Kapalnya Sudah 18, Izin Jangan Terbit Lagi. KPPU Setuju dan Perlu Aturan Cashback, DLU Usulkan Sehari Operasi 8 Kapal

MAKSIMAL: Di Pelabuhan Kariangau sudah ada 18 kapal beroperasi, asosiasi usul jangan terbit izin lagi sehingga pengaturan muatan tidak sulit

SHARE INFO INI KE TEMAN

TINTAKALTIM.COM-Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan (Gapasdap) Kota Balikpapan Dody MS menegaskan, sekarang ini  kapal yang melintasi Pelabuhan Kariangau sudah ada 18. Sehingga, jangan ada lagi izin terbit. Sebab, hal ini justru akan semakin membuat operator kesulitan mencari muatan. Alasannya, kuenya kecil tapi kapalnya load factor-nya tinggi.

Load factor itu kata Dody, sangat mempengaruhi  perhitungan dan nilai kapasitas muatan yang tersedia dari moda transportasi khususnya ferry.  Sehingga, rata-rata okupansi pada rute dapat terlihat, relatif kecil. Itulah yang mengakibatkan operator menggunakan cashback.

“Bayangkan, kasihan ada kapal dari Penajam Paser Utara (PPU) ke Balikpapan hanya membawa 2 sepeda motor. Inilah yang harus dicarikan solusi. Jangan ditambah terus kapalnya,” kata Dody.

Ketua Gapasdap Dody (kanan) yang selalu komitmen dengan muatan penumpang dan menjaga kekeluargaan antaroperator

Dody mendengar akan ada izin baru kapal beroperasi. Tentu ini akan semakin sulit mencari muatan. Sehingga, operator harus membuat strategi marketing. “Saya sependapat dengan ketua INFA Pak Januar. Cashback bisa disepakati bersama. Karena, menghilangkan cashback juga tidak mungkin,” ujar Dody.

KONDISI MUATAN

Bukan itu saja, Dody juga menyebutkan, kondisi pandemi covid-19 yang berkepanjangan perlu adanya peninjauan jadwal kapal. Keenam operator bisa berembuk untuk saling silaturahmi, membicarakan hal-hal yang berkaitan muatan dan lainnya.

Gapasdap kata Dody, hanya  mendukung kebijakan yang  saling menguntungkan operator. Juga memberi kenyamanan pengguna jasa. Sehingga, sangat menghargai strategi marketing yang dibuat operator.

“Janganlah dibilang permainan. Kita ini sudah susah karena adanya Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga, perlu juga dievaluasi   waktu. Apakah 15 menit itu cukup. Sebab, sekarang ini sepi muatan,” tambah Dody.

Ditambahkan Dody, Gapasdap dan INFA selalu mendukung kebijakan positif dari BPTD Wilayah Kaltim-Kaltara sejak kepemimpinan sebelumnya hingga dikendalikan Avi Mukti Amin hingga sekarang.

Dody menyebutkan, kepemimpinan BPTD di bawah kendali Avi Mukti Amin sekarang lebih baik. Terlihat bersih, elok dan indah. “Tapi sepertinya ada yang tidak suka dengan Pak Avi. Gapasdap dan INFA tidak hanya memberi dukungan, tetapi jika BPTD  perlu dikoreksi maka koreksi itu dilakukan juga,” jelas Dody.

Kebijakan ke depan yang akan diterapkan BPTD dalam kaitan ticketing yang cashless sangatlah didukung Gapasdap. Dan itu di PPU sudah diterapkan secara non tunai itu. “Kalau merugikan negara darimana kerugiannya. Setiap pimpinan operator itu punya target omset. Seperti  perusahaan yang saya kendalikan setiap bulan harus mencapai omset Rp865 juta. Sehingga, perlu strategi marketing. Dan semua operator tentu punya target, sehingga cashback itu rasanya sangat baik,” ujar Dody.

KPPU ARAHKAN KESEPAKATAN

Sementara itu, dalam risalah rapat dijelaskan bahwa  KPPU  melalui Manaek Pasaribu  sangat mendukung adanya cashback. Catatannya, tidak merugikan operator. Sebab, cashback yang dilarang adalah  menjual harga yang lebih murah  sehingga mengalami  kerugian dan menjatuhkan operator  lain.

suasana usai rapat, Yanuar bersama lainnya makan siang

“Intinya perlu ada pengawasan dalam kebijakan cashback ini. Dan kuncinya ada regulasi yang mengikat untuk mengaturnya,” pinta Manaek.

Sementara itu, pihak Dishub Kaltim menolak adanya cashback  yang dilakukan  di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau. Jika cashback tidak dapat  dihentikan, maka Dishub Kaltim  akan mengkaji ulang  dari tarif yang telah ditetapkan.

Sementara itu, wakil dari Polda Kaltim Nyoman menyebutkan bahwa  peninjauan ulang terkait dengan keamanan  (safety) di Pelabuhan  seperti perlu adanya rambu lalu-lintas  di sepanjang jalan pelabuhan  penyeberangan Kariangau karena banyaknya kendaraan yang parkir di sepanjang  jalan provinsi itu.

Sedang dari Pomdam VI/Mulawarman  siap menerima keluh-kesah dari operator. Dan  pengaturan lalu-lintas yang tidak maksimal di pelabuhan perlu untuk diperbaiki.

Operator lainnya dari Dharma Lautan Utama (DLU)  sangat mendukung jika ada kesepakatan cashback. Hanya diperlukan pengawasan . Sekarang ini pun menurut DLU, dengan adanya PPKM yang dilakukan Dishub Kaltim  banyak pengguna jasa  yang tidak diloloskan untuk menyeberang. Bahkan, pola operasi  jadwal juga perlu dikurangi  yang awalnya pola 12  kapal per hari  menjadi 6-8 kapal per hari.

“Pengaturan jadwal ulang ini memang harus dilakukan. Sebab,  itu nanti agar  antaroperator bisa berbagi muatan,” pungkas Kepala BPTD Avi Mukti Amin. (gt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *