TINTAKALTIM.COM-Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Yudha Pranoto untuk mendiskusikan dan melakukan bahasan dengan sejumlah multi-stakeholders kaitan bagaimana agar Pelabuhan Penyeberangan Feri Kariangau tetap berfungsi dengan baik.
Artinya, tidak sampai terkena implikasi negatif hingga pelabuhan tidak berfungsi lagi akibat dioperasikannya Jembatan Pulau Balang yang dijadwalkan pada Juli 2024 mendatang
Jembatan Pulau Balang adalah jembatan yang menghubungkan Balikpapan-PPU dengan melintas di Teluk Balikpapan yang panjangnya sekitar 1.750 meter dan dapat menghubungkan pula ke IKN Nusantara. Jembatan ini terdiri dari jembatan bentang pendek dan jembatan bentang panjang yang menghubungkan akses ke PPU dengan dihubungkan jalan sepanjang 4,2 kilometer jika diukur dari jalan sisi Balikpapan.
“Saat itu saya sempat sampaikan ke Pak Pj Gubernur Kaltim, bahwa Pelabuhan Kariangau punya tantangan besar setelah nanti Jembatan Pulau Balang berfungsi. Memang masyarakat punya pilihan, hanya pelabuhan ini juga menjadi hajat hidup orang banyak khususnya para operator kapal,” kata Kepala BPTD Kaltim Dr Muiz Thohir ST MT saat bicara kaitan rencana operasi Jembatan Pulau Balang pada Juli 2024 di ruang kerjanya, Rabu (8/05/2024)
Muiz bertemu Pj Gubernur saat melakukan monitoring angkutan lebaran (angleb) 2024 di Pelabuhan Kariangau bersama jajaran pejabat lainnya pada 8 April 2024. Dan saat itu Pj Gubenur menilai Pelabuhan Kariangau memiiki nilai sejarah.
Dikatakan Muiz, penumpang yang ke PPU via Kariangau diakui berkurang. Imbas juga pembangunan jalan tol dari Samboja dan bisa lewat darat ke Sepaku. Kendaraan jadi lewat sana dibanding memilih feri.
Di saat berkeliling, Pj Gubernur mengamati alur operasional kapal-kapal yang dilakukan operator baik dari Kariangau ke Penajam Paser Utara (PPU) termasuk ke jurusan Kariangau-Mamuju dan Taipa (Palu).
“Saat itu saya ceritakan bagaimana sekarang ini supply & demand tidak berimbang. Karena, adanya jalan di kilometer 38 atau via tol. Sehingga, masyarakat banyak yang lewat darat, belum lagi nanti Jembatan Pulau Balang beroperasi,” cerita Muiz.
Mendengar itu, Pj Gubernur sontak terkejut. Dan, ia berpikir bahwa implikasinya sangat besar nanti seperti yang terjadi di Pelabuhan Kamal Madura-Pelabuhan Ujung Surabaya yang sepi sejak adanya Jembatan Suramadu.
“Intinya BPTD Kaltim sudah menyampaikan sejumlah hal kaitan perkembangan Pelabuhan Kariangau dan rencana operasional Jembatan Pulau Balang itu,” ujar Muiz
Disinggung rencana audiensi Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdam) dan Indonesian National Ferry Owner Association (INFA) ke Pj Gubernur Kaltim membicarakan kaitan perkembangan Pelabuhan Kariangau, Muiz sangat mendukung.
“Karena jika yang maju asosiasi tentu akan lebih baik. Tentu, itu menunjukkan soliditas operator di dalam mendiskusikan bagaimana ke depannya Pelabuhan Kariangau ke PPU dan sebaliknya dari sisi ekonomi,” kata Muiz.
AUDIENSI
Sementara itu General Manager (GM) ASDP Indonesia Ferry Balikpapan Christoper Samosir sempat menggelar pertemuan dan mendikusikan kaitan rencana audiensi itu. Bahkan, seluruh operator yang tergabung di Gapasdap-INFA sangat setuju untuk mengurai bagaimana nantinya implikasi dari operasional Jembatan Pulau Balang.
Bahkan, saat acara yang digagas ASDP Balikpapan di Dialog Coffee pada 2 Mei 2024, pengurus Gapasdap-INFA setuju untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
“Ini jadi kesimpulan rapat. Kita akan audiensi ke Pj Gubernur Kaltim. Termasuk juga bisa ke Kementerian PUPR terkait domain Jembatan Pulau Balang,” ujar Christoper yang memimpin rapat dan dihadiri pula Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan BPTD Kaltim Wisnu Herlambang, Pengawas Pelabuhan Kariangau Carlos Makin.
Sementara itu, Manajer Unit Bisnis ASDP Balikpapan Ali Isra mengatakan, surat sudah dilayangkan ke Pj Gubernur Kaltim pada 6 Mei 2024 yang kaitannya juga membicarakan dampak dari operasionalisasi Jembatan Pulau Balang serta sarana dan prasana yang menjadi domain Pemprov Kaltim.
“Gapasdap dan INFA ingin sharing saja. Semoga, ada solusi terbaik dan jangan sampai seperti di Jembatan Suramadu,” ujar Ali Isra.
Sebelumnya secara non-formal kaitan dampak akan beroperasinya Jembatan Pulau Balang ini sudah dilakukan zounding ke Kementerian PUPR. “Saya sudah ada diskusi dan membicarakan ini ke kementerian PUPR. Tetapi, sifatnya memang informal. Semoga nanti juga bisa di-follow-up secara formal,” ujar Heru dari PT Sadena Mitra Bahari.
Rapat yang dihadiri seluruh operator itu sepakat akan ada follow-up terkait bagaimana diskusi tentang Pelabuhan Karingau. Bahkan menurut Carlos, jika zounding dan membicarakan kaitan sejumlah hal dengan Dishub Provinsi berkali-kali dilakukan.
“BPTD sebagai regulator ini selalu mendiskusikan hal-hal yang sekiranya bersinggungan dengan operator. Tetapi, jika ada gerakan bersama dari asosiasi sangatlah baik. Sebab, itu wujud dari ikhtiar,” kata Carlos.
Hal senada juga disampaikan Wisnu Herlambang yang menyebutkan, BPTD Kaltim akan terus men-suppport gerakan positif dari asosiasi.
“Kami ini semua adalah perwakilan Kemenhub di Kaltim. Segala decision ada di pusat. Nah, jika ada gerakan masif rasanya sangat baik, sehingga itu juga bisa jadi bahan pertimbangan ketika operasi Jembatan Pulau Balang dilakukan. Misalnya pembatasan tonase, kaitan angkutan B3 dan lainnya,” ujar Wisnu Herlambang. (gt)
