TINTAKALTIM.COM-Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kaltim Renhard Ronald ingin semua pelayanan kepada masyarakat maksimal terlebih pada aktivitas Pelabuhan Penyeberangan Kariangau ke Pelabuhan Penajam dan sebaliknya. Sehingga, ia melakukan kunjungan ke PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Balikpapan, kawasan Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (29/10).
Dalam kunjungan yang boleh disebut ‘muhibah’ atau kunjungan balasan itu, Renhard membawa timnya Kasi Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Kaltim Agung Wibowo SH MH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Elba Iskandar dan staf yang disambut General Manager (GM) PT ASDP Balikpapan Yaness Kurniawan dan jajarannya
“Ini kunjungan balasan sekaligus silaturahmi. Karena Pak GM dan timnya sudah lebih dulu berkunjung ke kantor BPTD Kaltim di Balikpapan,” kata Renhard Ronald yang melakukan perjalanan via Pelabuhan Kariangau pukul 06.00 Wita, Selasa (29/10) menggunakan kapal feri Manggoni.
Renhard lalu mengecek pelayanan di penyeberangan Penajam Paser Utara (PPU). Ia diskusi dengan stafnya Bepen dan tim. Tetapi, sebelumnya ia juga masuk ruang Local Port Services (LPS) yang ada di Kariangau untuk memantau alur pelayaran kapal feri.
“Sebenarnya LPS ini fungsinya detail dan tergantung dari SDM. Termasuk bisa memastikan port time (aktivitas bongkar dan muat kendaraan ke kapal) yang sudah disepakati,” kata Renhard
Di Pelabuhan PPU, Renhard berkeliling. Ia meninjau sejumlah kantor pelayanan termasuk space parkir dan bagaimana alur kendaraan menuju pelabuhan. Bahkan, Renhard sempat memasuki ruang tunggu (waiting room) yang harusnya dimanfaatkan maksimal dan ada checking tiket sebelum naik ke kapal.
TAK ANTRE
Sementara itu GM ASDP Yannes Kurniawan memberi penjelasan kaitan kondisi kendaraan yang tahun sebelumnya mengalami antre panjang. Ini karena space yang terbatas sementara demand tinggi.
“Kita inginkan saat Nataru 2024-2025 atau peak season tak lagi antre terlalu panjang. Ini juga mempengaruhi pelayanan,” kata Yannes Kurniawan dibenarkan stafnya Nickson MA, Anding, Yogi dan Taufiq yang mendampingi saat peninjauan lapangan bersama Renhard.
Di tahun sebelumnya, terjadi hambatan (bottleneck) yakni antrean panjang hingga 1-1,5 km memanjang hingga pintu masuk pelabuhan. Mayoritas terjadi karena kendaraan roda dua. Karena, di antaranya ada pula yang harus melewati jalur menuju lintasan pelabuhan klotok.
GM ASDP dan Kepala BPTD Kaltim berdiskusi bagaimana mencari solusi saat Nataru 2024-2025 mendatang. “Mungkin tidak untuk angkutan kendaraan roda dua (sepeda motor), masing-masing operator khusus mengangkut sepeda motor. Sehingga, nanti dibuatkan jadwalnya. Setidaknya, ini juga mengurangi antrean roda dua,” ujar Renhard kepada GM ASDP.
Strategi itu kata GM ASDP juga sedang dikomunikasikan dengan operator. Sehingga, solusi kaitan kemacetan bisa diatasi. Selain itu, juga analisa lainnya untuk mencari upaya agar antrean tidak panjang.
“Kita atur demi pelayanan bersama. Sebab, lintasannya juga dari Pelabuhan PPU ke Pelabuhan Kariangau. Semoga ada solusi yang baik,” kata Renhard.
Di pintu masuk, Renhard dan Yannes serta stafnya pun berbincang bagaimana mencari solusi untuk kepentingan masyarakat. Salahsatunya kaitan operasional jembatan timbang. Hanya, belum diberlakukan maksimal karena jika itu operasional, dikhawatirkan akan mengalami macet stag.
Bagaimana jika menggunakan jembatan timbang portable? Menurut Yannes, itu pun sedang dipikirkan. Tiba-tiba Renhard pun mengusulkan agar ke depan untuk tranformasi layanan transportasi bisa juga jembatan timbang diganti dengan Weigh in Motion (WIM) (alat mengukur kendaraan yang bergerak).
“Ini tanpa mengganggu trapik dan kendaraan lewat secara otomatis menggunakan identifikasi frekuensi dan terekam muatannya secara digitalize. Memang mahal harganya,” jelas Renhard.
Menurut Yannes Kurniawan, sejauh ini ASDP memikirkan bagaimana semua solusi dilakukan. Termasuk telah menggunakan tiket elektronik dan pengisian kartu non tunai.
Yannes berharap, Operasi Nataru 2024-2025 nanti harus ada Posko Sinergi melibatkan Dinas Provinsi, Dinas PPU, ASDP dan BPTD Kaltim. Karena, lintasan itu memang namanya Jalan Provinsi tetapi sudah di-SK-kan Gubernur Kaltim menjadi jalan provinsi, bukan jalan nasional.
“Prinsipnya ASDP bersama multi-stakeholders akan selalu meningkatkan pelayanan. Tentu, tak bisa kerja sendiri perlu juga dukungan BPTD Kaltim dan semua pihak,” kata Yannes. (gt)
