TINTAKALTIM.COM-Perusda Balikpapan yang berkantor di samping Gedung Partai Golkar Balikpapan kawasan markoni, harus dikelola profesional dengan ditempatkan orang-orang yang mengerti bisnis perusahaan, sehingga ke depan bisa menghasilkan profit dan PAD. Jika perusda tidak transparan dan cenderung rugi, maka rombak direksinya.
Demikian pandangan pengamat pendidikan dan kota, Rendi Susiswo Ismail yang melihat Perusda Balikpapan seolah ‘jalan di tempat’ dan tidak bergairah untuk menghasilkan profit. “Dengan tidak bermaksud negatif, saya ingin melihat agar Perusda Balikpapan sehat dan menghasilkan kontribusi PAD besar, sehingga secara multiplier effect dapat memberikan manfaat besar dalam pembangunan,” jelas Rendi.
Rendi menegaskan, di Indonesia jika orang bicara perusda atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seolah ada stigma yang sulit dibantah bahwa perusda terkadang dijadikan ‘tempat parkir’ pensiunan dan tidak dikelola profesional. Bahkan yang ekstrim penempatan direksinya bersifat ‘birokratik’ dan like & dislike. Ditambah, penyertaan modal yang notabene menggunakan APBD acapkali tidak sebanding dengan fungsi pelayanan BUMD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi PAD.
Sebelumnya sorotan Perusda Balikpapan juga disampaikan pimpinan sementara DPRD Kota Balikpapan Abdulloh S Sos. Ia menyebut, Perusda Balikpapan jangan terus-terusan ‘menyusui’ tetapi tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap pemkot khususnya PAD. Padahal selama ini sudah mendapat kucuran berkisar Rp45 miliar hingga Rp50 miliar.
Sehingga, di tahun anggaran 2020 ini, Perusda Balikpapan akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk mendapat kucuran APBD. Justru, jika tidak feasible, maka dihentikan penyertaan modalnya.
INOVASI BARU
Di era sekarang kata Rendi, Perusda Balikpapan harus punya terobosan atau inovasi baru. Sehingga, ke depannya jadi andalan. Bangga kalau di Balikpapan punya perusda yang sehat dan kaya. Sehingga, pada gilirannya dapat melakukan ekspansi bisnis lebih luas. “Perusda itu harus untung. Apalagi dibantu kucuran dana Rp45 miliar sampai Rp50 miliar. Bayangkan kalau duit APBD itu disuntikkan ke Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM), tentu akan berkembang,” urai Rendi Ismail yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi (Yapenti) Universitas Balikpapan ini.
Inovasi perusda itu kata Rendi, karena sekarang era teknologi. Sehingga, dapat membuat start up dengan menggandeng badan ekonomi kreatif (bekraf). Sehingga, Perusda Balikpapan menghasilkan kerja dan dikelola pengusaha lokal, keuntungannya masuk PAD dan keuangan daerah meningkat. “Sektor UMKM dan start up dapat digelorakan. Itu menumbuhkan ekonomi lokal.
Reformasi BUMD termasuk direksinya bahkan dewan pengawas (Dewas) itu bukan untuk mencari-cari kesalahan Perusda Balikpapan. Tetapi untuk penyegaran. Kota Balikpapan ini maju, sehingga kalau Perusdanya juga maju maka akan jadi bencmach bagi kota-kota lain untuk belajar. Lalu Rendi mencontohkan bagaimana BUMD di Jawa Barat dirombak semuanya. Caranya, mencari direksi yang profesional melalui fit and proper test yang sesuai dengan regulasi. “Intinya Perusda Balikpapan harus diurus serius dan transparan. Sebab, publik juga ingin mengetahui dana Rp45 miliar itu dikemanakan dan untuk apa,” ungkap Rendi.
Sebelumnya Direktur Perusda Balikpapan Poerba Wijaya ketika dikonfirmasi Tintakaltim.Com mengenai kontribusi perusda terhadap pendapatan asli daerah (PAD), ia mengatakan ada berkisar Rp9 miliar. Tetapi, ia tidak membeber data-data itu dengan jelas. Bahkan sejumlah pihak terkejut dengan kontribusi sebesar itu yang seolah menyamai BUMD lainnya yakni PDAM Balikpapan yang sudah tergolong sehat. Padahal, nilai itu dibantah Abdulloh yang katanya kontribusi sangat minim.
Bahkan saat itu, Poerba cenderung berbelit-belit ketika ditanya mengenai bagaimana perkembangan Perusda Balikpapan dalan menggerakkan bisnisnya. “DPRD silakan panggil saya. Sehingga lewat dengar pendapat (hearing). Nanti saya beber semuanya,” tantang Poerba kepada DPRD, kendati ia menyebut langkah itu bukan untuk menantang tapi sebagai bentuk penjelasan secara maksimal. (git)
