TINTAKALTIM.COM-Teluk Balikpapan jadi ‘buah bibir’ bak Teluk Persia yang sedang ramai kaitan navigasi perminyakan di Selat Hormuz. Hanya ini obrolan publik menjurus pada persaingan bisnis dan mengarah aroma kental politiknya lewat wadah digital (platform) instagram (IG)
Jalur pelayaran di pelabuhan kerap melayani pelayanan kapal baik sandar dan labuh. Selama ini adem-ayem saja karena berjalan sesuai tupoksinya. Tetapi, beberapa pekan, publik dikejutkan bisnis distribusi logistik lewat jasa pandu dan tunda disinyalir ada dugaan konflik kepentingan (conflict of interest) di lintas pelayaran Kota Balikpapan
Informasi viral itu membicarakan distribusi logistik yang beredar asumsi ‘direbut’ PT Mandar Ocean Indonesia (MOI) dari Perumda Manuntung Sukses yang kerap disebut Perumda MS berkantor di Jln Jenderal Sudirman Balikpapan
Perusahaan ini dituding sebelumnya mampu meraup omzet fantastis, mengapa harus ‘mengalah’ dan terkesan mengorbankan unit bisnis yang memiliki revenue sangat prospek dari sisi raupan keuntungan bagi perumda. Padahal, dibentuknya perumda salahsatunya cari untung untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
‘Orang pelabuhan’ dan mereka yang bergerak di bisnis pelayaran, tentu paham jasa pandu dan tunda ini. Berbeda bagi orang awam. Saat bisnis ini viral, baru diketahui fungsi bisnis keselamatan maritim di pelabuhan ini
Untuk tunda, adalah tugboat yang digunakan melakukan manuver atau pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan terkadang juga lepas pantai dan sungai. Dan, kapal tunda ini bisa digunakan juga menarik tongkang, kapal rusak dan peralatan lainnya karena tenaganya besar
Sedang jasa pandu, adalah layanan pemanduan kapal oleh petugas pandu sehingga nakhoda mengarahkan kapal saat masuk atau keluar bahkan berpindah alur serta memberi saran navigasi.
Bisnis jasa pandu tunda ini sudah sejak lama berjalan di seluruh pelabuhan seantero dunia karena demi kelancaran mobilitas keluar masuk kapal dari dan ke pelabuhan yang juga sebagai standar aspek keselamatan (safety)
HEARING DPRD
Di lintasan Teluk Balikpapan, dugaan persaingan bisnis ini mengemuka ketika digelar dengar pendapat (hearing) di DPRD Balikpapan 2 Januari 2025. Sejumlah anggota DPRD hadir yang dipimpin ketuanya H Alwi Alqadrie. Hearing menghadirkan pihak-pihak yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Dinas Perhubungan dan PT Bayan Resources
Alwi justru dituding sebagai pihak yang mengarahkan dan mengatur PT MOI mendapatkan bisnis jasa pandu dan tunda itu. Apalagi, informasi viral itu mensinyalir Alwi masih keluarga Walikota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud SE ME.
Tetapi, Alwi menyebut dalam pertemuan itu jika ada perusahaan lokal yang mampu secara legalitas dan memiliki kekuatan armada, pantaslah mengelola bisnis yang menjanjikan bagi kalangan dunia pelayaran. Apalagi katanya, PT MOI armadanya ada 15 unit
“Pertimbangan saya, karena mengakomodir tenaga kerja lokal dan MOI itu kan memiliki sertifikasi dan siap bersaing dengan perusahaan pengelola jasa pandu dan tunda lainnya,” kata Alwi saat ditemui di ruangan barunya, Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (11/8/2026)
Alwi beralasan, ada nuansa ketidakadilan. Sebab, MOI juga masuk dalam Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan kantornya ada di Balikpapan. Praktis, mampu menyediakan sarana dan personel bersertifikat juga diklaim memiliki kapal tunda (harbour tug) dengan spesifikasi daya dan jumlah sesuai aturan keselamatan pelayaran
Bahkan ia mengatakan, silakan mengelola usaha jasa pandu dan tunda. Tidak ada upaya penekanan mengarah ke MOI saat itu. Justru, usaha yang dianjurkan Alwi sangat memungkinkan dikelola fifty-fifty, sebab usaha itu sangat tergantung dari sisi marketing dan harus punya relasi bisnis masing-masing bagaimana meraih revenue.
“Saya di DPRD itu menerima siapapun yang akan hearing. Apakah UMKM, dan elemen masyarakat lain. Sehingga, mengedepankan pengusaha lokal adalah semangat saya. Termasuk di usaha jasa pandu dan tunda yang memang pengusaha lokalnya memiliki kapasitas dan kredibilitas,” kata Alwi yang menambahkan, informasi di sosmed mengarah ke dirinya tak masalah tetapi perlu lebih komprehensif (keseluruhan aspek)
RASIONALISASI
Usai hearing di DPRD, ternyata informasi makin mengerucut dan mengarah ke Perumda Manuntung Sukses yang dipimpin dirutnya H Andi Sangkuru. Sebab, perusahaan dituding harus bergeser bahkan mundur dari pengelolaan jasa pandu yang sudah dikerjasamakan jauh hari. Lalu, MOI yang melanjutkan bisnis tersebut
Saat ditemui media ini, Andi Sangkuru menepis persepsi itu. Ia menjelaskan kronologis bahwa Perumda MS tak mampu mengelola bisnis di Teluk Balikpapan yang lagi heboh tersebut. Revenue yang diperoleh sekitar Rp4 miliar setahun, atas jalinan kerjasama dengan Karakatau Bandar Samudra (KBS). “Tak benar jika disebut Rp8 miliar sebulan. Bisa duduk tenang saya tak berpikir omset lagi untuk menghidupin perumda,” katanya seraya tersenyum
Awal kerjasama dengan perusahaan BUMN yang tak lain ‘cucu’ dari PT Karakatau Stell ini, Perumda MS belum ada pekerjaan operasional. Diawali Maret 2022 dilakukan MoU dan November 2022 baru diikat oleh Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pola revenue sharing, Perumda MS 22 persen dan KBS 78 persen
Demi memenuhi kebutuhan operasional kapal tunda, Perumda MS menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta pemilik tugboat sejak 26 Januari 2023 dengan skema revenue sharing, Perumda MS 43 persen dan pemilik tugboat 57 persen.
Secara kinerja keuangan, periode kerja sama dengan pemilik tugboat memberi kontribusi positif di tahun 2023 dengan pendapatan Rp4,4 miliar dan laba sebesar Rp460 juta lebih (per tahun)
Dari perhitungan pemilik tugboat jelas Andi, ternyata biaya produksi yang dikeluarkan sangat besar dengan pembagian revenue yang didapatkannya. Sebab, harus menanggung BBM menghidupkan genset 24 jam, air, listrik, gaji pegawai dan komponen lain
Demikian halnya posisi Perumda MS, revenue hingga tahun 2024 yang dikumpulkan, diperhitungkan dengan biaya operasional akhirnya Perumda MS mengalami defisit Rp3,8 juta.
“Pemilik tugboat pun kendati mendapat persentase revenue lebih besar, ternyata secara perhitungan defisitnya juga besar karena biaya operasional tadi,” urai Andi Sangkuru yang juga owner PT Sepinggan Pratama ini.
Lalu, tahun 2024 kerjasama dengan pemilik tugboat diakhiri atau dihentikan. Bagi keduabelah pihak, revenue yang dihasilkan dengan perbedaan persentase sama-sama tersedot untuk membayar biaya operasional saja. Logika sehat pebisnis di mana saja, jika usaha merugi, tentu akan jadi ‘duri’ perusahaan menuju kolaps karena terus-terusan defisit
“Di mana untungnya, Perumda MS justru defisit. Kalau untung, sebagai direksi tentu saya akan berjuang maksimal mempertahankan bisnis jasa pandu dan tunda itu,” kata Andi Sangkuru putra juragan ayam alm Andi Basso ini.
Petaka bisnis datang. Dari sisi finansial pada Januari 2025, Perumda MS menyewa kapal tunda untuk memenuhi kewajiban. Revenue diraih Rp3,9 miliar tetapi tingginya biaya operasional mengakibatkan rugi sebesar Rp761 juta lebih. Inilah yang mengakibatkan kerjasama dengan KBS berakhir
Andi sadar, mengelola unit bisnis perumda tak mudah. Karena, direksi dibebani tugas sesuai fungsinya seperti memberikan pemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggerakkan ekonomi daerah
Andi juga meluruskan isu yang menyebut ada keterkaitan untuk ‘merebut’ bisnis jasa pandu dan tunda sampai Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini Walikota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud SE ME mencopot 4 direksi yakni Salman Farisi (Direktur Bisnis), Djoko Subianto (Direktur Keuangan), Gunawan (Direktur Umum) dan Ruswan (Direktur Operasional), semua itu terjadi karena evaluasi kinerja perusahaan
“Evaluasinya jauh hari. Karena, adanya evaluasi kinerja secara keseluruhan. Sebab, kinerja finansial yang terus merugi dan defisit anggaran tadi,” jelas Andi, satu-satunya direksi mengelola Perumda MS yang dipertahankan
Menguntungkan kah bisnis jasa pandu dan tunda ini, sehingga sampai jadi ocehan publik dan politisasi digulirkan? Sejumlah pihak menilai bisnis ini harus memiliki sisi pemasaran karena bergantung pada jaringan relasi dengan agen pelayaran
Ada dugaan praktik insentif atau pengembalian dana atau sering disebut cash back atau komisi jalur bawah. Ini kerap muncul demi memikat perusahaan pelayaran agar mau menggunakan penyedia jasa tertentu di tengah persaingan. Dan ini semua adalah trik marketing
Jadi ini bukan proyek yang disiapkan dan uangnya langsung ada seperti APBD, APBN begitu, Andi memberi contoh. “Bisnis jasa pandu dan tunda itu ketergantungan dari arus kapal. Pemasaran tidak bisa memaksa pasar jika kunjungan kapal di suatu perairan sedang sepi dan menurun,” urai Andi Sangkuru
Andi menegaskan kerugian finansial besar sama dengan ‘cari rugi’ dan tidak relevan di tengah kondisi ekonomi carut-marut. Karena, bisnis sejatinya mencetak laba agar bisa hidup mandiri tanpa bergantung suntikan dana investor. Itulah akhirnya Perumda MS bersikap tegas pada bisnis pandu dan tunda.
Riak informasi di sosmed bagi Andi sudah eranya. Hanya, ia mencermati sudah mengarah pada serangan ranah pribadi dan bisnis serta politisasi.
“Perumda MS sebenarnya ‘korban defisit’. Tapi, algoritma platform digital memang dirancang untuk memicu informasi yang lahir secara organik di masyarakat dan bisa menggiring opini toh,” pungkas Andi sembari menyeruput kopi hangat di J Co Donuts & Coffee bilangan Balikpapan Super Block. (gt)
