TINTAKALTIM.COM-Adanya kegaduhan di Penyeberangan Feri Kariangau sebenarnya hanya ulah operator yang iri dengan pendapatan operator lain. Dan operator itu tidak mencapai target omzet. Padahal itu juga dilakukan semua operator khususnya dalam melakukan strategi marketing dengan cara memberikan casback atau reward.
Itulah salah satu yang terungkap dalam rapat pada Kamis (22/07/2021) di ruang rapat lantai 1 kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim-Kaltara untuk membahas dugaan pengaturan muatan dan peningkatan pelayanan.
Rapat dipimpin Kepala BPTD Avi Mukti Amin S SIT MT yang dihadiri sejumlah stakeholders seperti Dishub Kaltim, seluruh operator pelayanan Penyeberangan Fery Kariangau- PPU yakni PT ASDP, PT Jembatan Nusantara (JN), PT Pascadana Sundari, PT Bahtera Samudra, PT Dharma Lautan Utama (DLU), PKPU, Polda Kaltim, INFA Balikpapan, Gapasdab dan Pomdam VI/Mulawarman.
“Semua yang dilakukan operator adalah trik marketing. Itu domain manajemen perusahaan masing-masing. Sama seperti terbang ada tiket online saling memberi reward. Tujuannya, agar menarik konsumen. Misalnya, mau naik pesawat A, itu ada tambahan free antigen. Ini sama juga bagian dari cashback dan strategi market tadi. Nah di pelayaran ferry juga begitu,” kata Ketua Indonesia National Ferry Owner Association (INFA) Balikpapan, Yanuar Supriyadi.
Menurut Yanuar, ada ungkapan bahwa untuk mendapatkan penumpang harus ada ‘permainan’, monopoli dan lainnya. Semua itu tidak benar dan tak berdasar. Sebenarnya, itu strategi marketing yang sah. Dulu naik kapal A dapat free minum kopi. “Mengapa harus ada bahasa permainan. Ini siapa yang dirugikan. Semua operator melakukan kok,” ujar Yanuar.
Jusru menurut Yanuar, ada opini yang sengaja dibentuk. Contohnya ada yang menyebut bahasa konspirasi. Siapa yang konspirasi? Apa pengusahanya? “Terus ada yang menyebut premanisme dan pemerasan? Ini tambah bingung, mana premanismenya dan siapa yang diperas. Wong yang diuntungkan jelas kok,” tambah Yanuar.
Yanuar yang malang-melintang di pelayaran Kariangau mengetahui persis sejarah kaitan alur penumpang. Tetapi, ini sebenarnya ada ‘pengkondisian berita’. Seolah Kepala BPTD di bawah kepemimpinan sebelumnya Felix Iryantomo bagus dan saat dipimpin Avi Mukti Amin tidak bagus. “Ini menyerang pribadi sudah. Padahal, Avi justru melakukan tindakan tegas di lapangan. Heboh ini karena ada salah satu perusahaan tak mencapai target. Lalu ngomong monopoli. Ini yang monopoli itu bagaimana,” tanya Yanuar berkali-kali.
Dicontohkan Yanuar, Pascadana adalah anak perusahaan ASDP. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Jembatan Nusantara (JN). “Jika kerjasama itu sah-sah saja mencari market. Sebenarnya justru ada keadilan. Apa iya yang begitu disebut monopoli. Janganlah omset menurun lalu menyalahkan perusahaan lain,” ujar Yanuar.
BPTD LAKUKAN ACTION
Sementara itu, BPTD Kaltim-Kaltara di bawah kepemimpinan Avi, sejauh ini fokus dalam keselamatan pelabuhan pelayaran. Misalnya kapal berlayar itu laik atau tidak.
“Tapi beredar dan disebutkan dalam berita, bahwa ada kerugian negara. Cashback itu kan kesepakatan operator. Lalu siapa yang dirugikan. Di mana kerugiannya. Itu bukan domain BPTD,” tanya Avi.
Cashback itu ranah operator kata Avi. Sejauh ini terkait dengan kondisi di lapangan, BPTD sudah melakukan perbaikan fisik. Misalnya, mengapa harus pintu keluar dibuat masuk? Sekarang dipasang portal dan ada pembenahan sumber daya manusia (SDM).
Bahkan kata Avi, antaroperator ada semacam MoU. Setelah dipelajarinya, ada sejumlah point-point antara operator dan asosiasi saling mengawasi.
“Sejak tahun 2017-2020, mekanisme operator dan asosiasi saling mengawasi. Sejauh ini laporannya baik-baik saja. BPTD tidak mendapat laporan tertulis kaitan persoalan. Jika itu ada, tentu BPTD Kaltim-Kaltara akan membuat laporan ke Dishub Kaltim,” tambah Avi.
Sejauh ini kata Avi, BPTD juga sempat dibuat bingung. Katanya ada premanisme, namun ketika dicek di lapangan tidak ada. Sebab, BPTD terkait ketertiban umum sangat mencermati di lapangan.
LOKASI CASHBACK
Avi juga meluruskan kaitan cashback yang seolah itu domain BPTD. Padahal, sampai detik ini tidak ada secarik surat bahwa BPTD yang membuat aturan cashback. Sebab, lokasi di mana cashback itu seperti antrean truk-truk berada tidak di dalam wilayah kerja pelabuhan, sehingga bukan kewenangan BPTD Kaltim-Kaltara.
“Itu kan kegiatan di ruas jalan provinsi. Siapa yang berhak melakukan pengawasan dan penegakan hukum jika ada terjadi pelanggaran. Ayo kita duduk bersama seperti apa pola penanganannya, sehingga tidak saling menuding,” urai Avi.
ADEM-AYEM
Sementara itu sejumlah operator menyebut, sebenarnya pola pelayaran di Pelabuhan Kariangan adem-ayem. Tapi, karena ada yang bersaing dalam pemberian cashback sehingga ada yang menimbulkan kesan monopoli.
Di antara pemicunya kata operator tadi, di Pelabuhan Kariangau dulu ada kesepakatan cashback Rp50 ribu tapi ternyata ada yang Rp75 ribu. “Ini memang jasa, secara pribadi kalau ada yang lebih semacam itu, tentu jadi pertanyaan. Atau istilahnya overlapping sehingga ada yang lahannya hilang. Oleh karena itu, perlu kesepakatan bersama mengenai cashback itu,” kata Nasution, Manager Pascadana Sundari.
Sementara itu, operator lainnya meminta agar di Pelabuhan Kariangau masih ada yang kurang disiplin dan tertib. Keluar masuk pengguna jasa dan pengunjung sangat bebas. Padahal, di pelabuhan lain itu sangat steril. “Ini pihak operator perlu studi banding. Sehingga, kita buat lokasi pelabuhan itu steril,” ujar operator lainnya.(gt)
