TINTAKALTIM-BALIKPAPAN-Di era sekarang, tidak boleh lagi Samsat mengeluarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tanpa adanya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan saat pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali.
Penegasan itu disampaikan Dirjen Hubungan Darat (Hubdat) Kemenhub Drs Budi Setyadi SH MSi di hadapan ratusan peserta bimbingan teknis (Bimtek) dan sosialisasi peraturan bidang transportasi darat 2019, di Hotel Harris Samarinda, kemarin. “Kalau sampai keluar STNK dan BPKB berarti kendaraan bodong. Saat pengurusan awalnya ada proses penerbitan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dari perusahaan karoseri,” jelas Dirjen.
Di Indonesia ada sekitar 500 perusahaan karoseri. Tapi yang berizin baru sekitar 300 karoseri. Sehingga, sering ada ‘karoseri dadakan’ berupa bengkel dan lainnya. Sebenarnya kata Dirjen, industri karoseri Indonesia saat ini sudah dalam keadaan bagus. Sebab ada pesanan dari luar negeri juga. Tapi ada yang memproduksi karoseri yang tidak sesuai dengan SKRB.
Sehingga katanya, dirinya heran kalau proses pengujian tanpa SRUT, tetapi ada dikeluarkan STNK dan BPKB. “Ini harus ditertibkan. Karena kalau tidak ada SRUT maka tak ada terdaftar di Samsat. Otomatis kan STNK dan BPKB tidak ada,” jelas Dirjen gamblang.
Kementerian Perhubungan katanya, telah melakukan pengetatan peraturan pembuatan karoseri dan penegakan Over Dimensi Over Loading (ODOL). Pelanggaran jika dilakukan berujung sanksi pidana. “Jangan main-main, kami sekarang melatih sejumlah petugas agar memiliki kompetensi rancang bangun. Memang, sepertinya pelanggan ODOL masih aman. Tapi nanti, kita akan tindak tegas,” ancam Dirjen.
Dirjen heran, kalau sekarang ada proses pengujian tanpa dikeluarkannya SRUT. Padahal Kementerian Perhubungan juga telah memberikan kemudahan dalam penerbitan SRUT dengan adanya sistem SRUT Online. Untuk itu, Dirjen berharap agar Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo) dapat menjadi mitra kerja pemerintah dan dapat memberikan masukan dalam proses penyusunan regulasi terkait. “Perusahaan karoseri dan pemerintah adalah mitra. Mari bekerja lebih semangat dan patuhi regulasi yang berlaku,” pintanya.
Permintaan Dirjen ini berkaitan pula dengan adanya kelurhan seorang pengusaha karoseri yang jadi peserta bimtek. Pengusaha tadi heran, ada kendaraan tanpa SRUT tetapi bisa punya STNK dan BPKB.
Sementara secara terpisah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim-Kaltara Felix Iryantomo menegaskan, di Kaltim dan Kaltara akan diperketat mengenai SRUT ini. Sebab, regulasi dari Direktorat Perhubungan Darat sudah jelas. “Kami akan tingkatkan pengawasan semoga semua kendaraan yang melakukan pengujian ada memiliki SRUT,” pintanya. (git/lan)
