TINTAKALTIM.COM-Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs Imam Sugianto MSi melakukan mitigasi (upaya mengurangi risiko) berbagai hal kaitan agenda Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Itu diwujudkan lewat diskusi dan menampung aspirasi program Jumat Curhat (27/01/2023) di Titik Nol IKN Nusantara.
“Semua harus aman. Apalagi Pemilu 2024 mendatang di IKN. Makanya, saya menghadirkan KPU Kaltim, Bawaslu Kaltim, Badan Otorita hingga seluruh stakeholders. Kita diskusi cari solusi jika ada hal-hal teknis dan secara umum apapun di IKN,” kata Kapolda di hadapan undangan Jumat Curhat.
Acara yang digagas jajaran Binmas Polda Kaltim dan sebagai sohibul hajat atau yang mempunyai hajat Kapolres Penajam Paser Utara (PPU) AKBP Hendrik Eka Bahlawan itu juga menghadirkan pejabat utama (PJU) jajaran Polda Kaltim yakni Dirintelkam Kombes Pol Dedy Kusuma Bakti SIK MTCP, Direskrium Kombes Kristiaji, Kadiv Humas Kombes Yusuf Sutejo, Wadirbinmas AKBP Roy Satya Putra, Direskrimsus dan lainnya.
Selain KPU dan Bawaslu Kaltim, hadir juga Muspika PPU, KPU dan Bawaslu PPU, manajer proyek yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya, Polsek PPU, Danramil dan undangan lainnya.
Menurut Kapolda, keamanan adalah modal utama untuk berbagai sendi kehidupan. Termasuk di IKN. Apalagi memasuki tahapan Pemilu 2024. “Intinya semua elemen masyarakat khususnya di IKN, jangan ditutup-tutupi jika ada informasi yang mengganggu eskalasi keamanan. Sampaikan saja kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti,” ujar Kapolda yang berbicara dengan gaya santun dan penuh kekeluargaan itu.
Dalam penjelasannya, Kapolda juga mengingatkan pentingnya perusahaan ketika melakukan rekrutmen pekerja, profil pekerja harus memenuhi kaidah dan syarat yang integritas dan kepribadiannya baik.
“Jangan sampai nanti mantan residivis direkrut dan ternyata tujuannya hanya ingin membuat gaduh dan masalah. Ini harus hati-hati,” pinta Kapolda yang dicermati seluruh manajer proyek yang hadir.
Kapolda juga mengingatkan, bahwa kejadian sekecil apapun jika itu terjadi di IKN, maka masuk kategori gangguan menonjol. Sehingga, semua pihak harus bahu-membahu, sinergi-kolaborasi serta koordinasi untuk melakukan pencegahan dan jika perlu meniadakan gangguan itu, apalagi sudah mengarah pada upaya gangguan kamtibmas.
Dalam penjelasan lainnya, Kapolda juga menjawab sejumlah pertanyaan peserta Jumat Curhat. Ia memberi apresiasi dan berterimakasih kepada ormas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) PPU yang selama ini ikut mendukung proses keamanan di IKN.
“Saran dan masukannya terimakasih. Ayo terus tingkatkan keamanan. Dan, Polri akan selalu mendukung gerakan keamanan yang dilakukan elemen masyarakat di IKN dan Kaltim secara umum,” kata Kapolda menjawab Syuriyah NU PPU Ustaz Salim dan warga lainnya.
AKOMODIR HAK POLITIK
Sementara itu, berbagai pihak yang hadir di acara Jumat Curhat Polda Kaltim itu, rata-rata meminta kepada penyelenggara Pemilu 2024 baik dari KPU Kaltim, Bawaslu Kaltim serta Disnakertrans Kaltim serta Badan Otorita IKN untuk terus memantau perkembangan tahapan Pemilu termasuk mengakomodir hak politik warga.
“Nanti harus dipikirkan bagaimana TPS khusus itu. Jangan sampai pekerja kehilangan hak politiknya untuk memberikan pilihannya. Ini penting untuk diantisipasi,” kata Sulistiyono, pensiunan TNI yang di-hire jadi petugas keamanan IKN itu.
Amir Hasan, pekerja yang asal Malang Jawa Timur juga meminta agar TPS khusus menjadi penting untuk diedukasikan ke warga, sehingga jangan sampai hal-hal krusial kaitan Pemilu 2024 tidak dipahami oleh masyarakat khususnya di IKN
Dalam kesempatan lain, diskusi yang mengalir dari warga dengan Kapolda dan pejabat lainnya itu, juga mempertanyakan bagaimana dengan pergeseran pekerja jika dia sudah berada di IKN. “Nggak mungkin toh harus pulang ke daerah asal hanya sekadar mencoblos. Ini harus dipikirkan,” ujar Sundari, ibu yang ikut mengais rezeki sebagai pelaku ekonomi di IKN itu.
Seluruh rangkaian Jumat Curhat bahasan Pemilu 2024 berjalan lancar. Kapolres PPU Hendrik yang melakukan mapping dengan Dirintelkam Kombes Dedi, Direskrimum Kristiaji dan Kadib Humas Kombes Yusuf Sutejo, melihat bahwa strategi ke depan harus dilakukan sinergi dan komunikasi sehingga mitigasi risiko, finansial, keamanan dapat diurai maksimal yang pada gilirannya Pemilu 2024 mendatang berjalan lancar dan sukses. (gt)
