TINTAKALTIM.COM-PLN Kaltim-Kaltara (Kaltimra) saat ini terus berupaya maksimal memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses listrik. Sebab, itu sebagai indikator dalam memperbaiki iklim bisnis bagi investor.
“Sekarang ini PLN lebih memudahkan syarat-syarat masyarakat ingin memasang daya listrik. Intinya tidak ribet . Contoh, hanya menggunakan identitas kartu tanda penduduk (KTP) dan rekening tetangga. Itu cukup dan listrik terpasang,” kata General Manager (GM) PT (Persero) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kaltim-Kaltara (Kaltara) Saleh Siswanto menjawab kaitan MoU pasokan daya listrik dengan PT Mitra Murni Perkasa (MMP), Rabu (8/07/2022) di Kantor PLN.
Sebelumnya, MoU dua perusahaan itu dinilai Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Kaltim Edy Suwardi tidak memperhatikan regulasi perusahaan yang lebih menitikberatkan tata nilai perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG). Karena, perusahaan yang diajak MoU PLN dalam aktivitas lapangan tidak memiliki Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Saleh menegaskan, sekarang ini PLN juga menjalankan tata nilai perusahaan yang baik atau GCG. Sehingga, untuk aspek administrasi dan legal tak mungkin dalam melakukan aktivitas hal itu diabaikan.
“PLN itu kan jualan listrik. Saat ini kita kelebihan daya listrik atau surplus sekitar 400 mega watt (MW). Ada investor yang ingin membangun pabrik dan tentu salah satu jaminan adalah daya listrik. Makanya kita beri kepastian PLN siap hingga dituangkan dalam MoU,” jelas Saleh.
Karena kata Saleh, di PLN juga sudah ada peringkat dari Bank Dunia kemudahan dalam menjalankan bisnis atau Ease of Doing Business (EoDB). Dari laporan word bank itu, Indonesia masuk peringkat ke-73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha.
“Ini tugas pemerintah yang programnya memberikan kemudahan untuk berusaha bagi investor. Terutama kemudahan dalam mendapatkan sambungan listrik (getting electricity). Dan kemudahan itu wajib diberikan karena PLN sebagai BUMN di Indonesia,” urai Saleh Siswanto.
Sehingga, sebagai pucuk pimpinan PLN yang melayani areal Kaltimra, menurut Saleh institusinya juga harus memberikan terobosan kemudahan itu. Dan pelanggannya pun tak hanya investor tapi dari berbagai lini.
“Ada investor masuk Kaltimra, dan ingin berbisnis. Pertama yang ditanya pasti listrik. Saya harus memberikan jaminan pasokan itu,” jelas Saleh.
PLN kata Saleh, terus melakukan inovasi perbaikan pelayanan. Sekarang ini, masyarakat pun dimudahkan dengan layanan digital lewat aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh (download) di playstore atau Appstore dan fiturnya memberikan layanan listrik makin mudah.
Fitur layanan di PLN Mobil itu di antaranya pembelian token dan pembayaran tagihan, mengubah daya, mencatat angka meter mandiri, kemudahan pengaduan dan gangguan serta keluhan.
“Ada juga kemudahan memonitor pemakaian listrik pascabayar bahkan ada informasi progress penyelesaian gangguan,” jelas Saleh didampingi Manager Humas PLN UIW Kaltimra Zulkarnaen dan Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Provinsi Kaltim Edy Suwardi yang melakukan silaturahmi di kantor PLN Kaltimra.
Di hadapan media ini dan Edy Suwardi, Saleh juga menjelaskan komitmennya terkait penerapan GCG serta menjalankan tagline AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) yang menjadi tata nilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kaitan GCG tak mungkin kita melanggarnya. Segala tindakan apapun harus regulatif dan sesuai dengan standar operating procedure (SOP). Dan MoU dengan MMP itu baru wujud kerjasama, dan pasokan dayanya masih lama,” ujar Saleh.
Dikatakannya, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero) dan PT Mitra Murni Perkasa (MMP) itu, bertujuan juga mendorong atas kemajuan potensi yang dimiliki daerah.
“Ada investor ingin mengembangkan fasilitas pemurnian nikel yang pertama di Balikpapan (Kaltim) dengan kebutuhan 140 MVA , maka PLN harus memberikan jaminan kesiapan . Inilah yang disebut mudah, cepat dan murah,” ujar Saleh dibenarkan Zulkarnaen.
Dengan memberikan kemudahan akses listrik dari PLN itu, Saleh mengatakan akan mendorong investor lainnya ramai-ramai ke Kaltim. Apalagi diproyeksi menjadi Ibu Kota Negara (IKN). “Jaminan pasokan daya listrik ini untuk memberikan rasa optimistis investasi di Kaltimra bakal meningkat,” kata Saleh.
Sementara itu, Edy Suwardi menyebutkan bahwa Kaltim harus tumbuh dan berkembang apalagi sudah ditetapkan IKN. “Kita memberi apresiasi PLN jika memang tujuannya adalah mendatangkan investor. Karena listrik merupakan kebutuhan yang sangat mendorong investasi dan akhirnya memberikan korelasi serapan tenaga kerja,” kata Edy Suwardi.
Menurut Edy, jaminan listrik itu yang pertama. Sehingga, usaha apapun akan ikut tertarik untuk masuk Kaltim. Apalagi membangun pabrik dalam kapasitas produksi sangat besar. “Apalagi sekarang mendapatkan pasokan daya listrik tidak ribet, ini akan mendorong investor tertarik masuk Kaltim,” pungkas Edy. (gt)
