TINTAKALTIM.COM-Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Ir Muhammad Adam menegaskan, dirinya berupaya untuk masuk pada komisi III bidang pembangunan di DPRD Kaltim. Karena, banyak sejumlah infrastruktur di Kota Balikpapan harus mendapat dukungan. Khususnya bidang pendidikan, apalagi ketika penetapan sistem zonasi diberlakukan. Sehingga, infrastruktur di Kota Balikpapan harus digenjot dengan pola sinergi.
Fokus mengawal pembangunan, karena selama ini dirinya mengetahui bagaimana pentingnya dukungan infrastruktur yang diperjuangkan. Alasannya, karena APBD Pemkot Balikpapan tidak mencukupi jika harus dipergunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan proyek di Balikpapan. “Sejumlah sektor perlu biaya besar. Sejauh ini saya sudah berjuang, tapi kan perjuangan itu tidak berhenti. Masih banyak usulan yang masuk ke saya untuk diperjuangkan kembali,” kata Ir Muhammad Adam kepada Tintakaltim.Com, ketika menyinggung posisi komisi nanti setelah alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk di DPRD Kaltim.
Ia mengatakan, AKD memang belum dibahas. Yang baru ditetapkan adalah fraksi. Ada 6 fraksi di DPRD Kaltim. Adam sendiri bergabung dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai Syafruddin. Sedang dirinya menjabat sebagai wakil ketua fraksi mewakili Hanura. Fraksi lainnya adalah F-Partai Golkar, F-PDIP, F-Gerindra, F-PPP, F-PAN, F-PKS dan fraksi gabungan Demokrat-Nasdem.
Realisasi memperjuangkan infrasktruktur itu kata Adam, tidak melihat besar-kecilnya, intinya tepat sasaran. Sebab, itu dapat dijadikan akses konektivitas warga sekitar. Sebutlah, semenisasi atau perbaikan jalan di gang-gang yang begitu banyak di Kota Balikpapan. Belum lagi yang daerahnya terkena banjir.
“Kalau banjir kajian dan analisanya memang diperlukan pemetaan (mapping). Sebab harus membangun drainase. Kita nanti juga sinkronisasi dengan Bappeda dan Litbang Balikpapan bagaimana masterplan banjir yang dimiliki,” kata Adam yang telah mendapat amanah rakyat untuk ke-3 kalinya duduk menjadi wakil rakyat di DPRD Kaltim ini.
Desain infrastruktur katanya, juga diperlukan pemikiran masyarakat. Sebab pola pembangunan sekarang menganut prinsip lahir dari ide dan kajian masyarakat (buttom up), bukan dari atas (top down). Sehingga, konsep perencanannya harus juga dibuat, diusulkan, dikaji dan nanti disetujui. Sebab, infrastruktur itu ada kaitan dampak atau aspek seperti dampak sosial, ekonomi dan lainnya. “Infrastuktur itu perlu kajian feasibility study yang benar supaya efisien. Maksud saya, infrastruktur itu untuk rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur, nanti terjadi in-efesiensi,” jelas Muhammad Adam.
KELANJUTAN BALIKPAPAN
Memperjuangkan pembangunan infrastruktur untuk Kota Balikpapan juga harus menggunakan skala perhitungan yang benar. Sebab, Balikpapan sudah menjadi kota berkembang. Sehingga, nanti tidak terjadi duplikasi anggaran. Sektor kesehatan, kebersihan, pendidikan dan lainnya harus dilakukan kajian. “Tapi alokasi anggaran infrastruktur ini juga melihat kondisi APBD Kaltim sebab korelasinya pada APBN 2020. “Makanya pembangunan infrastruktur tidak harus murni dari APBD, perlu juga sinergi dan kolaborasi dengan pihak swasta. Bisa toh lewat dukungan corporate social responsibility (CSR). Tinggal didiskusikan saja nanti. Itu yang saya sebut perlu pola sinergi,” kata Adam.
Sebab, memperjuangkan pembangunan infrastruktur untuk Kota Balikpapan bukan saja dirinya, ada pula anggota DPRD dari dapil Kota Balikpapan lainnya. “Kita nanti sinergi untuk Balikpapan. Apalagi, Kaltim didesain untuk ibu kota negara (IKN), jelas konsentrasi pembangunan nanti berbeda. Karena sudah ada acuan konsepnya green, smart & beautiful,” pungkas Adam. (git)
