TINTAKALTIM.COM-Dana hibah atau bantuan keuangan partai politik (parpol) di tahun 2025 naik. Jika sebelumnya per suara Rp4.000 kini menjadi Rp7.000. Sehingga, Partai Golkar Balikpapan jika dihitung dari perolehan suara sah, mendapatkan sekitar Rp858 juta dengan perolehan suara 122.584 pemilih. Lainnya Nasdem (Rp316 juta), PDIP (306,4 juta), Gerindra (Rp256 juta), PKS (Rp185 juta), PKB (Rp184 juta), PPP (Rp146 juta), Partai Demokrat (Rp126 juta) dan Hanura (Rp68,57 juta).
Dana hibah atau bantuan keuangan itu diperoleh bagi parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Balikpapan. Ada 9 parpol yang mendapatkannya selain Partai Golkal yang totalnya Rp2,44 miliar dan diperkirakan dana hibah itu cair pada 16 Juli 2025 mendatang.
“Nanti secara kolektif diserahkan. Karena, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah dilakukan. Akan diacarakan secara seremonial,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan Sutadi saat dikonfirmasi media ini, Kamis (10/7/2025)
Menurut Sutadi, dana itu lewat proses Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sehingga, langsung masuk ke rekening parpol masing-masing. Tetapi, dana bantuan itu secara simbolis diserahkan.
“Semoga nanti proses penyerahannya dilakukan Pak Walikota Dr H Rahmad Mas’ud SE ME. Karena, dana bantuan ini dari Pemkot Balikpapan melalui APBD,” jelas Sutadi.
MONEV
Sementara itu sebelumnya Kesbang Pol, KPU dan Bawaslu melakukan monitoring evaluasi (monev) ke Sekretariat Partai Golkar di kawasan ‘Slipi Markoni’ Jln Jenderal Sudirman, Rabu (9/7/2025) yang dipimpin Sekretaris Kesbangpol Balikpapan Sugianto dan diterima Ketua Harian DPD Partai Golkar Balikpapan H Andi Arif Agung SH, Bendahara Achmad Mallolongan, anggota DPRD Gasali, Fadilah, Subari, Junaidi Latif (KSP), Arbain Side, Andi Welly dan sejumlah pengurus serta organisasi sayap seperti AMPG dan AMPI.
Acara itu juga dihadiri Ketua Bawaslu Balikpapan Wasanti dan komisioner lainnya yakni Dedi Irawan, Agus Sudirman serta jajaran KPU yakni Farida Asmauanna, Suhardi Amd dan lainnya yang juga dimanfaatkan untuk silaturahmi dan diskusi.
Disebutkan Sugianto, dana hibah parpol sekarang sudah naik. Dan, Pemkot Balikpapan selalu mengakomodir keinginan parpol karena dana itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan partai seperti pendidikan politik, operasional kelembagaan seperti kesekretariatan, pertemuan rutin dan kegiatan internal.
“Boleh juga menggelarnya dengan bimbingan teknis (bimtek), rapat pengurus, pertemuan kader dan lainnya. Partai Golkar sejauh ini sudah bagus serta transparan,” kata Sugianto.
Dikatakan Sugianto, memang pernah ada usulan agar dana partai per suara naik jadi Rp9.000 per suara tetapi itu baru sifatnya usulan dan belum ada kesepakatan untuk disetujui. Tetapi, kalau dananya tersedia tentu bisa diakomodir
“Kesbangpol melakukan monev ini bagian memantau kegiatan parpol dan Partai Golkar yang terakhir dikunjungi,” kata Sugianto.
REGULATIF
Sementara itu Andi Arif Agung menegaskan, Partai Golkar akan selalu mengikuti regulasi penggunaan dana hibah atau bantuan keuangan parpol untuk kepentingan kegiatan parpol. “Apa juga dana itu untuk kepentingan pembangunan sekretariat,” tanya Andi. Ternyata, itu diperbolehkan. Hanya kata Andi: “Wah kurang kalau itu,” kata Andi Arif Agung (A3) seraya tersenyum
Ditambahkan Andi, dinamika politik sekarang lagi berjalan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 yang mensyaratkan pemisahan pemilu pusat dan daerah. Sehingga, pihaknya akan menunggu keputusan apa yang harus dilakukan di internal partai.
“Kita belum mengetahui, apakah ke depan sistem pemilu masih proporsional terbuka atau tertutup. Tentu, kolaborasi dengan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu akan selalu intens kita lakukan,” jelas Andi.
Andi juga menjawab kaitan pemutakhiran data kepengurusan yang masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dikelola KPU. Tetapi, masing-masing parpol tentu memiliki siklus kepengurusan berbeda karena mengikuti kegiatan hasil munas dan musda.
“Pemutakhirannya kalau dilakukan dua tahap Januari-Juni dan Juli-Desember, tentu saja Partai Golkar melihat siklus pergantian kepengurusan. Karena, itulah KPU juga harus bisa memahami agenda parpol sehingga pemutakhiran data bisa dilakukan sesuai jadwal,” kata Andi Arif Agung
Sebelumnya Komisioner KPU Farida menyebutkan, elemen yang harus diperhatikan parpol adalah keanggotaan, perempuan dan kantor sekretariat. “Sehingga, harus upload data kepengurusan yang dilakukan dua tahap,” ujar Farida.
Sedang Suwardi menyebutkan, sosialisasi lewat pendidikan politik sejauh ini terus dilakukan. Karena, targetnya adalah bagaimana partisipasi pemilih meningkat. Sebab, pada Pemilu 2024 lalu baru sekitar 60 persen. “Nanti juga kita akan coba melakukannya lewat platform teknologi digital selain konvensional. Dan, juga perlu bantuan parpol untuk menaikkan partisipasi pemilih,” ujar Suwardi. (gt)
