TINTAKALTIM.COM-Musyawarah daerah (musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan ke-IX selain memilih ketua, peserta mendengarkan penggunaan dana yang dikelola lembaga keagamaan ini. Dari dana hibah yang turun bervariasi nilainya, ternyata sering kali besar tersedot untuk kebutuhan rutin dasar kantor (operasional)
“Sejak tahun 2022 kita dapat dana hibah diawali Rp250 juta. Lalu berlanjut ada yang Rp300 juta terus Rp400 juta dan Rp50 juta. Itu turunnya bervariasi begitu. Kalau ditotal kepengurusan 5 tahun Rp1,2 miliar saja,” kata Ketua MUI Balikpapan H Abdul Rosyid Bustomi saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban(Lpj) di forum Musda MUI ke-IX di Aula Rumah Jabatan Walikota, Rabu (31/10/2026)
Dijelaskan Bustomi, dana hibah itu besar memang dipakai untuk biaya operasional seperti listrik, air, administrasi dan honorarium staf kesekretariatan. Jadi, ruang gerak anggarannya memang terbatas
Dirinya bersama pengurus, berharap dana hibah MUI besar agar ada keseimbangan dengan beban kerja. Karena, banyak program tidak jalan. “Kita paham bahwa APBD juga berkurang akibat dana transfer ke daerah (TKD). Semoga saja, di tahun berikutnya lebih besar,” kata Bustomi
Dari informasi media ini, dana hibah kucuran ke MUI Balikpapan itu, juga harus dibagi ke MUI kecamatan. Mereka mendapatkannya juga bervariasi sesuai besaran nilai hibah yang diterima MUI Balikpapan via bagian Kesra Pemkot Balikpapan
“Alhamdulillah, waktu itu sempat mendapat Rp10 juta per MUI kecamatan. Tetapi, setiap tahun terkadang turun bahkan sampai Rp5 juta,” kata seorang pengurus MUI kecamatan kepada media ini saat menghadiri musda di rujab walikota
Dana hibah ini memang jadi isu penting saat musda. Selain diminta transparan oleh peserta, juga peserta musda mengkritisi apa saja setahun Rp120 juta itu penggunannya. Karena, sebulan Rp10 juta dan itu dinilai masih bisa diefesiensikan. Apalagi saat laporan pertanggungjawaban (LPj) tak ada secarik kertas pun cash & flow penggunaan dana. Kendati dijawab pengurus ada.
“Semoga pengurus MUI Balikpapan yang baru nanti bisa lebih menggunakan aplikasi akuntansi dalam penggunaan dana hibah. Sehingga, dana hibah bisa maksimal dan transparan. Selain itu, program-program keumatan bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan anggaran,” ungkap sejumlah peserta musda. (gt)
