TINTAKALTIM.COM-Koordinator Pengawasan (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Kaltim yang berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) melakukan koordinasi serta pembinaan terhadap PPNS di lingkup Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kaltim Ditjen Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Selasa (4/8/2026)
Kunjungan sekaligus supervisi itu, dipimpin Kasi Korwas PPNS Polda Kaltim AKP Edi Sujarwono SH yang turun bersama timnya Ipda Novi Hari Setyawan SH MH, Ipda Supriyanto SH, Aipda Mufroni dan Briptu Muhammad Ihsan. Rombongan diterima Penyidik PPNS BPTD Kaltim yang juga Pengawas Satuan Pelayanan (Wasatpel) Terminal Batu Ampar Heriyawan
“Kita berkeliling setiap hari melakukan supervisi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Reskrim Polres se-Kaltim dan kementerian untuk memberi pengarahan dan memberi petunjuk dalam administrasi proses penyidikan yang dilakukan PPNS agar terjadi sinkronisasi penyidikan,” kata AKP Edi dan timnya saat berbincang dengan Heriyawan di Lounge Angkutan Antarmoda Balikpapan-IKN Terminal Batu Ampar
Tim bertugas kata Edi, atas surat perintah Dirreskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Dr Bambang Yugo Pamungkas SH SIK MSi yang secara keseluruhan menugaskan Edi Sujarwono SH, Supriyanto SH, Novi Heri Setyawan SH MH, Mufroni SS, Dipo Arganta Setya Putra SH dan Muhammad Ihsan
“Kita harus gercep (gerak cepat). Bahkan, Pak Direktur Krimsus meminta kepada seluruh tim untuk tidak mematikan ponsel. Boleh di-silent tapi tak dimatikan. Sehingga, mudah melakukan koordinasi,” jelas Edi.
KUHP DAN KUHAP BARU
Menurut Edi, dengan diberlakukan UU KUHP yang baru Nomor 1 Tahun 2023 serta KUHAP Nomor 20 Tahun 2025, tata tugas penyidikan atau pembaruan hukum acara pidana itu menempatkan polri sebagai penyidik utama, sehingga PPNS harus didampingi
“Jadi misalkan ada upaya penyitaan, penangkapan dan penahanan tidak boleh dilakukan PPNS, melainkan harus koordinasi dengan penyidik polri. Itulah fungsi Korwas PPNS melakukan kunjungan dan supervisi,” jelas Edi
Mengapa koordinasi dan kunjungan ke sejumlah instansi termasuk ke polres kota-kabupaten dan OPD serta kementerian dilakukan, agar tidak ada salah persepsi terhadap langkah PPNS. Karena, ruang lingkup mereka terbatas
“Di sinilah fungsi koordinasi itu berjalan. PPNS harus memberitahu dan berkoordinasi dengan penyidik polri sejak awal tahapan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana khusus. Makanya, Korwas PPNS hadir untuk memberi bantuan administrasi penyidikan hingga penangkapan atau penahanan jika diperlukan,” kata AKP Edi
Disebutkan Edi, kegiatan koordinasi dan supervisi dilakukan juga untuk mengimplementasikan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang mengatur pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS berada di bawah Korwas Penyidik Polri.
“Koordinasi teknis ini agar kedepannya jika ada berkas perkara yang disusun PPNS harus memenuhi syarat formil dan materil sebelum dilimpahkan ke penuntut umum melalui penyidik Polri. Sehingga, Korwas PPNS Polda Kaltim harus terus memberikan edukasi,” kata Edi dibenarkan Ipda Supriyanto dan Aipda Mufroni
Dalam tugasnya kata Edi, Korwas PPNS dilengkapi identitas resmi saat melaksanakan tugas pengawasan dan koordinasi jika melakukan kunjungan kerja ke instansi terkait. “Masyarakat juga harus kritis, tanpa identitas harus dipertanyakan. Sebab, identitas itu sebagai wujud pertanggungjawaban institusional seperti Polda Kaltim,” jelas Edi yang kerap menjadi narasumber (narsum) untuk menjelaskan fungsi penyidik utama polri tersebut.
Sementara itu menurut Heriyawan, kegiatan penindakan di terminal sejauh ini dilakukan hanya tilang sesuai dengan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009. Kendati sebelumnya, di tahun 2023 lalu, di Jembatan Timbang Kilometer 17 Kariangau sudah ada berkas perkara lengkap (P-21)
“Ada 5 perkara yang kita tangani dan P-21, saat itu era Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) dipegang Pak Irda yang selanjutnya menjadi Kepala BPTD Kaltara,” jelas Supriyono
Ditambahkan Edi dan Supriyono, memang posisi polri itu sebagai penyidik utama, tetapi dalam KUHAP yang baru juga diatur bahwa polri tidak berwenang mengintervensi atau melakukan pengawasan terhadap penyidik kejaksaan, KPK dan TNI Angkatan Laut. Itu karena kedudukannya bersifat horizontal dan setara demi menjaga independensi masing-masing institusi
PROFESIONAL
Dijelaskan Edi, Korwas PPNS turun ke lapangan yang ibaratnya melakukan 4-Si (Sinergi, Kolaborasi, Koordinasi dan Komunikasi), agar semua penegakan hukum (law enforcement) di lingkup Polda Kaltim di bawah Ditreskrimsus berjalan profesional
“Kita juga memberi pengertian kepada setiap PPNS agar melakukan tindakan hukum jika bisa mendorong ke arah restorative justice (RJ). Karena, KUHAP yang baru itu sebelumnya hukuman bersifat pembalasan. Tapi sekarang arahnya berubah menuju keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif tadi serta humanis. Dan pihak kejaksaan juga boleh melakukan RJ,” kata Edi.
Kunjungan ke BPTD Kaltim oleh tim Korwas PPNS Polda Kaltim dilakukan penuh kekeluargaan. “Intinya kita juga edukasi pemidanaan itu langkah terakhir atau istilahnya ultimum remedium. Jadi, wajib mengedepankan pemulihan keadaan serta pemenuhan keadilan bagi masyarakat,” pungkas Edi yang memberi pesan edukatif sambil nyeruput kopi bersilaturahmi dengan PPNS BPTD Kaltim Heriyawan. (gt)
