TINTAKALTIM.COM-Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud SE ME menegaskan, forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau yang dikenal dengan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) keberadaannya tidak mengelola duit atau keuangan. Sehingga, dalam struktur kepengurusan tidak memiliki bendahara.
“Ini yang perlu dipahami masyarakat. Forum ini sebagai dinamisator dan fasilitator serta koordinator perusahaan yang ingin melakukan program CSR. Sehingga, nanti CSR itu terlaporkan dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Walikota usai melantik jajaran pengurus Forum CSR Kota Balikpapan periode 2022-2026, Senin (10/10/2022) di Ballroom Hotel Jatra yang Ketua Hariannya H Sugito SH.
Acara itu dikemas dengan program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) CSR, festival inovasi, launching rumah inovasiku dan pin emas serta diseminasi kelitbangan Tahun 2022 dengan menghadirkan narasumber yakni DR Agus Heryanto Hadna MSi (Ketua Program Studi Doktor Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan Pasca Sarjana UGM), DR Erdiriyo SE MM (Asisten Deputi Bidang Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Bidang Perekonomian RI), Al Hilal Furqon BSc, MSc PhD.
Walikota menyebut, Forum CSR harus bermitra dengan pemerintah menjalankan visi-misi pembangunan yang digerakkan Pemkot Balikpapan. Karena, forum ini sifatnya seperti voluenteer (relawan) yang nanti melakukan koordinasi dengan perusahaan.
“Walaupun tidak mengelola keuangan, tetapi yakin saja bahwa rezeki dari Allah itu akan datang jika bekerja ikhlas dan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Walikota yang juga Ketua Umum Forum CSR Balikpapan periode 2022-2024 ini.
Walikota mengajak seluruh perusahaan di Kota Balikpapan yang memiliki profit agar juga memikirkan lingkungan dan orang-orang yang berada di sekitar perusahaan. Sebab, tidak mungkin APBD Kota Balikpapan yang berkisar Rp2,7 triliun dapat menopang dan mendukung program masyarakat.
“Makanya harus sinergi dan kolaborasi dengan perusahaan atau pihak ketiga. Saya juga ucapkan terimakasih kepada perusahaan yang sudah mengucurkan program CSR-nya untuk masyarakat,” ujarnya.
CRS BANTU MASYARAKAT
Sementara itu, Ketua Forum CSR Balikpapan H Sugito SH yang baru dilantik bersama jajaran pengurus lainnya mengatakan, ke depan akan dilakukan pemetaan (mapping) kaitan perusahaan yang mengeluarkan CSR. Polanya, dibuatkan laporan agar seluruh perusahaan memberikan informasi pelaporan CSR perusahaan.
“CSR itu luar biasa. BUMN dan BUMD serta swasta sudah ikut berpartisipasi membantu masyarakat. Ada yang di ring 1 operasi perusahaan dan lainnya. Ini yang akan kita kembangkan dengan mendata perusahaan di mana saja CSR dikucurkan,” ujar Sugito.
Menurut Sugito, bersama jajaran pengurus lainnya yang terdiri dari berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, SDM dan lainnya, akan bergerak segera melakukan rapat kerja (raker) untuk melakukan pemetaan dan mensikronisasi program.
“Perlu diketahui bahwa aspirasi masyarakat yang lahir dari bawah (bottom up) itu totalnya yang lewat musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota berkisar Rp7 triliun, tidak mungkin dibayai semua lewat APBD yang hanya Rp3,7 triliun. Makanya perlu pihak ketiga atau CSR,” ujar Sugito.
BAWA ISTRI
Sementara itu, Walikota menegaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sejatinya Kota Balikpapan akan lebih banyak berperan, karena jadi daerah penyangga. Aktivitas ekonomi dan dampak sosial juga akan dialami Balikpapan.
Ia lalu menyebutkan ada yang disebut dampak sosial masyarakat bagi pekerja yang nanti migrasi bisa sampai jutaan orang. Apalagi pekerja itu laki-laki. Pasangan suami-istri harus tinggal berjauhan. Sehingga, kondisinya tidak memungkinkan membawa istri. Tidak implisit, tetapi Walikota seolah menyebut itu Long Distance Relationship (LDR).
“Nanti banyak laki-laki yang bekerja di IKN. Kota Balikpapan juga banyak kedatangan laki-laki. Mereka yang beristri tentu saja tanpa istri. Syukur kalau dibawa istrinya, jika tidak apapun alasannya mereka harus mendapatkan nafkah batin (biologis),” urai Walikota.
Dampak-dampak sosial inilah tentu harus dipikirkan pihak perusahaan. Ketika hubungan jarak jauh suami-istri dan tentu ini sifatnya ridha, tak masalah. “Memang tinggal berjauhan bukan kemauan istri. Suami mencari nafkah. Tapi, kan nafkah lahir. Tentu nafkah batinnya harus dipikirkan,” kata Walikota.
Menurut Walikota, bukan seolah dirinya merasa agamis dan moralis. Tetapi, hal ini paling krusial untuk dipikirkan oleh suami. “Apakah perusahaan memberikan hak-hak cuti bertemu istri. Ini penting lho, jangan dianggap sepele,” kata Walikota.
Pernyataan Walikota mendapat pandangan Asisten Deputi Bidang Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Bidang Perekonomian RI DR Erdiriyo SE MM yang disebut Balikpapan maju dari daerah lain. Karena, sampai-sampai Walikota memikirkan hal-hal yang bersifat agamis dan moralis.
“Coba Walikotanya sangat concern hal-hal yang tak pernah dipikirkan lainnya. Dan itu benar, ini yang saya sebut berbeda. Dan, ini harus dipikirkan bersama,” ungkap Erdiriyo.
BERBAGAI UNSUR
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Pemkot Balikpapan Hj Murni ST dalam laporannya menyebutkan, jajaran pengurus Forum CSR terdiri dari unsur akademisi, perwakilan perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan LSM, media dan semuanya akan bekerja untuk kepentingan sinkronisasi CSR demi menunjang pembangunan di masyarakat berbagai bidang.
“Deseminasi terkait CSR juga kami berikan untuk bekal pengurus Forum CSR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang disampaikan DR Erdiriyo SE MM,” pungkas Murni. (gt)
