TINTAKALTIM.COM-Daya serap tenaga kerja yang akan dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kaltim harus memprioritaskan warga yang berdekatan dengan pembangunan IKN pengganti Jakarta itu. Jangan sampai, urusan tenaga kerja tukang atau cleaning service (CS) nanti didatangkan atau droping dari pusat atau luar daerah.
Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Kaltim Edi Suwardi menegaskan hal itu menanggapi proyek IKN yang bakal menyerap 200 ribu tenaga kerja di Provinsi Kaltim tepatnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tersebut.
“Intinya jangan warga Kaltim jadi penonton. Apalagi skema rekrutmen tenaga kerjanya lebih didominasi pusat atau daerah lain. Terus, yang bisa dikerjakan rakyat Kaltim ya diakomodir saja,” kata Edi mengingatkan pentingnya kearifan lokal (local wisdom) dalam penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan IKN dipenuhi.
Secara fisik, di tahun 2023 mendatang IKN memerlukan banyak tenaga kerja. Pelibatan warga Kaltim harus besar dan persentasenya tidak boleh kecil. Informasi mengenai sekitar 200 ribu tenaga kerja untuk pembangunan IKN itu sebelumnya disampaikan Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono usai rapat di Istana Negara, Jumat (3/06/2022).
Dalam keterangan persnya, Bambang memastikan masyarakat sekitar proyek IKN bakal dilibatkan dalam pembangunan IKN yang skemanya sedang dipikirkan.
Menurut Edi, Gerak Kaltim akan terus melakukan monitor. Apalagi kaitan skema pelibatan yang bakal dibuat nantinya. Harusnya, Badan Otorita IKN duduk satu meja dengan sejumlah stakeholders di Kaltim membicarakan hal-hal teknis sehingga apa saja kualifikasi rekrutmennya bisa diketahui.
“Minimal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, PPU dan Balikpapan dilibatkan. Sehingga dapat diurai kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk pekerja dan bidang-bidangnya,” kata Edi Suwardi yang biasa disapa Edi Banjar ini.
Tak hanya tenaga kerja, pengusaha lokal juga perlu dilibatkan kata Edi, karena nanti material yang digunakan juga cukup banyak. “Kalau orang daerah Kaltim menikmati proyek dan alokasi tenaga kerja untuk pembangunan IKN itu sangat wajar. Karena, memang ini ibarat desentralisasi infrastruktur dan SDM yang sudah diputuskan di Penajam Paser Utara (PPU),” contoh Edi.
Disinggung kaitan skill dan formasi tenaga kerja, menurut Edi Banjar, rakyat Kaltim sangat punya kapasitas dan tak kalah dengan daerah luar. Dan, perlu diingat di PPU dan Balikpapan yang paling berdekatan dengan IKN juga banyak yang mampu dan qualified.
“Jangan tenaga buruh misalnya harus dari pusat atau luar daerah. Biasanya kan begitu, karena pengalaman yang sudah-sudah demikian. Didatangkan dari pusat padahal hanya persoalan cleaning service, tukang batu, tukang kayu, catering dan lainnya,” ingat Edi Banjar.
Ia juga sangat setuju, karena proyek IKN padat modal diperlukan tenaga yang memiliki kapasitas maksimal. “Kalau diperlukan adanya sertifikat atau testing, rakyat Kaltim juga siap kok. Lulusan akademisi di Kaltim pun jangan dianggap remeh seperti misalnya Universitas Balikpapan (Uniba), Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Universitas Mulawarman (Unmul) dan lainnya. Intinya rakyat Kaltim sangat siap, asalkan skema pelibatan itu dibicarakan,” kata Edi berkali-kali.
Ditambahkan Edi, kalau ada pra-kegiatan menuju tahun 2023 dan dilakukan sekarang pun warga Kaltim siap. Misalnya, pelibatan dalam pematangan lahan (land clearing) atau lainnya serta membuka akses masuknya logistik . “Harusnya Badan Otorita IKN Nusantara lewat Disnakertrans sudah membuat skema itu dan diumumkan. Sehingga rakyat Kaltim mengetahui formasi dan kebutuhan pekerjaannya. Intinya dalam pembangunan IKN, jangan ada dusta di antara kita,” kata Edi Banjar.
Prinsipnya kata Edi, rakyat Kaltim mendukung pembangunan IKN dari awal sampai akhir. Asalkan dilibatkan. Apalagi dalam tahap awal akan ada kucuran Rp30 triliun untuk pembangunannya. “Jangan jadi bancakan atau terkonsentrasi untuk orang pusat atau daerah. Sebab, ini anggaplah ‘durian runtuhnya’ atau rezeki dari Allah untuk orang Kaltim,” pungkas Edi. (gt)
