TINTAKALTIM.COM-Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) Polda Kaltim menilai strategi pengamanan dan pengawalan yang dilakukan terhadap Bank Indonesia (BI) Kaltim berjalan baik dan sesuai Standart Operating Procedure (SOP) khususnya dalam distribusi uang rupiah yang diperlukan masyarakat
Hal itu disampaikan Wakil Direktur Pam Obvit Polda Kaltim AKBP Anthony Rybook SE usai melakukan analisa dan evaluasi (anev) aset, personel dan Barang Milik Negara (BMN) Bank Indonesia (BI) Kaltim yang dilakukan di Berau, Rabu (22/10/2025)
Anev itu dipimpin Anthony Rybook dari Polda Kaltim dan dihadiri Kepala Perwakilan BI Kaltim Budi Widihartanto, Kepala Tim Manajemen Interen membidangi Pengamanan Muhammad Rizky Hamami dan jajaran Pam Obvit lainnya yakni AKBP Fauzi, AKBP Sunardi dan Ali
Disebutkan Anthony, Anev wujud pengawasan yang dilakukan Pam Obvit Polda Kaltim sehingga kaitan aset, BMN, Sumber Daya Manusia (SDM) serta administrasi jika ada kekurangan dapat disempurnakan antara BI dan Polda Kaltim.
“Kami menjalankan anev di akhir tahun 2025. Nanti akan ada perpanjangan Perjanjian Kerjasama (PKS) di tahun 2026. Tentu, hasil anev jadi kajian dan analisa apa saja kekurangan untuk diperbaiki,” kata Wadir Anthony yang sebelumnya menjabat Kapolres Kabupaten Mahakam Hulu ini.
Polda Kaltim kata Anthony, harus bekerja maksimal dalam pengawalan dan pengamanan uang rupiah. Setidaknya, personel harus humanis dan memberi informasi kepada masyarakat serta meminta maaf jika melintas mengganggu lalu-lintas masyarakat. Sebab, ini menjalankan SOP karena yang dibawa adalah BMN dan jadi barang berharga negara.
“Terimakasih BI yang sudah menjalin kerjasama erat dengan Polda Kaltim. Sebab, tanpa sinergi dan kolaborasi tak mungkin pengawalan dan pengamanan menjaga stabilitas peredaran uang rupiah berjalan baik. Meskipun kita akui tantangan dan risiko tetap ada,” jelas Wadir Anthony
Ia pun memberi apresiasi Kepala Perwakilan BI Kaltim Budi Widihartano yang telah menjalankan SOP dalam pengamanan uang rupiah lewat pelibatan SDM internal BI dengan baik dan maksimal.
DISTRIBUSI EFEKTIF
Sementara itu Kepala Tim Manajemen Intern Muhammad Rizky Hamami menjelaskan, langkah anev berjalan maksimal untuk menindaklanjuti tata kerja sesuai Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolri dan Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam pengawalan dan pengamanan uang rupiah.
“Anev berjalan maksimal dan BI juga harus ikut presedur yang dilakukan Polda Kaltim. Karena, setelah MoU ada PKS antara Komandan Korps Brigade Mobil (Dankorbrimob) dengan Dewan Gubernur BI dan untuk daerah Kaltim juga telah dilakukan PKS dengan Polda Kaltim kaitan kerjasama teknis aset, personel dan BMN,” kata Muhammad Rizky Hamami
Disebutkan Hamami, anev bagian dari implementasi Mou dan PKS di lingkup Polda Kaltim. Karena, tugas Bank Indonesia untuk mendistribusikan rupiah ke seluruh Kaltim tidaklah mudah.
“BI memiliki peran strategis dalam mengelola unsur-unsur pengamanan dan pergerakan uang harus efektif. Sebab, uang rupiah itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakan ekonomi di daerah masing-masing,” kata Hamami
Menurutnya, berdasarkan kebijakan Kepala Perwakilan BI Kaltim, pengamanan dan pengawalan uang rupiah ini wajib hukumnya berjalan sesuai dengan SOP agar pergerakan uang tunai dalam jumlah besar berjalan aman dan lancar.
Dikatakan Hamami, secara keseluruhan kinerja pengamanan dan pengawalan uang rupiah menunjukkan sinergi yang kuat antara BI dan Polda Kaltim. BI fokus pada pengamanan di level desain dan teknologi, sedangkan Pam Obvit Polda Kaltim fokus pada pengamanan fisik dan operasional di lapangan
“Tentu jika dibilang ada handicap atau hambatan pasti ada. Karena, kondisi geografis wilayah Kaltim berbeda dengan daerah lain. Berbukit, melewati sungai dan jalan yang rusak. Bahkan masuk dalam wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Tetapi, berkat kerjasama Polda Kaltim-BI semua bisa diatasi,” kata Hamami
Apalagi kata Hamami, Kaltim sangat berdekatan dengan ‘negara tetangga’ Malaysia sehingga distribusi rupiah harus tepat waktu dan lancar serta jadi agenda utama.
Karena tambah Hamami, agar masyarakat tetap bedaulat dengan rupiah. Sehingga ketersediaan uang itu harus segera beredar di wilayah NKRI. Sebab jika tidak, maka daerah terpencil akan menggunakan alat tukar uang dari negara lainnya.
“Anev pengamanan dan pengawalan distribusi rupiah sudah kita lakukan secara stategis bahkan inovatif, kolaboratif dan itu diwujudkan lewat kerjasama Pam Obvit Polda Kaltim dengan BI Kaltim,” tambah Hamami.
Terkait pengeluaran uang rupiah (outflow) yang didistribusikan kata Hahami, di tahun 2025 sebesar Rp10,7 triliun dan arus uang masuk (inflow) sebesar 7,7 triliun termasuk proyeksi bulan November dan Desember 2025
“Jadi jumlah tersebut termasuk layanan kebutuhan uang di 3 lokasi KasTip yakni Sangatta, Tanjung Redeb dan Sendawar,” katanya.
Ditambahkan Hamami, kerjasama dengan Polda Kaltim bertujuan menjaga kelancaran sistem pembayaran, memastikan keamanan peredaran uang rupiah serta mencegah kejahatan.
“Tentu apresiasi, ungkapan terimakasih dan penghargan dari Kepala Perwakilan BI Kaltim juga disampaikan untuk Kapolda Kaltim dan Dit Pam Obvit. Semoga kerjasama ini terus erat dan berjalan demi kepentingan masyarakat dalam peredaran uang rupiah,” pungkas Hamami. (gt)
