagaimana memasarkan atau menjual direct call ke sejumlah pelaku bisnis pun dilakukan pemerintah maupun asosiasi pengusaha.
Lalu, mengapa direct call itu belum dimaksimalkan. Padahal, dari gubernur sebelumnya Awang Faroek Ishak hingga gubernur sekarang Isran Noor, sudah berkali-kali ikut ‘berjualan’ untuk meningkatkan frekuensi direct call ini sehingga dapat memberi kontribusi positif bagi Kaltim.
Seperti diketahui, direct call merupakan pelayaran langsung petikemas (container) dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan tujuan yang ada di luar negeri tanpa singgah di pelabuhan mana pun yang ada di dalam negeri.
Loginya, jika ada pengusaha yang memanfaatkan direct call, berarti akan melakukan ekspor dengan membawa produk andalan Kaltim. Artinya, ini kesempatan daerah yang kaya migas dan batubara, bisa go internasional dengan produk lokal.
“Tapi kan sejauh ini semua orang mengetahui, komponen paling besar yang diekspor dari Kaltim itu ya migas serta pertambangan,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Broto Siswoyo ketika berbincang dengan Tintakaltim.com mengenai program direct call itu.
Slamet juga menilai positif Kota Balikpapan memiliki direct call. Hanya saja, sangat disayangkan komoditas di luar migas dan pertambangan skalanya masih kecil. Padahal direct call juga diperuntukkan komoditas seperti pertanian, kerajinan, perikanan dan lainnya. “Apa yang mau dibawa setiap hari kalau produk unggulan Kaltim belum ada. Memang direct call berjalan hanya belum maksimal,” kata Slamet.
Sejauh ini, ada ekspor seperti crude palm oil (CPO). Tapi biasanya perusahaan perkebunan sudah punya jalur masing-masing. Mungkin juga melewati jalur pelabuhan Surabaya atau Makassar. “Apindo punya kepentingan ikut mengembangkan direct call. Ini persoalan muatan balik. Pelaku bisnis kan juga menghitung biaya. Kalau baliknya kosong bagaimana,” ujar Slamet menghitung kalkulasi bisnis melalui direct call itu.
Menurut penulis, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa direct call gagal. Karena ini persoalan seberapa banyak volume ekspor dan impor dan produk-produk unggulan Kaltim itu bisa diandalkan. Dan efek dari direct call ini pun sebenarnya positif. Yakni Balikpapan jadi hub ekonomi internasional, sebab konsentrasi ekonomi tidak tertumpu hanya pada satu wilayah. Hanya sejauh ini, tidak hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang ada, tetapi juga keunggulan produk Kaltim.
“Kalau saya melihat, direct call harus dilakukan optimal dan didukung oleh beragam upaya pembangunan dari segala stakeholders. Misalnya perindustrian, perdagangan, perbankan. Karena tujuannya merangsang pertumbuhan ekonomi lokal,” jelas Slamet..
Direct call, jika semua pihak sinergi dengan multi-stakeholder, maka bisa merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Akan banyak industri yang tumbuh secara lebih merata dan pada akhirnya akan banyak hasil industri bisa dipasok sebagai kebutuhan ekspor. Hanya, jika direct call belum dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Kaltim, maka perlu langkah-langkah evaluasi.
Dalam event Rapat Konsultasi Regional (Rakonreg) garapan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, penulis sempat memandu acara itu. Sejumlah narasumber seperti Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Soelistyowati dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Arief Anshory Yusuf menilai kalau Kaltim perlu mengubah paradigma dalam bisnis. Salahsatunya harus menggenjot produk hilirisasi dan membuat economic model yang baru. Sehingga, ekspor dapat memberi multiplier effect bagi pertumbuhan PDRB (Produk Demostik Regional Bruto) di Kaltim. “Perlu dicari sumber pertumbuhan ekonomi baru, sehingga Kaltim harus melakukan transformasi struktural,” kata Sri Soelistyowati dan Prof Arief saat itu.
Secara terpisah Ketua Badan Pembina Yapenti Universitas Balikpapan (Uniba) yang mantan Ketua Kadin Balikpapan Rendi Susiswo Ismail juga menilai, belum maksimalnya program direct call karena keinginan untuk menggiatkan perekonomian dalam satu kawasan yang disebut Kawasan Industri Kariangau (KIK) yang menjadi cita-cita besar saat itu belum terwujud menghasilkan industri andalan ekspor.
Idealnya, kalau KIK ada maka menjadi terintegrasi dengan program direct call. Misalnya industri kelapa sawit, smelter dan lainnya. Produk hilirisasinya bisa dihasilkan. “Sudah benar direct call ada di Balikpapan, sebab sama dengan Makassar ada direct call juga. Hanya Makassar punya Industri Kawasan Makassar (KIMA). Nah kalau KIK jadi maka luar biasa,” jelas Rendi yang punya cita-cita ingin menjadikan Uniba sebagai Universitas Negeri di Kota Minyak ini.
Dalam konteks KIK, Rendi punya alasan sebab kalau ada dalam satu kawasan maka beberapa komoditas harus dikumpulkan jadi satu sampai memenuhi standar minimal ekspor. Setelah itu baru diangkut oleh ekspedisi melalui direct call. Sehingga, optimalisasi direct call dapat direalisasikan. Sehingga tidak seperti sekarang, dalam satu bulan mungkin satu atau dua saja bisa dilakukan.
Karenanya, direct call bisa sukses kalau pemerintah mendorong komoditas lain ditingkatkan produksinya. Apalagi disertai dengan sarana dan prasarana pelabuhan peti kemas yang memadai. Sebab, kalangan bisnis akan selalu menghitung untung dan rugi dan efisiensi bila mengikuti program direct call.
Menggenjot volume ekspor melalui direct call, tidak mudah. Sebab, harus ada komoditas unggulan. Karena berkaitan dengan arus barang. “Sederhananya direct call ini kan membawa arus barang ekspor ke luar negeri. Muatan baliknya juga dipikir pengusaha. Makanya, Kaltim harus mengevaluasi kaitan produk unggulan. Apalagi, diestimasi ke depan menjadi Ibukota Republik Indonesia,” kata Rendi.
KKT SUDAH MAKSIMAL
Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik Kaltim, Faisal Tola SH ikut merasa bingung, karena direct call di Pelabuhan Peti Kemas Kariangaiu yang belum dimaksimalkan pengusaha. Padahal, jika melalui Balikpapan lebih murah. Ada diskon, dan semuanya sangat sederhana.
Bahkan ia menyebut, bersama asosiasi lainnya telah ‘jualan’ atau memasarkan manfaat direct call itu. Sejak Gubernur Kaltim dijabat Awang Faroek Ishak, hingga Gubernur Isran Noor. “Kalau ada pengusaha menilai direct call itu pemanfaatan sulit, terus izin berbelit berarti belum mengetahui secara maksimal fungsi direct call. KKT dan Pemprov Kaltim sudah berupaya maksimal mensosialisasikan agar direct call itu dimanfaatkan pengusaha. “Tapi, faktanya kan bukan itu yang kita lihat,” kata Faisal Tola saat dihubungi Tintakaltim.com melalui sambungan telepon.
Justru menurut Faisal Tola, dalam suatu kesempatan Gubernur Kaltim Isran Noor juga mengajak para pengusaha di Kaltim untuk memaksimalkan direct call. Sebab, pemanfaatan itu juga memberi kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). “Hanya kan aneh justru masih ada pengusaha yang ‘lari’ atau melalui pelabuhan di Jakarta serta Surabaya,” katanya, lugas.
Dikatakan Faisal, direct call yang dioperasikan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) tidak dapat hanya dilakukan pola pemasarannya oleh satu institusi. Semua pihak dari pemprov, pemkot dan kabupaten se-Kaltim serta asosiasi pengusaha harus sinergi.
Sosialisasi pemanfaatan direct call , sejauh ini menurut Faisal Tola terus dilakukan. Harusnya pengusaha bangga melihat ada kelebihan lokal di Balikpapan punya direct call. Memang diakui, kurang tercapainya volume dari produk barang yang akan diekspor sehingga tidak efisien dan tidak menguntungkan pengusaha.
Padahal, dari segi maritim jika Ibukota Republik Indonesia dipindah ke Provinsi Kaltim, direct call sangat menunjang. Karena Balikpapan masuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sehingga Asia Pasific sangat dekat dan transportasi laut ke wilayah Asia pun dekat.
“Inilah yang saya bilang perlu sinergi dan koordinasi. Produk unggulan Kaltim kalau digali untuk ekspor kan sangat cukup. Ayo kita bersatu mendukung direct call Balikpapan. Kalau direct callnya ke daerah lain, bagaimana volume ekspor bisa meningkat dari Kaltim,” tantang Faisal Tola.
Kalau ada pelaku bisnis belum percaya direct call dari Balikpapan tepatnya KKT, tentu aneh kata Faisal Tola. Sebab di tahun 2018 pernah dilakukan ekspor perdana. Komoditas yang diangkut adalah kayu olahan atau plywood. Itu menunjukkan, lewat KKT semua direct call telah siap. “Kita ini sampai menjemput bola dan menawarkan direct call ini. Tujuannya tadi agar bisa maksimal. Kalau produk kan bukan tugas kita. Sehingga, kolaborasi dan sinergitas diperlukan,” ungkap Faisal.
Jika demikian, dapat disimpulkan, kalau direct call belum dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Kaltim, tentu intervensi pemerintah secara masif harus dilakukan. Sehingga, tidak sampai hanya satu atau dua saja kegiatan direct call, setelah itu dalam jangka waktu lama baru ada kembali. **
)* Direktur Utama Tintakaltim.com, Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Nusantara Balikpapan, Wakil Ketua Forum Komunikasi CSR Balikpapan.
